Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Unduh

SPTJM: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Pemerintah Indonesia saat ini melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sedang gencar-gencarnya mempercepat  peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi seluruh penduduk Indonesia, terlebih khusus anak-anak. Sedemikian pentingnya akte lahir sebagai bukti identitas dan bukti kewarganegaraan seseorang, maka pemerintah mewajibkan semua penduduk Indonesia harus memiliki akte lahir.

SPTJM: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Pemerintah Indonesia saat ini melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sedang gencar-gencarnya mempercepat  peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi seluruh penduduk Indonesia, terlebih khusus anak-anak. Sedemikian pentingnya akte lahir sebagai bukti identitas dan bukti kewarganegaraan seseorang, maka pemerintah mewajibkan semua penduduk Indonesia harus memiliki akte lahir.

SPTJM: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Pemerintah Indonesia saat ini melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sedang gencar-gencarnya mempercepat  peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi seluruh penduduk Indonesia, terlebih khusus anak-anak. Sedemikian pentingnya akte lahir sebagai bukti identitas dan bukti kewarganegaraan seseorang, maka pemerintah mewajibkan semua penduduk Indonesia harus memiliki akte lahir.

Tidak Perlu Pengantar RT RW untuk KTP EL dan Akta Kelahiran

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 471/1768/SJ yang dikirimkan Mendagri Tjahjo Kumolo kepada para Gubernur, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia pada 12 Mei 2016, menginstruksikan agar dalam mengurus KTP Elektronik dan Akta Kelahiran tidak lagi mempersyaratkan Surat Pengantar RT, RW dan Kelurahan/Kecamatan.

CUKUP membawa KTP lama dan Fotokopi Kartu Keluarga untuk membuat KTP Elektronik. Selain itu juga diamanatkan agar membuka pelayanan bagi penduduk di luar domisili.

Akta Kelahiran untuk Anak Yatim Piatu

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran tertanggal 29 Februari 2016 membuka lembaran baru bagi anak-anak yatim piatu yang tidak jelas asal usul dan keberadaan orang tuanya. Beberapan poin penting adalah:

1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian dapat diganti dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani Kepala Yayasan Panti Asuhan.

2. Format akta kelahiran untuk anak yatim piatu dibuat khusus sehingga lebih manusiawi

Pages

Berita

Tim IKI berkunjung ke LPPM UNISMA
IKI Jajaki Kerjasama dengan UNISMA dan UIN
Bantuan Sosial untuk Masyarakat Rentan
Bansos IKI 2021 untuk Masyarakat Kecil, Lemah, Miskin, Tertindas, dan Difabel
Pemulung di Rawalumbu mendapat Paket Bantuan Jelang Ramadhan
Solidaritas Sosial IKI Jelang Ramadhan
DIskusi Rutin Kewarganegaraan
Tadarus Kewarganegaraan 2021
Duta Perubahan Perilaku Satgas Covid-19
Duta Perubahan Perilaku Satgas Covid-19