Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Putusan MK

Perda Pemungutan Adminduk Bakal Dihapus

Akta Kelahiran Harus Gratis itu Perintah Undang-Undang
Jakarta – Masih berlakunya sejumlah peraturan daerah (Perda) yang melegalkan pungutan biaya  administrasi kependudukan (Adminduk), sangat meresahkan masyarakat. Padahal pungutan biaya adminduk itu telah dibatalkan melalui dua keputusan, yakni UU No.24 Tahun 2013 dan Putusan MK No.18/PUU-XI/2013.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dodi Riyadmadji mengakui terdapat sejumlah daerah yang masih melakukan pungutan dalam pelayanan adminduk. Kebijakan tersebut memang tidak dibenarkan sesuai UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Berita

Tim IKI berkunjung ke LPPM UNISMA
IKI Jajaki Kerjasama dengan UNISMA dan UIN
Bantuan Sosial untuk Masyarakat Rentan
Bansos IKI 2021 untuk Masyarakat Kecil, Lemah, Miskin, Tertindas, dan Difabel
Pemulung di Rawalumbu mendapat Paket Bantuan Jelang Ramadhan
Solidaritas Sosial IKI Jelang Ramadhan
DIskusi Rutin Kewarganegaraan
Tadarus Kewarganegaraan 2021
Duta Perubahan Perilaku Satgas Covid-19
Duta Perubahan Perilaku Satgas Covid-19