Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

ktp

New Normal Perekaman KTP

Suasana perekaman KTP Elektronik di Blora pada masa pandemi

Mengurus administrasi kependudukan tampaknya sudah menjadi salah satu kegiatan yang dibutuhkan warga, termasuk pada masa pandemi. Awalnya Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 443.1/2978/Dukcapil melakukan penundaan terhadap kegiatan perekaman E-KTP selama masa pandemi Corona.

Warga Pun Terpaksa Menempuh “Jalan Tol”

Tuntutan Pelayanan Birokrasi

Seorang ibu buruh cuci dari Desa Cijantra, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang Banten, memberikan pengakuan menyentuh. Demi mengurus kepemilikan akta kelahiran anaknya, dia harus mengutang kepada tetangganya, Rp 200.000. hal serupa dilakukan salah satu earga deda Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang.

“Untuk mendapatkan akta kelahiran, masih harus melewati ‘jalan tol’. Supaya cepat didapat harus membayar uang terlebih dahulu kepada oknum kantor kelurahan atau kecamatan,” kata Kicong, pengurus RT 003 RW 005, Desa Mekarsari, di Tangerang, Senin (22/6).

Menuju Negara yang Melayani

Presiden RI di tengah Rakyat

Pemerintahan Jokowi JK melalui Kementerian Dalam Negeri telah menghentikan sementara program KTP Elektronik, karena berbagai persoalan seperti masalah validitas data, beredarnya KTP El palsu, KTP El ganda, hingga masalah korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara elektronik, pada pemerintahan sebelumnya.

Bupati Purwakarta: Itu Kewajiban Negara, Wajar Kalau Gratis!

Bicaranya lembut tapi tegas dan sistematis, demikianlah cara bertutur Dedi Mulyadi yang telah memimpin Kabupaten Purwakarta selama 2 periode. Pria kelahiran Sukadaya 11 April 1971 tersebut merupakan satu dari sedikit pemimpin daerah yang telah berhasil menciptakan pelayanan publik yang baik, merakyat dan berhasil mengelola anggaran yang minim secara optimal untuk kepentingan rakyat.

Catatan Sipil dalam Perspektif HAM

Catatan Sipil merupakan bagiandari sistem administrasi kependudukan secara keseluruhan yang terdiri subsistem pendaftaran penduduk dan catatan sipil. Keduanya mencakup hak asasi bagisemua manusia yang berada dalam suatu negara walaupun demikian bukan berartipendaftaran penduduk identik dengan pencatatan sipil. Keduanya dapatdibangundalam satu sistem, keduanya juga dapat dikategorikan dalampelayanan publik.Tetapi di antara keduanya terdapat perbedaan yang menonjol bahwa pencatatansipil memiliki aspek hukum yang membawa akibat hukum yang luas bagi setiapwarga negara.

Pelayanan Publik, antara Idealisme dan Kenyataan

Secara teori, sebuah negara dibentuk oleh masyarakat di suatu wilayah tidak lain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama setiap anggotanya dalam koridor kebersamaan. Dalam angan setiap anggota masyarakat, negara yang dibentuk oleh mereka ini akan melaksanakan fungsinya menyediakan kebutuhan hidup anggotaberkaitan dengan konstelasi hidup berdampingan dengan orang lain di sekelilingnya. Di kehidupan sehari-hari, kebutuhan bersama itu sering kita artikan sebagai “kebutuhan publik”.

Berita

Tim IKI berkunjung ke LPPM UNISMA
IKI Jajaki Kerjasama dengan UNISMA dan UIN
Bantuan Sosial untuk Masyarakat Rentan
Bansos IKI 2021 untuk Masyarakat Kecil, Lemah, Miskin, Tertindas, dan Difabel
Pemulung di Rawalumbu mendapat Paket Bantuan Jelang Ramadhan
Solidaritas Sosial IKI Jelang Ramadhan
DIskusi Rutin Kewarganegaraan
Tadarus Kewarganegaraan 2021
Duta Perubahan Perilaku Satgas Covid-19
Duta Perubahan Perilaku Satgas Covid-19