Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Institut Kewarganegaraan Indonesia

Warga Sambut Pembagian Akta Kelahiran

akta kelahiran harus gratis

Masyarakat menyambut pembagian akta kelahiran, khususnya bagi warga kurang mampu dan tidak memiliki akses informasi kependudukan. Kepemilikan dokumen penduduk sebenarnya merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi masih belum dilaksanakan dengan maksimal.

"Saya baru sekali ini memiliki akta kelahiran. Sebelumnya belum pernah memiliki, tetapi memang juga jarang ditanyakan," kata Usnah (36), warga Desa Ciangir, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (19/6).

IKI temui Kompolnas soal BAP untuk Akta Kelahiran

IKI bertemu salah seorang Komisioner Kompolnas

Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen dasar yang demikian penting bagi seorang anak manusia dimanapun berada, karena akta kelahiran akan menjamin mengenai identitas diri, hubungan dengan orang tua, dan kewarganegaraan seseorang. Tingkat kepemilikan akta kelahiran di Indonesia memang masih rendah, apalagi di kalangan anak-anak yang tidak jelas keberadaan orang tuanya karena kesulitan untuk memenuhi persyaratan pengurusan akta kelahiran.

Momentum Percepatan Tertib Adminduk

Peraturan Pelaksanaan UU Adminduk Perubahan Harus Segera Diterbitkan

Sensus Sosial Ekonomi Nasional 2012 mencatat sekitar 24 juta anak Indonesia belum memiliki akta kelahiran dan pada umumnya berasal dari keluarga termiskin. Data ini akan menjadi beberapa kali lipat jika orang-orang di luar kategori anak dimasukkan dalam perhitungan, karena Indonesia baru memiliki aturan terkait akta kelahiran bagi masyarakat pada umumnya pada tahun 1990, dan baru mewajibkan kepemilikan akta kelahiran sejak terbitnya UU Adminduk pada tahun 2006.

Menkumham: Ini Penting dan Harus Dituntaskan Penyelesaiannya

Menteri Hukum dan HAM (Kiri) tampak serius menyimak penjelasan dari Ketua Umum IKI

Persoalan kewarganegaraan bagi sebagian besar Warga Negara Indonesia tidaklah menjadi suatu momok yang menakutkan, namun bagi sebagian kecil orang-orang Indonesia yang hingga saaat ini menghadapi kendalam masalah kewarganegaraan, hal ini menjadi beban tersendiri baik dalam artian psikologis, maupun materi.

Masih ada Pemda kutip biaya akta kelahiran

Akta Kelahiran Gratis

Jakarta (ANTARA News) - Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) menemukan ada Pemerintah Daerah yang masih menjadikan Akta Kelahiran, KTP, KK dan lain-lain sebagai sumber pendapatan daerah.

"Kami mendesak mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk menganulir Peraturan Daerah tersebut.  Ada Pemerintah daerah memungut pembiayaan administrasi kependudukan dengan alasan ada Perda yang mengatur hal tersebut," kata Sekretaris Umum IKI Indradi Kusuma dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.

Kerjasama IKI dan Pemkot Tangerang Makin Erat

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan animo masyarakat Kota Tangerang terhadap kepemilikan akta kelahiran, IKI dan Pemko Tangerang telah menandatangani Nota Kesepahaman pada bulan Mei lalu.  Nota Kesepahaman yang disepakati berlaku selama satu tahun ini dirasakan efektif karena selama ini masih banyak masyarakat di Kota Tangerang yang masih ragu-ragu dalam mengurus berbagai dokumen akibat pengalaman dipersulit dan biaya tinggi di masa lalu.

Pages

Berita

Tim IKI berkunjung ke LPPM UNISMA
IKI Jajaki Kerjasama dengan UNISMA dan UIN
Bantuan Sosial untuk Masyarakat Rentan
Bansos IKI 2021 untuk Masyarakat Kecil, Lemah, Miskin, Tertindas, dan Difabel
Pemulung di Rawalumbu mendapat Paket Bantuan Jelang Ramadhan
Solidaritas Sosial IKI Jelang Ramadhan
DIskusi Rutin Kewarganegaraan
Tadarus Kewarganegaraan 2021
Duta Perubahan Perilaku Satgas Covid-19
Duta Perubahan Perilaku Satgas Covid-19