Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

indradi kusuma

IKI temui Kompolnas soal BAP untuk Akta Kelahiran

IKI bertemu salah seorang Komisioner Kompolnas

Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen dasar yang demikian penting bagi seorang anak manusia dimanapun berada, karena akta kelahiran akan menjamin mengenai identitas diri, hubungan dengan orang tua, dan kewarganegaraan seseorang. Tingkat kepemilikan akta kelahiran di Indonesia memang masih rendah, apalagi di kalangan anak-anak yang tidak jelas keberadaan orang tuanya karena kesulitan untuk memenuhi persyaratan pengurusan akta kelahiran.

Masih ada Pemda kutip biaya akta kelahiran

Akta Kelahiran Gratis

Jakarta (ANTARA News) - Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) menemukan ada Pemerintah Daerah yang masih menjadikan Akta Kelahiran, KTP, KK dan lain-lain sebagai sumber pendapatan daerah.

"Kami mendesak mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk menganulir Peraturan Daerah tersebut.  Ada Pemerintah daerah memungut pembiayaan administrasi kependudukan dengan alasan ada Perda yang mengatur hal tersebut," kata Sekretaris Umum IKI Indradi Kusuma dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.

Bupati Sambas: Mari Kita Sosialisasikan Sampai RTdan RW

Audiensi IKI ke Bupati Sambas

Perubahan UU Administrasi Kependudukan akan mengubah wajah dan sistem pelayanan publik dalam hal Administrasi Kependudukan yang ada di seluruh pemerintah kabupaten/kota. Setiap pemkab/pemkot tentu memiliki kewajiban untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang telah diatur dalam perubahan UU tersebut. Dalam rangka mendorong dan mensosialisasikan berbagai perubahan mendasar UU Adminduk, Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI), Kamis (19/12) mengadakan audiensi dengan Bupati Sambas dr. Hj.

Masyarakat Sambas Antusias Sambut Perubahan UU Adminduk

Suasana Pertemuan dengan Warga Sambas

Perubahan UU Administrasi Kependudukan akan mengubah wajah dan sistem pelayanan publik dalam hal Administrasi Kependudukan yang ada di seluruh pemerintah kabupaten/kota. Setiap pemkab/pemkot tentu memiliki kewajiban untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang telah diatur dalam perubahan UU tersebut.

Diskusi Terbatas (2): UU ADMINDUK BANYAK MASALAH

Kepala Disdukcapil Purwakarta menyampaikan pengalaman instansinya menerapkan UU Adminduk

Revisi UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) telah disetujui DPR dan pemerintah pada 26 November 2003 lalu. Berbagai perubahan mendasar telah terjadi dan menjadikan UU ini jauh lebih memenuhi aspirasi rakyat. Terkait dengan ini, IKI menggelar Diskusi Terbatas tentang Evaluasi Perubahan UU Adminduk pada Jum’at, 13 Desember 2013 di Wisma Indocement, Jakarta dengan mengundang berbagai instansi pemerintah, ormas dan LSM di bidang kependudukan.

Diskusi Terbatas IKI: MENUJU STELSEL AKTIF BAGI NEGARA

Ki-Ka: Indradi Kusuma, Slamet Effendy Yusuf, Saifullah Ma'shum, Eddy Setiawan dalam Diskusi IKI

 

IKI-JAKARTA. Dalam pengantar Diskusi Terbatas “Evaluasi Pelaksanaan Hak-hak Kewarganegaraan dan Kependudukan”, Ketua Umum IKI Slamet Effendy Yusuf menyatakan, salah satu hal mendasar yang penting dilakukan reformasi adalah perubahan stelsel dalam pemenuhan hak-hak kewarganegaraan dan kependudukan.

Diskusi Terbatas IKI: Masih Ada yang Minta SBKRI?

Ketua Umum IKI Slamet Effendy Yusuf dan Indradi Kusuma Sekretaris Umum IKI membuka Diskusi Terbatas

IKI-JAKARTA. Sejak disahkannya UU Kewarganegaraan Republik Indonesia pada 1 Agustus 2006 lalu, berarti sudah selama 7 tahun lebih UU tersebut berlaku, dan sesungguhnya tidak perlu lagi muncul pertanyaan dari aparatur penyelenggara negara yang mengharuskan seseorang untuk menunjukkan bukti kewarganegaraan seseorang lain diluar KTP dan akta kelahiran ketika mengurus dokumen kewarganegaraan atau kependudukan. Masih kerap muncul kasus keharusan bagi sebagian Saudara-saudara kita untuk menunjukkan SBKRI. Padahal sejak adanya UU Kewarganegaraan, maka SBKRI sudah tidak diperlukan lagi. Demikian diungkapkan Ketua Umum IKI Slamet Effendy Yusuf dalam pengantar Diskusi Terbatas “Evaluasi Pelaksanaan Regulasi Hak-hak Kewarganegaraan dan Kependudukan” bertempat di Wisma Indocement, Kamis (3/10) lalu.

Diskusi Terbatas IKI: Persoalan Mendasar adalah Implementasi!

Peserta Diskusi Terbatas IKI diikuti oleh perwakilan pemerintah, LSM, Ormas dan Mahasiswa

IKI-JAKARTA. Ketua Umum IKI Slamet Effendy Yusuf menyatakan bahwa apabila ditinjau dari aspek regulasi, negara dipandang telah cukup memberikan jaminan konstitusional dalam hal pemenuhan hak-hak kewarganegaraan dan kependudukan. Hal itu dikemukakan Slamet ketika memberikan pengantar dalam Diskusi Terbatas “Evaluasi Pelaksanaan Regulasi Hak-hak Kewarganegaraan dan Kependudukan” yang dilaksanakan di Wisma Indocement, Kamis (3/10) lalu.

Diskusi Terbatas: Evaluasi Pelaksanaan Hak-hak Kewarganegaraan dan Kependudukan

Diskusi Terbatas IKI, Wisma Indocement Lt 21, Jakarta, 3-Okt-2013

IKI-JAKARTA. Jaminan konstitusional dan pelaksanaan hak-hak kewarganegaraan dan kependudukan di suatu negara menjadi salah satu indikator derajat kondisi dan kualitas negara tersebut, apakah tergolong negara demokratis dan nomokratis, atau negara otoriter, totaliter, rasis, atau fasis. Demikian disampaikan Ketua Umum IKI Slamet Effendy Yusuf dalam pengantar Diskusi Terbatas “Evaluasi Pelaksanaan Regulasi Hak-hak Kewarganegaraan dan Kependudukan” bertempat di Wisma Indocement, Kamis (3/10) lalu.

Pages

Berita

Tim IKI berkunjung ke LPPM UNISMA
IKI Jajaki Kerjasama dengan UNISMA dan UIN
Bantuan Sosial untuk Masyarakat Rentan
Bansos IKI 2021 untuk Masyarakat Kecil, Lemah, Miskin, Tertindas, dan Difabel
Pemulung di Rawalumbu mendapat Paket Bantuan Jelang Ramadhan
Solidaritas Sosial IKI Jelang Ramadhan
DIskusi Rutin Kewarganegaraan
Tadarus Kewarganegaraan 2021
Duta Perubahan Perilaku Satgas Covid-19
Duta Perubahan Perilaku Satgas Covid-19