Site Logo

institut kewarganegaraan indonesia

kita satu, kita sama, kita setara, satu tujuan: indonesia

WAWANCARA DENGAN HARRY TJAN SILALAHI (3)

Dikirim pada 20 Sep 2013 899 dilihat

WAWANCARA DENGAN HARRY TJAN SILALAHI (3)

Beberapa waktu lalu, IKI (Institut Kewarganegaraan Indonesia) mewawancarai Harry Tjan Silalahi, salah seorang tokoh bangsa dari masyarakat Tionghoa yang sejak kecil telah ikut dalam pergaulan dan pergumulan kebangsaan hingga sekarang. Tokoh bangsa kelahiran 11 Februari 1934 di Kampung Terban, Yogyakarta sangat ‘njawani’, bahkan dibanding orang Jawa pada umumnya. Tak heran bila ia sangat fasih berbahasa Jawa, dan memang bahasa Jawa ngoko-lah yang dikenalkan pertama kali oleh orangtua dan lingkungannya.

Salah seorang pimpinan CSIS (Centre For Strategic and International Studies), lembaga pemikir terkemuka dan berwibawa ini banyak berbicara mengenai isu-isu kebangsaan dan kenegaraan, juga menyoroti tentang masyarakat Tionghoa, etnis darimana ia berasal.

Berikut hasil wawancara Harry Tjan Silalahi dengan peneliti IKI, Rofiqul Umam Ahmad yang diturunkan dalam 6 edisi.

 

 

PEMERINTAH KURANG PUNYA IMAJINASI

 

Apa pandangan Bapak mengenai persatuan dan integrasi nasional kita?

Masalah persatuan, integrasi, dan pembaruan tidak boleh kita bersifat taken for granted, tidak boleh diambil sebagai keniscayaan, tetapi harus harus dibina.

 

Mengapa harus terus menerus dibina?

Karena manusia itu gampang sekali tergelitik untuk membentuk solidaritas yang menyempit. Suku, agama, ras, kalau dipanasi, kalau tidak dibina baik, bisa mengelompok, mengental, dan mengkonfrontasi.

 

Bagaimana penilaian Bapak mengenai peran pemerintah dalam hal ini?

Saya menilai kurang ada kebijaksanaan negara di bidang ini. Pemerintah memang kurang ada imajinasi di dalam nation and character building. Sehingga di sana sini, tidak hanya masalah China dan non China, tetapi juga dengan terjadinya pergolakan di daerah-daerah. Ini menunjukkan kurang adanya konsep nation building.

 

Mengapa sering terjadi masalah Tionghoa dan non-Tionghoa serta pergolakan di daerah-daerah?

Hal-hal itu menurut saya dipicu oleh perbedaan-perbedaan dalam bidang keadilan sosial.

Memang harus diakui, isu keadilan sosial tidak akan pernah selesai. Pemerintah harus selalu memperhatikan kebutuhan masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. (Bersambung).*Rofiqul Umam Ahmad