Site Logo

institut kewarganegaraan indonesia

kita satu, kita sama, kita setara, satu tujuan: indonesia

Semangat Perjuangan Peranakan Idealis

Dikirim pada 6 Feb 2013 26.698 dilihat

Judul              : Semangat Perjuangan Peranakan Idealis

Penulis          : Prasetyadji

Pengantar     : Budi Susilo Soepandji

Tebal              : xv +192 halaman

Peresensi      : Rofiqul Umam Ahmad

 
WARGA TIONGHOA MENCARI EKSISTENSI
DI TANAH AIRNYA SENDIRI
          Nasib dan kondisi etnis Tionghoa di tanah air muncul ke permukaan setelah bergantinya rezim Orde Baru ke era reformasi. Era reformasi yang membawa angin perubahan fundamental di bidang politik, demokrasi, dan HAM memberi membawa dampak positif bagi eksistensi masyarakat Tionghoa. Masa-masa sulit pada era pemerintahan Soekarno dan Soeharto pernah menimpa warga Tionghoa di tanah air, terutama diakibatkan oleh faktor politik baik nasional maupun global, yang itu berada diluar kehendak dan kontrol warga Tionghoa di Indonesia itu sendiri.
       Bahkan ada kurun waktu warga Tionghoa yang berada di desa-desa “dipaksa” keluar dari desanya dan pindah ke kota (sebagai akibat pelaksanaan Perpres No. 10 Tahun 1959 yang serampangan dan gebyah uyah karena tidak membedakan warga Tionghoa yang WNI dan WNA, semua harus keluar dari desa). akibatnya warga masyarakat Tionghoa yang WNI dan sudah puluhan tahun hidup di desa dan mencari nafkah sesuai karakter desa (terutama di bidang pertanian, perkebunan, peternakan) tercerabut dari akar kehidupannya sendiri dan harus mengubah pekerjaannya sesuai dengan karakter kota.
Peluang perubahan
     Era reformasi membuka peluang perubahan kedudukan dan peranan serta kondisi warga Tionghoa. Dimulai ketika Presiden BJ Habibie menerbtkan Inpres No. 26 Tahun 1998 yang menghapus penggunaan istilah pribumi dan non pribumi terhadap WNI etnis Tionghoa. Lompatan besar sikap negara ditunjukkan juga dalam Inpres tersebut yang menginstruksikan agar semua pejabat pemerintah memberikan pelayanan yang sama kepada setiap warga negara. Bukan hanya itu dilakukan peninjauan kembali dan penyelesaian terhadap seluruh produk hukum, kebijakan, dan program. Habibie juga memerintahkan bahwa instruksinya ini mencaskup bidang pemberian layanan dalam perizinan usaha, keuangan/perbankan, kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja (hlm. 94).
    Perubahan mendasar lainnya masih dilakukan Presiden Habibie dengan menerbitkan Inpres No. 4 tahun 1999 yang menghapuskan Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI) yang sangat mempersulit warga Tionghoa sekaligus menjadi perwujudan diskriminasi terhadap warga Tionghoa yang WNI. Selain itu, Inpres tersebut juga memberikan izin bagi diberikannya pelajaran bahasa Mandarin (hlm. 95). Pemberian izin ini memang sudah menjadi keharusan dan kebutuhan apabila melihat nilai manfaatnya dalam dunia yang makin terhubung menjadi satu dan di tengah pengguna bahasa Mandarin yang sangat besar di dunia.
    Di era pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, perubahan fundamental diteruskan, antara lain melalui penerbitkan Keppres No. 6 Tahun 2000 yang mencabut Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat. Pencabutan Inpres tersebut sangat melegakan karena pelaksanaan kegiatan keagamaan dan adat istiadat Tionghoa tidak lagi memerlukan izin (hlm. 96). Presiden Megawati Soekarnoputri tidak mau kalah dengan para pendahulunya, ia menerbitkan Keppres No. 19 Tahun 2002 yang menjadikan Imlek sebagai hari libur nasional. Dengan terbitnya Keppres ini maka Imlek atau tahun baru menurut kalender Tionghoa dapat dirayakan di tanah air secara terbuka (hlm. 96).
Kendala di lapangan
   Walaupun demikian, masih terdapat masalah yang melingkupi warga masyarakat Tionghoa, yakni masalah yang terkait dengan kewarganegaraan. Akibat ketentuan hukum dan kebijakan masa lalu pra era reformasi, pada era reformasi masih cukup banyak warga masyarakat Tionghoa yang tidak mempunyai KTP dan akta kelahiran. Mereka dianggap sebagai “orang asing” dan diberi paspor asing (baca: paspor China) padahal mereka sesungguhnya tidak menghendakinya dan tidak ada rencana keluar negeri atau kembali ke China. Pada masa itu, kebijakan dan praktik keliru yang dijalankan adalah kewarganegaraan ditentukan oleh etnis, dan unik serta celakanya kebijakan itu hanya diberlakukan untuk warga Tionghoa.
    Lompatan besar perubahan kebijakan negara yang memberi hak dan kedudukan yang sama kepada warga Tionghoa akhirnya muncul dengan terbitnya UU Kewarganegaraan yang baru pada 2006, yakni UU No. 12 Tahun 2006. Perubahan mendasar terjadi kebijakan legislas negara dalam hal kewarganegaraan dimana status kewarganegaraan ditentukan dan diatur oleh hukum, bukan karena faktor lainnya, termasuk bukan karena faktor etnis. UU inilah yang menjadi payung hukum sangat kuat yang memberi kewajiban kepada negara dengan berbagai organnya untuk memberikan pelayanan dan dukungan (dalam konteks tulisan ini) kepada warga masyarakat Tionghoa untuk memperoleh hak-hak kependudukannya, termasuk memperoleh KTP dan akta lahir serta paspor RI.
     Hal ini sesuai dengan pengantar Budi Susilo Soepandji (saat menulis pengantar Gubernur Lemhannas RI), yang antara lain menyatakan bahwa UU Kewarganegaraan 2006 telah menghapuskan istilah “diskriminasi”. Kegelisahan masyarakat peranakan yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan dan kependudukan telah dapat diselesaikan melalui kebijakan penegasan sebagai warga negara seperti tertuang dalam UU ini (hlm. i).
       Walaupun demikian, tidak berarti setelah era reformasi, secara otomatis nasib warga Tionghoa membaik karena ternyata walaupun terjadi perubahan kebijakan secara fundamental, namun perbaikan dan perubahan kondisi tersebut berjalan lambat dan masih menemui kendala. Pelaksanaan amanat UU Kewarganegaraan dan berbagai peraturan teknis di bawahnya masih belum sepenuhnya lancar. Sebagian warga Tionghoa masih menghadapi kesulitan untuk mendapatkan hak-hak kependudukannya.
       Memang harus diakui perubahan dan penyesuaian paradigma berpikir aparat terhadap UU yang baru itu tidak bisa serta merta atau otomatis. Tetap dibutuhkan waktu. Untuk itu dibutuhkan sosialisasi dan internalisasi UU Kewarganegaraan 2006 tersebut ke semua pimpinan dan aparat lembaga pemerintah terkait agar cita-cita para penyusun UU Kewarganegaraan tersebut dapat diwujudkan secara optimal. Terkait dengan ini, lembaga-lembaga kemasyarakatan di bidang kewarganegaraan dapat mengambil peran penting untuk ikut mensosialisasikan dan mendukung penerapan UU ini di lapangan.
             Dengan demikian diharapkan ke depan, warga masyarakat Tionghoa tidak lagi disibukkan dengan aneka peraturan dan kebijakan teknis yang mempersulit perolehan hak-hak kependudukannya sehingga lebih fokus dengan bagaimana memberi sumbangsih untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa. Lebih dari itu, kebijakan negara yang diformulasikan dalam UU Kewarganegaraan baru ini akan mempercepat proses integrasi warga masyarakat Tionghoa ke dalam bangsa Indonesia. Bahwa warga masyarakat Tionghoa merupakan bagian integral masyarakat Indonesia sendiri, bagian tidak terpisahkan dari tanah air Indonesia. Konstruksi pemikiran ini sangat dibutuhkan oleh negara kita di tengah gejala global terjadinya kerenggangan integrasi sosial dan integrasi bangsa di beberapa negara lain yang dapat mengancam kedaulatan dan keutuhan sebuah negara.
             Buku ini memuat berbagai informasi dan data yang sangat penting terkait dengan perjuangan masyarakat Tionghoa di tanah airnya sendiri. Bagi mereka yang ingin mengetahui seluk beluk perjuangan dan konteks sosial politik dan hukum masyarakat Tionghoa, buku ini sangat membantu. Adanya lampiran berupa UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI sangat membantu pembaca memahami seluk beluk kewarganegaraan.
    Prasetyadi, penulis buku ini bukan orang baru dalam perjuangan kewarganegaraan masyarakat Tionghoa di tanah air. aktivitasnya di berbagai lembaga kemasyarakatan yang terkait dengan isu-isu kewarganegaraan bagi masyarakat Tionghoa selama beberapa puluh tahun memberinya begitu banyak pengetahuan dan pengalaman terkait isu-isu masyarakat Tionghoa. Jejak langkahnya yang panjang tersebut memberinya demikian banyak data dan fakta yang memudahkannya dalam menulis buku ini, yang sudah tentu juga kaya dengan data dan fakta.
           Buku ini diharapkan bisa menjadi pemicu bagi lahirnya buku-buku baru terkait isu-isu yang sama agar publik makin banyak mengetahui masalah-masalah dan isu-isu warga Tionghoa di negerinya sendiri dan selanjutnya ikut memikirkan bagaimana menyelesaikannya.***
 
Rofiqul Umam Ahmad, Sekretaris I Yayasan Institus Kewarganegaraan Indonesia.

Buku ini membahas secara rinci bagaimana perjalanan hidup warga Tionghoa di tanah airnya sendiri, Indonesia, sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi.