Site Logo

institut kewarganegaraan indonesia

kita satu, kita sama, kita setara, satu tujuan: indonesia

MENGUBUR "HANTU" SBKRI UNTUK SELAMANYA

Dikirim pada 25 Feb 2013 970 dilihat

Judul               : Tionghoa dalam Cengkeraman SBKRI Pengarang      : Wahyu Effendi (Tjoa Jiu Tie), Prasetyadji Editor              : Protus Tanuhandaru Penerbit         : Visi Media, Jakarta Edisi                : Cetakan Pertama, 2008, Hlm. : xi, 148   Selama puluhan tahun, istilah SBKRI sangat dikenal di kalangan warga masyarakat Tionghoa. Bukan dalam pengertian positif dan menyenangkan, tapi dalam nada keprihatinan, kejengkelan, ketidakpastian, dan kepasrahan. Keberadaan SKBRI menjadi simbol dari ketidakberdayaan warga Tionghoa terhadap perlakuan diskriminatif dari aparat negara. SKBRI yang disebut oleh dua penulis buku ini sebagai –dokumen berbentuk buku saku hampir menyerupai paspor, bersampul hijau, dan di cover bertuliskan Surat Bukti Kewarganegaraan republik Indonesia – menjadi momok dan hantu bagi warga masyarakat Tionghoa di Indonesia.  SBKRI masih sering diminta dalam berbagai pelayanan administrasi publik, misalnya ketika akan mengurus dokumen perjalanan keluar negeri/paspor di kantor imigrasi. Atau ketika mengurus pembuatan akta kelahiran,  akta perkawinan, dan akta kematian di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil pemerintah. “WNI dengan catatan” Walaupun mereka telah menjadi WNI dan telah beranak pinak dan hidup berpuluh-puluh tahun di Indonesia, dan tidak kenal lagi dan tidak pernah ke kampung leluhurnya di China, namun mereka selalu harus mempunyai SBKRI. Kenyataannya, SBKRI tidak hanya berupa dokumen hukum belaka, tetapi lebih dalam dari itu, selain menunjukkan perlakuan negara yang diskriminatif, juga wujud sikap negara yang meragukan nasionalisme dan identitas kewarganegaraan satu kelompok warganya sendiri. Dalam istilah penulis buku ini – dalam pengantar buku -- disebutkan bahwa yang lebih prinsip lagi adalah dengan memiliki SBKRI sama saja dengan “dicap” sebagai warga negara Indonesia “yang diragukan”, walaupun warga tersebut sebenarnya setia kepada Indonesia. Seseorang yang memiliki SBKRI adalah mereka yang diragukan status kewarganegaraan Indonesianya, dalam arti mereka dianggap sebagai “WNI yang dipertanyakan” alias “WNI status quo” atau “WNI dengan catatan”. Lebih dari itu, perlakuan negara dan kondisi buruk yang diterima warga Tionghoa tersebut, dalam prinsip dan politik kebangsaan di berbagai negara, adanya kegamangan status kebangsaan yang diterima sekelompok warga masyarakat di dalam suatu negara akan menimbulkan pemasalahan dalam pembentukan nation-character building-nya. (hlm. viii). Dalam kenyataan hidup yang pahit itu, para tokoh dan aktivis warga masyarakat Tionghoa dan tokoh-tokoh masyarakat, aktivis LSM, dan pejabat yang concern terhadap persamaan hak terus mengupayakan perubahan kebijakan negara yang buruk tersebut. Desakan dan keprihatinan berbagai pihak ikut mendorong terbitnya Keppres No. 56 Tahun 1996 tentang SBKRI oleh Presiden Soeharto. Dalam Keppres tersebut dinyatakan bahwa tidak diberlakukannya lagi SBKRI. Pada era reformasi, Presiden BJ Habibie menerbitkan Inpres No. 26 Tahun 1998 yang antara lain menginstruksikan peninjauan kembali peraturan yang diskriminatif. UU belum menghapuskan SBKRI Sayangnya, peraturan hukum masih lebih banyak berupa lembaran kertas yang tidak dijalankan di tingkat bawah. Aparat pemerintah di tingkat operasional yang langsung melayani masyarakat masih terus meminta SBKRI kepada warga Tionghoa yang berurusan dengannya. Berbagai kasus bermunculan dan terus menjadi sumber keresahan warga Tionghoa di berbagai daerah karena keharusan menunjukkan SBKRI. Ternyata penerbitan sebuah peraturan tertulis tidak serta merta atau secara bertahap dalam kurun waktu cepat mengubah kebiasaan dan perilaku aparat di lapangan. Dalam konteks ini, agenda penerbitan hukum tertulis yang baru memang harus diiringi dengan sosialisasi dan internalisasinya, terutama di kalangan aparat yang akan melaksanakannya. Dan ternyata waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan hukum positif tersebut sangat lama, bahkan ketika terbit UU Kewarganegaraan baru pada tahun 2006 yang dilanjutkan dengan terbitnya Uu Administrasi Kependudukan pada tahun yang sama, kondisi buruk tersebut masih berlangsung. Praktik diskriminatif ini mungkin juga terkait dengan budaya korupsi yang masih hidup dan berkembang di sebagian aparat pemerintah kita sehingga faktor SBKRI tetap dipelihara sebagai salah satu “sumber pendapatan haram”. UU Kewarganegaraan dan UU Adminduk ini sangat revolusioner karena memberikan landasan baru yang berisi persamaan hak sekaligus penghapusan segala macama diskriminasi, termasuk diskriminasi rasial. Semua pengaturan dan penentuan kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh hukum yang obyektif dan memenuhi rasa keadilan. Berbagai harapan baru bermunculan, terutama di kalangan warga Tionghoa dengan datangnya dua UU baru ini. Sayang, sekali lagi sayang, keberadaan dua UU baru tersebut masih juga belum menghapuskan SBKRI. “Hantu” SBKRI masih terus bergentayangan dan membebani kehidupan sebagian warga masyarakat Tionghoa karena sebagian kantor pemerintah mensyaratkannya dan keluh kesah warga yang terkena “jerat” SBKRI. Bukti bahwa SBKRI masih hidup terdokumentasikan dengan baik dalam buku ini di mana kedua penulis mencatat komentar dan pendapat para pejabat (hlm. 76-90). Dalam bagian ini mulai Presiden Megawati Soekarnoputri, Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra dan Hamid Awaluddin, para pejabat Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan soal SBKRI, hingga kepala kantor imigrasi di berbagai daerah berbicara tentang tidak ada lagi kewajiban SBKRI. Pernyataan verbal para pejabat tersebut memperoleh sanggahan dan bertolak belakang dengan fakta yang terjadi di lapangan. Buku ini mencatat dalam bagian lain bahwa masih banyak warga masyarakat yang masih harus memperlihatkan atau memiliki SBKRI kalau berurusan dengan kantor pemerintah (hlm. 96-105). Tragisnya, seluruh perlakuan diskriminatif dan pembangkangan hukum oleh aparat tersebut terjadi pasca berlakunya UU Kewarganegaraan dan UU Adminduk! Dapat dibayangkan bagaimana lebih buruknya perlakuan tersebut sebelum 2006, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Perlu sanksi tegas Kedua penulis buku ini menyarankan bahwa masih adanya perlakuan diskriminatif dan keruwetan terkait SBKRI ini berpulang kepada political will pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham dan Kemendagri untuk menegakkan perundang-undangan, khususnya UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Berbagai alasan “usang” karena belum adanya petunjuk pelaksanaan tentu saja merupakan yuridiksi pemerintah yang seharusnya segera ditindaklanjuti dan bukannya dibebankan kepada masyarakat (hlm. 109). Memang kalau melihat ruang lingkup tugas kementerian terkait masih munculnya SBKRI ada di Kemenkumham dan Kemendagri. Kedua kementerian bertanggung jawab terhadap masih adanya SBKRI. Oleh karena itu sudah seharusnya kedua kementerian berkoordinasi dan bersinergi lebih erat dan operasional serta mengkoordinasikan sosialisasi dan internalisasi ke seluruh instansi pemerintah yang terkait dengan dokumen hukum dan akta kependudukan. Lebih dari itu, kedua pimpinan kementerian sudah seharusnya menyiapkan sanksi administratif kepegawaian dan hukum pidana apabila masih ada aparat di kementeriannya yang meminta SBKRI kepada warga masyarakat yang meminta pelayanan publik. Ketegasan pimpinan dalam memberikan reward dan punishment terhadap bawahannya sampai ke pelosok daerah menjadi salah satu faktor yang akan menentukan kesuksesan atau kegagalan pelaksanaan berbagai peraturan anti diskriminasi tersebut. Dengan ketegasan itu diharapkan SBKRI segera dapat dikubur selamanya dan tidak pernah disebut lagi oleh aparat ketika warga Tionghoa mengurus dokumen-dokumen yang dibutuhkannya. Walaupun buku ini terbit sudah agak lama, sekitar 5 tahun lalu, namun karena isu yang diusung merupakan isu strategis-sensitif yang melekat puluhan tahun bagi warga Tionghoa, serta terkadang masih muncul kasus SBKRI di lapangan sampai saat ini, buku ini masih tetap relevan. Di dalam buku ini antara lain dikupas secara mendalam seluk beluk SBKRI yang diskriminatif dan wujud politik rasial sejak puluhan tahun lalu serta kondisi SBKRI pasca terbitnya UU Kewarganegaraan (2006) dan UU Adminduk (2006). Buku ini ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami pembaca karena memang ditulis oleh penulis opini di media massa serta penulis buku.  Buku ini memuat fakta dan pengalaman masyarakat Tionghoa serta kristalisasi perjuangan dan harapan kedua penulis selama puluhan tahun. Kedua penulis buku memang telah puluhan tahun aktif berjuang membela hak-hak kependudukan warga Tionghoa. Wahyu Effendy (saat menulis buku) aktif sebagai Ketua Umum Gerakan Perjaungan Anti Diskriminasi (GANDI) dan Ketua Advokasi Perhimpunan INTI. Adapun Prasetyadji (saat menulis buku) menjabat Wakil Ketua Departemen Sosial dan Budaya DPP Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa (FKKB) dan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI). Lembaga-lembaga tersebut aktif berjuang membela hak-hak kependudukan warga masyarakat Tionghoa.***   Rofiqul Umam Ahmad, Sekretaris I Pengurus Yayasan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI).