Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Warganegara dan Kewarganegaraan: Pengantar Singkat

Warganegrara dan Kewarganegaraan

Warganegara merupakan salah satu syarat pokok berdirinya sebuah negara, yang menjadi anggota dari komunitas politik yang disebut negara tersebut. Status sebagai warganegara diikuti dengan hak-hak dan kewajiban tertentu yang diatur dalam ketentuan hukum yang ada.

Warganegara adalah konsep yang berakar dari Yunani kuno, yang disebut Aristoteles dengan istilah polites yakni warga polis (negara kota). Pada masa tersebut, hanya laki-laki dewasa dan bukan budak yang menjadi polites, yang berpartisipasi aktif dalam pertemuan-pertemuan dan pembuatan keputusan serta aturan untuk kehidupan bersama di polis atau politeia, yakni istilah yang dapat dipadankan dengan konstitusi.

Siapakah warganegara di negara-negara modern? Yaitu orang-orang yang ditetapkan secara eksklusif oleh masing-masing negara, karena penentuan warganegara adalah sepenuhnya yurisdiksi hukum nasional setiap negara berdaulat. Namun, mengingat demikian banyaknya negara, maka penentuan kewarganegaraan tidak boleh bertentangan dengan perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum umum yang berkenaan dengan kewarganegaraan.

Kedua istilah ini, yaitu warganegara dan kewarganegaraan adalah konsep yang tidak terpisahkan. Warga negara yang di Yunani kuno di sebut polites, pada masa penjajahan Belanda, Indonesia mengenal istilah Staatsburger, yang dalam bahasa Inggris disebut Citizen, dan Citoyen dalam bahasa Prancis. Namun pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, tentu tidak ada warganegara melainkan hanya penduduk Hindia Belanda.

Berdasarkan politik segregasi Belanda, penduduk dibedakan menjadi orang Eropa, orang Timur Asing (Tionghoa, India, Arab), orang kelompok tertentu di Jawa dan Madura yang memiliki kedudukan dan penghasilan tertentu (priyayi dan orang yang bekerja pada Belanda), dan orang bumiputra beragama Kristen di Jawa, Madura, Ambon dan Minahasa. Uniknya orang Bugis dan Bali sempat digolongkan sebagai timur asing, sementara orang Jepang malah dikelompokkan sebagai orang Eropa.  

Kedua istilah, yaitu warganegara dan penduduk kerap dianggap sama, padahal warga negara dan penduduk jelas berbeda. Warganegara dapat dianggap bentuk keanggotaan penuh dari seorang individu dalam sebuah negara, yang dapat diperoleh berdasarkan keturunan, tempat kelahiran dan sebagainya.  Sedangkan penduduk lebih bersifat administratif terkait dengan tempat tinggal, yang dapat terdiri dari warganegara maupun bukan warganegara. Hak penduduk yang bukan warganegara tentu lebih terbatas terutama pada hak-hak politiknya.

De Leon dan Lugue dalam Paulus (42) merumuskan warganegara adalah seseorang yang memiliki kewarganegaraan. Ia adalah anggota dari komunitas demokratis yang menikmati hak-hak sipil dan politik secara penuh serta mendapat jaminan perlindungan di dalam maupun luar wilayah negaranya.

Perlindungan sebagaimana tersebut di atas dalam hukum internasional menurut Palguna (2) menjadi fasilitas dari status kewarganegaraan yang memberikan keuntungan bagi warganegara dibandingkan yang bukan warganegara, yaitu: Hak mendapatkan perlindungan diplomatik, Tanggung jawab negara yakni pertanggungjawaban negara kepada negara lain manakala negara tersebut gagal melaksanakan tugasnya mencegah perbuatan-perbuatan tertentu dari warganegaranya, Larangan terhadap suatu negara untuk menolak kembalinya atau kepulangan warganegaranya (Pasal 12 ayat (4) ICCPR), Kesetiaan (allegiance) yakni kewarganegaraan atau kebangsaan menentukan kepada negara mana orang itu menyatakan sumpah setianya.

Selanjutnya Ektradisi, yaitu kewarganegaraan seseorang turut menentukan apakah orang yang bersangkutan dalam hal dituduh atau didakwa melakukan kejahatan atau telah dinyatakan sebagai terpidana, dapat diekstradisi atau tidak. Suatu negara berdasarkan prinsip non ekstradisi, dapat menolak jika orang yang diminta diekstradisi adalah warganegaranya sendiri, kecuali ditentukan lain dalam suatu perjanjian internasional.

Terakhir adalah validitas yurisdiksi hukum baik pidana maupun yang lain. Sebagai contoh dalam hukum pidana dikenal asas nasional aktif, dimana Hukum Pidana suatu negara berlaku terhadap warganegaranya dimanapun ia berada. @Eddy Setiawan

 

Bahan Bacaan:

B.P. Paulus, Kewarganegaraan RI ditinjau dari UUD 1945, Khususnya Kewarganegaraan Tionghoa, Pradnya Paramitha, 1983.

Palguna, I.D.G. (2014), makalah Doktrin “Genuine Link” Dalam Hukum Internasional Berkenaan dengan Kewarganegaraan, Catatan dari Nottebohm Case (Liechtenstein v.Guatemala), disampaikan pada Seminar Nasional Diaspora dan Dinamika Konsep Kewarganegaraan di Indonesia yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana bekerjasama dengan Indonesian Diaspora Network, 14 Oktober 2014

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
7 + 13 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Berita

Tim IKI berkunjung ke LPPM UNISMA
IKI Jajaki Kerjasama dengan UNISMA dan UIN
Bantuan Sosial untuk Masyarakat Rentan
Bansos IKI 2021 untuk Masyarakat Kecil, Lemah, Miskin, Tertindas, dan Difabel
Pemulung di Rawalumbu mendapat Paket Bantuan Jelang Ramadhan
Solidaritas Sosial IKI Jelang Ramadhan
DIskusi Rutin Kewarganegaraan
Tadarus Kewarganegaraan 2021
Duta Perubahan Perilaku Satgas Covid-19
Duta Perubahan Perilaku Satgas Covid-19

Copyright © 2016.Institut Kewarganegaraan Indonesia, Wisma 46, Lantai 14, Ruang 14-16, Kota BNI, Jl Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat (10220).