Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Perda Pemungutan Adminduk Bakal Dihapus

Akta Kelahiran Harus Gratis itu Perintah Undang-Undang
Jakarta – Masih berlakunya sejumlah peraturan daerah (Perda) yang melegalkan pungutan biaya  administrasi kependudukan (Adminduk), sangat meresahkan masyarakat. Padahal pungutan biaya adminduk itu telah dibatalkan melalui dua keputusan, yakni UU No.24 Tahun 2013 dan Putusan MK No.18/PUU-XI/2013.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dodi Riyadmadji mengakui terdapat sejumlah daerah yang masih melakukan pungutan dalam pelayanan adminduk. Kebijakan tersebut memang tidak dibenarkan sesuai UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Sampai saat ini, sambung dia pihak Kemendagri tengah melakukan pendataan Perda Adminduk yang masih melakukan pungutan. Regulasi daerah itu bakal segera dibatalkan kementerian. “Karena tidak sesuai maka regulasi yang bertentangan pada UU harus dibatalkan,” tegasnya di Jakarta, kemarin.

Dia memastikan sosialisasi terkait UU Adminduk sudah cukup luas. Pemerintah daerah dipastikan sudah mengetahui. Artinya memang ada kesalahpahaman dalam menafsirkan UU Adminduk itu. Dalam waktu dekat, dia memastikan biro hukum Kementerian Dalam Negeri bakal segera menertibkan. Sekaligus memberikan solusi terhadap kesalahan aturan itu.

Terpisah, Ketua Umum Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI), Slamet Effendy Yusuf menegaskan aksi pungutan legal pemerintah daerah terhadap pelayanan publik, seperti adminduk merupakan kesalahan serius.

Karena sepatunya kebijakan itu mengikuti regulasi yang lebih tinggi. “Perda-perda itu kan harus merujuk pada peraturan diatasnya. Masa UU melarang biaya adminduk, tetapi perdanya malah menetapkan,” ujar Slamet Effendy Yusuf di kantor IKI, Jakarta kemarin.

Menurutnya kesalahan aturan daerah itu tidak bisa dibiarkan. Bukan hanya membingungkan dalam pelayanannya, tetapi juga membebani kemampuan masyarakat. Padahal dokumen adminduk merupakan hak sipil yang tidak bisa diabaikan.

Dokumen adminduk itu, sambung dia sangat beragam. Seluruhnya dokumen adminduk itu penting. Mulai akta lahir, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan lainnya bersifat melekat pada individu. Sehingga tak pantas dijadikan objek pungutan pemerintah daerah. “Semangat dalam UU No.24 Tahun 2013 itu menempatkan dokumen adminduk sebagai hak warga negara. artinya dokumen itu merupakan kewajiban negara, bukan sebaliknya,” paparnya.

Tak hanya itu saja, Ketua Umum IKI memastikan sifat kewajiban negara harus terimplementasi dalam program kerjanya. Yakni membuka pelayanan yang proaktif bagi pelayanan adminduk. Tidak lagi hanya bersifat menunggu. (rko)

Sumber: Indopos, 17 November 2014

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 17 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Berita

Tim IKI berkunjung ke LPPM UNISMA
IKI Jajaki Kerjasama dengan UNISMA dan UIN
Bantuan Sosial untuk Masyarakat Rentan
Bansos IKI 2021 untuk Masyarakat Kecil, Lemah, Miskin, Tertindas, dan Difabel
Pemulung di Rawalumbu mendapat Paket Bantuan Jelang Ramadhan
Solidaritas Sosial IKI Jelang Ramadhan
DIskusi Rutin Kewarganegaraan
Tadarus Kewarganegaraan 2021
Duta Perubahan Perilaku Satgas Covid-19
Duta Perubahan Perilaku Satgas Covid-19

Copyright © 2016.Institut Kewarganegaraan Indonesia, Wisma 46, Lantai 14, Ruang 14-16, Kota BNI, Jl Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat (10220).