Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Momentum Percepatan Tertib Adminduk

Peraturan Pelaksanaan UU Adminduk Perubahan Harus Segera Diterbitkan

Sensus Sosial Ekonomi Nasional 2012 mencatat sekitar 24 juta anak Indonesia belum memiliki akta kelahiran dan pada umumnya berasal dari keluarga termiskin. Data ini akan menjadi beberapa kali lipat jika orang-orang di luar kategori anak dimasukkan dalam perhitungan, karena Indonesia baru memiliki aturan terkait akta kelahiran bagi masyarakat pada umumnya pada tahun 1990, dan baru mewajibkan kepemilikan akta kelahiran sejak terbitnya UU Adminduk pada tahun 2006. Jadi wajar jika sebagian besar penduduk Indonesia belum memiliki akta kelahiran, padahal akta kelahiran sesungguhnya merupakan dokumen dasar yang sangat penting untuk mendapatkan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, catatan sipil, keimigrasian, ketenagakerjaan dan lain sebagainya.

Di sisi lain, pemerintah memiliki kepentingan sangat besar terhadap data kependudukan yang valid, karena merupakan dasar bagi penentuan berbagai kebijakan nasional di berbagai bidang. Tertib Administrasi kependudukan sebenarnya telah dicanangkan dapat terwujud pada tahun 2011, yang ditandai dengan pemberian NIK kepada setiap penduduk Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Namun hingga saat ini hal tersebut belum tercapai, bahkan melalui UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Adminduk, batas pemberian NIK pada setiap penduduk diubah dari tahun 2011 menjadi tanpa batas tahun. Hal ini menunjukkan dua hal, pertama kegagalan pemerintahan sebelumnya memenuhi target waktu 2011, dan ketidakpercayaan diri pemerintah untuk menetapkan target waktu baru dalam mewujudkan tertib adminduk.

Padahal berbagai kebijakan pembangunan tentu membutuhkan data kependudukan yang valid, alih-alih asumsi dan perkiraan yang hanya akan melahirkan kebijakan autis bak kasus UPS usulan DPRD DKI Jakarta. Anggota dewan asyik di dunianya sendiri, mengasumsikan kebutuhan UPS di DKI Jakarta, mengasumsikan Gubernur bisa diajak kompromi, mengasumsikan hak angket dapat digunakan secara sewenang-wenang ala preman, mengasumsikan rakyat bodoh sehingga tidak bisa membedakan begal dan pelindungnya, bahkan mengasumsikan Tuhan sedang tidur sehingga namanya bisa dibawa-bawa untuk penggunaan hak angket. Kebijakan pembangunan yang tidak didasari dengan data yang valid tentu patut dipertanyakan efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.  

Menteri Dalam Negeri saat ini memiliki momentum untuk segera merealisasikan tertib administrasi kependudukan, karena stelsel aktif ada pada pemerintah, bahkan secara struktural melalui perubahan UU Adminduk, menteri memiliki struktur dan kewenangan terhadap seluruh PNS yang tugas pokok dan fungsinya adalah administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Seluruhnya diangkat dan diberhentikan oleh Mendagri, sedangkan Gubernur, Bupati/Walikota hanya dapat mengusulkan pengangkatan maupun pemberhentian, kecuali untuk petugas registrasi di tingkat kelurahan merupakan wewenang kepala daerah. Guna mengoptimalkan momentum tersebut, beberapa langkah harus segera direalisasikan oleh Mendagri yakni pertama adalah perubahan paradigma petugas birokrasi di ranah Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari pendekatan kuasa ke pelayanan, dari keamanan ke kemakmuran sesuai spirit berbagai produk perundangan terkait seperti perlindungan anak, kewarganegaraan, administrasi kependudukan, penghapusan diskriminasi, dan pelayanan publik. Hal ini dapat dimulai dengan:

Pertama, menetapkan PNS di bidang pelayanan Adminduk sebagai jabatan fungsional dengan tunjangan khusus dan pendidikan khusus, sehingga PNS bersangkutan benar-benar memahami persoalan Adminduk, melayani dengan profesional, dan solutif terhadap berbagai kompleksitas yang dihadapi sebagian penduduk terkait dokumen kependudukan dan catatan sipil. Ditambah lagi Mendagri diberikan wewenang melalui UU Adminduk perubahan untuk mengevaluasi kinerja seluruh PNS di bidang Adminduk hingga ke tingkat terbawah, yang sebelumnya menjadi wewenang Kepala Daerah. Sederhananya, telah terjadi sentralisasi di bidang administrasi kependudukan, sehingga peluang untuk mewujudkan tertib adminduk hampir seluruhnya tergantung pada kehendak politik dan langkah-langkah taktis Mendagri.

Kedua, menghapus denda keterlambatan pelaporan kelahiran dan kematian, yang terbukti telah menjadi salah satu penghambat dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Denda keterlambatan pelaporan kelahiran maupun kematian bertentangan dengan ketentuan perundangan bahwa akta kelahiran adalah hak setiap anak (0-18 tahun) dan harus diberikan secara gratis oleh negara. Sementara pelaporan kematian sekarang menjadi kewajiban RT, bukankah dengan berpindahnya stelsel aktif ke tangan negara ketentuan denda menjadi tidak relevan? Jika tetap dinyatakan berlaku maka tentu konsekuensinya negaralah yang membayar denda keterlambatan. Apalagi penduduk yang lahir sebelum terbitnya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tentu tidak adil jika dikenakan denda keterlambatan pelaporan kelahiran karena sebelumnya tidak ada kewajiban penduduk untuk memiliki akta kelahiran.

Ketiga mempercepat perbaikan dan penerbitan berbagai peraturan pelaksanaan sebagaimana diamanatkan UU Adminduk perubahan, yang seharusnya telah diselesaikan tahun 2014. Namun hingga saat ini belum tampak adanya penyesuaian dan penerbitan peraturan pelaksanaan yang baru. Maka percepatan penyesuaian dan penerbitan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri harus segera dilakukan karena telah melewati batas waktu satu tahun sebagaimana diamanatkan UU No. 24 Tahun 2013. Berbagai penyesuaian terhadap PP, Perpres dan Permen tersebut dibutuhkan agar tidak lagi terjadi hambatan-hambatan di tingkatan teknis akibat belum adanya peraturan pelaksanaan yang sesuai dengan semangat perubahan UU Adminduk.

*Oleh Eddy Setiawan - Peneliti Institut Kewarganegaraan Indonesia

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
4 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Berita

Tim IKI berkunjung ke LPPM UNISMA
IKI Jajaki Kerjasama dengan UNISMA dan UIN
Bantuan Sosial untuk Masyarakat Rentan
Bansos IKI 2021 untuk Masyarakat Kecil, Lemah, Miskin, Tertindas, dan Difabel
Pemulung di Rawalumbu mendapat Paket Bantuan Jelang Ramadhan
Solidaritas Sosial IKI Jelang Ramadhan
DIskusi Rutin Kewarganegaraan
Tadarus Kewarganegaraan 2021
Duta Perubahan Perilaku Satgas Covid-19
Duta Perubahan Perilaku Satgas Covid-19

Copyright © 2016.Institut Kewarganegaraan Indonesia, Wisma 46, Lantai 14, Ruang 14-16, Kota BNI, Jl Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat (10220).