Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Menuju Negara yang Melayani

Presiden RI di tengah Rakyat

Pemerintahan Jokowi JK melalui Kementerian Dalam Negeri telah menghentikan sementara program KTP Elektronik, karena berbagai persoalan seperti masalah validitas data, beredarnya KTP El palsu, KTP El ganda, hingga masalah korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara elektronik, pada pemerintahan sebelumnya. KTP El sesungguhnya merupakan hal yang penting karena data kependudukan yang valid dan online secara nasional akan menentukan kualitas berbagai kebijakan pemerintah terkait pelayanan di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, hingga kualitas Pilkada dan Pemilu serta yang tak kalah penting adalah untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Undang-Undang Adminduk saat ini menganut stelsel aktif bagi pemerintah dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan, yang berarti setiap orang wajib diberikan dokumen identitas diri berupa Akta Kelahiran, KTP dan KK. Bagi sebagian orang ketiga dokumen tersebut mungkin telah menjadi bagian dari kehidupannya secara alami, namun di luar sana masih banyak warganegara Indonesia yang akibat berbagai persoalan mendapati dirinya dalam kondisi tak memiliki bukti yang cukup untuk memperoleh identitas diri. Sebut saja mereka dengan istilah Warganegara Tak Terlayani, sebab mereka secara dejure adalah WNI hanya saja secara defacto tidak memiliki dokumen identitas diri sebagai WNI sehingga tidak terlayani pemenuhan hak-haknya sebagai warganegara. Kondisi ini terjadi akibat berbagai faktor diantaranya:

Pertama, persoalan administrasi kependudukan dan catatan sipil tidak mendapat perhatian yang cukup buktinya sejak merdeka 1945 hingga 2006 Indonesia masih menggunakan aturan Catatan Sipil kolonial Belanda. Baru setelah UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disahkan, berbagai peraturan kolonial tersebut dinyatakan tidak berlaku. Akibat kurangnya perhatian pemerintah di masa lalu terhadap persoalan ini, maka banyak WNI yang tidak memiliki akta kelahiran, yang setelah 2006 menjadi persyaratan dalam pengurusan berbagai dokumen lainnya. Maka pada masa pemerintahan SBY Boediono upaya untuk menciptakan “Indonesia Bebas Akta Kelahiran” sudah dimulai, bahkan sempat diadakan SKB yang melibatkan 8 kementerian terkait untuk percepatan kepemilikan akta kelahiran.

Kedua, arus urbanisasi ke kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan lain sebagainya yang tidak seluruhnya merupakan kisah sukses si anak desa, tapi sebagian terdampar di belantara kota dalam kondisi ekonomi sangat lemah, dengan dokumen kependudukan kadaluarsa, sehingga akhirnya melakukan perkawinan tanpa melakukan pencatatan sipil dan masalah kemudian berkembang semakin kompleks pada generasi kedua, ketiga dan seterusnya. Mereka tinggal di sisi-sisi paling gelap dari kota-kota besar tersebut, di bawah jembatan, bantaran sungai, sekitar rel kereta api dan seterusnya. Tempat dimana perkawinan dilakukan tanpa kehadiran negara, kelahiran seorang anak hanyalah peristiwa rutin yang tak tercatat oleh negara, dan ketika terjadi kematian maka lahirlah mayat manusia tanpa identitas.

 

Ketiga, peralihan kewenangan Catatan Sipil dari Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM) ke Departemen Dalam Negeri pada tahun 1989 masih menyisakan persoalan, yakni bias pemahaman terhadap heading/ikhtisar akta kelahiran, sehingga seolah-olah heading dan di kemudian hari Staatsblad diidentikkan dengan kewarganegaraan. Korbannya adalah orang-orang Tionghoa, karena berdasarkan aturan kolonial  mereka diatur menurut Stb. 1917, berbeda dengan Orang Eropa Stb. 1889, Orang dari Kelompok tertentu yang tidak memiliki pemerintahan mandiri dengan penghasilan dan kedudukan tertentu di Jawa dan Madura Stb. 1920, sedangan untuk Orang Jawa, Minahasa dan Ambon yang beragama Kristen digunakan Stb. 1933.

Pengolahan dan Kewenangan Catatan Sipil dialihkan dari Kementerian Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM)    

salah satunya mungkin adalah orang-orang yang selama ini tidak bisa mengurus dokumen identitas diri berupa akta kelahiran, KTP dan KK akibat berbagai persoalan yang spesifik untuk masing-masing individu. Namun  

Undocumented Persons,  yakni orang-orang yang sesungguhnya warga dari suatu negara namun akibat berbagai persoalan seperti konflik, diskriminasi, dinamika hukum dan sebagainya menjadi tidak memiliki dokumen identitas diri sebagaimana dimiliki warganegara lainnya. Dalam konteks Indonesia, berdasarkan UU HAM, Perlindungan Anak, Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan hingga Pelayanan Publik seluruhnya menjamin hak setiap orang untuk memiliki dokumen identitas diri sebagai WNI yaitu Akta  Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk  (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Penulis: Eddy Setiawan (Peneliti Institut Kewarganegaraan Indonesia)

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
10 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Berita

Tim IKI berkunjung ke LPPM UNISMA
IKI Jajaki Kerjasama dengan UNISMA dan UIN
Bantuan Sosial untuk Masyarakat Rentan
Bansos IKI 2021 untuk Masyarakat Kecil, Lemah, Miskin, Tertindas, dan Difabel
Pemulung di Rawalumbu mendapat Paket Bantuan Jelang Ramadhan
Solidaritas Sosial IKI Jelang Ramadhan
DIskusi Rutin Kewarganegaraan
Tadarus Kewarganegaraan 2021
Duta Perubahan Perilaku Satgas Covid-19
Duta Perubahan Perilaku Satgas Covid-19

Copyright © 2016.Institut Kewarganegaraan Indonesia, Wisma 46, Lantai 14, Ruang 14-16, Kota BNI, Jl Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat (10220).