Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Persediaan Blangko KTP Elektronik di Kemendagri Habis

Meskipun pemerintah tengah berupaya mengejar penyelesaian perekaman data kependudukan, persediaan blangko KTP elektronik habis. Sebagai gantinya, warga bisa menggunakan surat keterangan dari dinas kependudukan kabupaten/kota setempat.

Saat ini, pemerintah masih memproses pengadaan 17 juta blangko KTP elektronik untuk memenuhi kebutuhan dinas kependudukan di daerah. Namun, untuk daerah yang masih memiliki persediaan blangko, pencetakan KTP elektronik bisa dilakukan.

"Blangko di pusat memang benar-benar habis, sedangkan di daerah kondisinya bervariasi, ada yang masih punya sedikit, ada juga yang sudah tidak mempunyai persediaan blangko," kata Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh, di Jakarta, Selasa (5/10).

Kosongnya persediaan blangko KTP elektronik terjadi akibat pemotongan anggaran kementerian/lembaga dan dana transfer daerah jilid kedua awal Agustus lalu. Pengadaan blangko KTP elektronik pun tersendat. Proses lelang baru dilakukan setelah akhir pekan lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani membolehkan blokir mandiri anggaran program KTP elektronik Kemendagri dibuka. Alokasi dana sekitar Rp 300 miliar digunakan untuk perawatan tahunan perangkat lunak dan pengadaan 17 juta blangko.

Hanya pengadaan blangko tak bisa dilakukan dalam hitungan hari. Proses pengadaan blangko dengan nilai proyek Rp 245 miliar itu membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan.

Hal itu berpengaruh pada proses pencetakan KTP elektronik yang terganggu. Selama blangko tak ada, KTP elektronik tak bisa dicetak. Sebagai gantinya, warga bisa menggunakan surat keterangan yang menyatakan sudah merekam data kependudukan sebagai pengganti KTP elektronik sementara.

Surat keterangan itu, kata Zudan, berfungsi sama dengan KTP elektronik. Surat bisa digunakan untuk pendaftaran pemilih dalam pilkada, perbankan, imigrasi, kepolisian, asuransi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pernikahan, dan kebutuhan lain. Hal ini pun ditegaskan dalam surat edaran yang disampaikan Mendagri kepada kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota se-Indonesia tertanggal 29 September 2016. Format surat keterangan ini pun sudah ditetapkan. Jika warga tidak merasa memerlukan surat keterangan, kata Zudan, warga tidak perlu meminta surat keterangan.

Masih terkait proyek KTP elektronik yang berlangsung sejak 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat dua pejabat Kemendagri, yaitu Sugiharto selaku pejabat pembuat komitmen dan Irman yang merupakan mantan Direktur Jenderal Admindukcapil. Saat ini, Irman menjabat sebagai staf ahli Mendagri. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Irman pun tak tampak lagi di kompleks Kemendagri. (INA)

Sumber: Kompas, 6 Oktober 2016 hal. 4

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 10 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Berita

Tim IKI berkunjung ke LPPM UNISMA
IKI Jajaki Kerjasama dengan UNISMA dan UIN
Bantuan Sosial untuk Masyarakat Rentan
Bansos IKI 2021 untuk Masyarakat Kecil, Lemah, Miskin, Tertindas, dan Difabel
Pemulung di Rawalumbu mendapat Paket Bantuan Jelang Ramadhan
Solidaritas Sosial IKI Jelang Ramadhan
DIskusi Rutin Kewarganegaraan
Tadarus Kewarganegaraan 2021
Duta Perubahan Perilaku Satgas Covid-19
Duta Perubahan Perilaku Satgas Covid-19

Copyright © 2016.Institut Kewarganegaraan Indonesia, Wisma 46, Lantai 14, Ruang 14-16, Kota BNI, Jl Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat (10220).