Site Logo

institut kewarganegaraan indonesia

kita satu, kita sama, kita setara, satu tujuan: indonesia

Rapat Pleno IKI 2013

Rapat Pleno IKI 2013

Dikirim pada 26 Des 2013 22.908 dilihat

Pengurus Institut Kewarganegaraan Indonesia telah melaksanakan program kerja tahunan yang telah disahkan sejak November 2012. Sebagaimana telah ditentukan, di akhir tahun 2013 ini pengurus telah melaksanakan Rapat Pleno dihadiri seluruh organ yayasan, yakni pembina, pengawas, dan pengurus guna melakukan evaluasi terhadap keseluruhan program kerja 2013 dan mendapatkan masukan mengenai rancangan program kerja 2014.

Bupati Sambas: Mari Kita Sosialisasikan Sampai RTdan RW

Bupati Sambas: Mari Kita Sosialisasikan Sampai RTdan RW

Dikirim pada 23 Des 2013 820 dilihat

Perubahan UU Administrasi Kependudukan akan mengubah wajah dan sistem pelayanan publik dalam hal Administrasi Kependudukan yang ada di seluruh pemerintah kabupaten/kota. Setiap pemkab/pemkot tentu memiliki kewajiban untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang telah diatur dalam perubahan UU tersebut. Dalam rangka mendorong dan mensosialisasikan berbagai perubahan mendasar UU Adminduk, Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI), Kamis (19/12) mengadakan audiensi dengan Bupati Sambas dr. Hj.

Masyarakat Sambas Antusias Sambut Perubahan UU Adminduk

Masyarakat Sambas Antusias Sambut Perubahan UU Adminduk

Dikirim pada 22 Des 2013 18.681 dilihat

Perubahan UU Administrasi Kependudukan akan mengubah wajah dan sistem pelayanan publik dalam hal Administrasi Kependudukan yang ada di seluruh pemerintah kabupaten/kota. Setiap pemkab/pemkot tentu memiliki kewajiban untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang telah diatur dalam perubahan UU tersebut.

Diskusi Terbatas (2): UU ADMINDUK BANYAK MASALAH

Diskusi Terbatas (2): UU ADMINDUK BANYAK MASALAH

Dikirim pada 16 Des 2013 726 dilihat

Revisi UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) telah disetujui DPR dan pemerintah pada 26 November 2003 lalu. Berbagai perubahan mendasar telah terjadi dan menjadikan UU ini jauh lebih memenuhi aspirasi rakyat. Terkait dengan ini, IKI menggelar Diskusi Terbatas tentang Evaluasi Perubahan UU Adminduk pada Jum’at, 13 Desember 2013 di Wisma Indocement, Jakarta dengan mengundang berbagai instansi pemerintah, ormas dan LSM di bidang kependudukan.

Perda pungutan KTP dan Akta Harus Segera Dihapus

Perda pungutan KTP dan Akta Harus Segera Dihapus

Dikirim pada 16 Des 2013 1.029 dilihat

Jakarta (ANTARA News) - Peraturan daerah mengenai pungutan terhadap pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan harus segara dihapus dan petugas kependudukan catatan sipil harus menyiapkan diri untuk memberi pelayanan yang prima. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi Institut Kewarganegaraan Indonesia di Jakarta akhir pekan ini. 

 Respon Positif Stakeholder terhadap Perubahan UU Adminduk

Respon Positif Stakeholder terhadap Perubahan UU Adminduk

Dikirim pada 16 Des 2013 419 dilihat

UU Administrasi Kependudukan telah disahkan 7 tahun yang lalu, dan telah mengalami perubahan pertama melalui Judicial Review melalui Mahkamah Konstitusi yakni penghapusan ketentuan sidang pengadilan bagi pelaporan kelahiran yang melebihi batas waktu satu tahun. Perubahan kedua baru saja disahkan DPR RI pada tanggal 23 November 2013 lalu, terdiri dari 31 perubahan baik dalam bentuk perbaikan redaksional, hingga perubahan substansi yang memberikan arah baru menuju terciptanya tertib adminduk.

Revisi UU Adminduk Gratiskan, Semua Biaya

Revisi UU Adminduk Gratiskan, Semua Biaya

Dikirim pada 4 Des 2013 348 dilihat

JAKARTA – Hasil revisi Undang-undang administrasi kependudukan (Adminduk) No. 23 Tahun 2006, menuai banyak pujian. Revisi undang-undang itu dinilai sangat pro-rakyat. Karena membebaskan semua beban administrasi pada segala dokumen kependudukan.

Revisi UU Adminduk Sudah Penuhi Tuntutan Masyarakat

Revisi UU Adminduk Sudah Penuhi Tuntutan Masyarakat

Dikirim pada 4 Des 2013 285 dilihat

Jakarta (IKI) - Revisi Undang-undang Administrasi Kependudukan yang dilakukan di DPR sudah memenuhi tuntutan yang selama ini yang disuarakan berbagai organisasi kemasyarakatan. 

Janji Layanan ISTIMEWA Pemkab Purwakarta

Janji Layanan ISTIMEWA Pemkab Purwakarta

Dikirim pada 22 Nov 2013 23.334 dilihat

Purwakarta merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat yang terletak hanya 90 KM dari DKI Jakarta, dan memiliki keunikan tersendiri mulai dari nuansa seni budaya yang demikian kental mewarnai lanskapnya, hingga program keliling desa yang dicanangkan Kang Dedi sang bupati untuk menyerap aspirasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Pemda Karawang Menyambut Baik Kerjasama dengan IKI

Pemda Karawang Menyambut Baik Kerjasama dengan IKI

Dikirim pada 9 Okt 2013 20.170 dilihat

IKI – JAKARTA: Audiensi IKI dengan Wakil Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana berlangsung penuh kehangatan dan jauh dari kesan formalitas yang kaku, bahkan diskusi berlangsung sangat egaliter dan renyah.  Dr Cellica mengungkapkan beberapa program terkait Akta Kelahiran yang telah dilaksanakan di Kabupaten Karawang serta berbagai kendala yang masih dihadapi. Studi banding juga telah dilakukan ke daerah sekitar yang memiliki program yang maju seperti Kabupaten Purwakarta, namun Bupati yang berlatar belakang dokter ini mengungkapkan ia tidak bisa serta merta menyerap mentah-mentah program di daerah lain karena harus disesuaikan dengan karakteristik khas Kabupaten Karawang.

Bupati Purwakarta: Itu Kewajiban Negara, Wajar Kalau Gratis!

Bupati Purwakarta: Itu Kewajiban Negara, Wajar Kalau Gratis!

Dikirim pada 20 Nov 2013 4.352 dilihat

Bicaranya lembut tapi tegas dan sistematis, demikianlah cara bertutur Dedi Mulyadi yang telah memimpin Kabupaten Purwakarta selama 2 periode. Pria kelahiran Sukadaya 11 April 1971 tersebut merupakan satu dari sedikit pemimpin daerah yang telah berhasil menciptakan pelayanan publik yang baik, merakyat dan berhasil mengelola anggaran yang minim secara optimal untuk kepentingan rakyat.

Pemkab Kabupaten Banyumas Memperjuangkan Akta Kelahiran Geratis

Pemkab Kabupaten Banyumas Memperjuangkan Akta Kelahiran Geratis

Dikirim pada 18 Nov 2013 599 dilihat

Sejak bekerjasama dengan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI), masyarakat semakin sadar akan pentingnya akta kelahiran. Dinas Kependudukan dan Capil juga membuat program ‘jemput bola’ dengan melakukan pelayanan pembuatan akta kelahiran di kecamatan. Dengan program tersebut, sejak awal tahun hingga November 2013, Disdukcapil sudah menerbitkan lebih dari 40 ribu akta kelahiran. Demikian disampaikan Kasie Kelahiran dan Kematian Disdukcapil Kabupaten Banyumas Sulistyono dalam sosialisasi kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Banyumas, Kamis 7 November 2013.

Akta Kelahiran Dasar Pembuatan Dokumen Lain

Akta Kelahiran Dasar Pembuatan Dokumen Lain

Dikirim pada 18 Nov 2013 7.304 dilihat

Akta kelahiran merupakan identitas yang sangat penting sebagai dasar pembuatan dokumen kependudukan maupun keperluan administratif lain. Demikian dikatakan ketua umum IKI Slamet Effendy Yusuf dalam sosialisasi kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Banyumas, Kamis 7 November 2013.

DI SANGIR BANYAK ORANG KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN

DI SANGIR BANYAK ORANG KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN

Dikirim pada 30 Okt 2013 5.582 dilihat

IKI-JAKARTA. Kejadian ini aneh tetapi nyata dan sangat memprihatinkan. Banyak orang Indonesia yang mengalami kesulitan untuk mengurus kewarganegaraannya, terutama di wilayah perbatasan. “Orang di perbatasan banyak yang kehilangan kewarganegaraan. Di Sangir, banyak orang ke Davao, Filipina karena harga jual kakao lebih mahal di Davao,” ungkap Suwandy Sihotang, aktivis GGPAS Indonesia dalam sesi dialog pada Diskusi Terbatas “Evaluasi Pelaksanaan regulasi Hak-hak Kewarganegaraan dan Kependudukan”, Kamis (3/10) lalu di Jakarta.

Diskusi IKI:  SUAMI WN PAKISTAN SULIT MASUK INDONESIA

Diskusi IKI: SUAMI WN PAKISTAN SULIT MASUK INDONESIA

Dikirim pada 30 Okt 2013 1.294 dilihat

IKI-JAKARTA. Perempuan WNI yang bersuamikan WN Pakistan mengeluhkan perlakuan diskriminatif yang dilakukan pihak Imigrasi. Suaminya sulit masuk ke Indonesia karena pemeriksaan yang sangat ketat oleh Imigrasi. “Ketika saya tanyakan kepada Imigrasi, mereka menjawab karena di Pakistan banyak terjadi terorisme,” ungkap Sylvi Butt dalam sesi dialog pada Diskusi Terbatas “Evaluasi Pelaksanaan regulasi Hak-hak Kewarganegaraan dan Kependudukan”, Kamis (3/10) lalu di Jakarta.

 Bupati Banyumas: 1M untuk Pembuatan Akta Kelahiran pada 2014

Bupati Banyumas: 1M untuk Pembuatan Akta Kelahiran pada 2014

Dikirim pada 20 Sep 2013 704 dilihat

IKI-PURWOKERTO. Bupati Banyumas Achmad Husein menginstruksikan Bappeda untuk menyediakan anggaran Rp 1 miliar dalam anggaran 2014 untuk membiayai pembuatan akta kelahiran sehingga warga tidak perlu lagi membayar. Jumlah ini menyesuaikan dengan besaran pendapatan dari denda retribusi pembuatan akta kelahiran tahun 2013 yakni Rp 927 juta. "Nanti kita akan gali pendapatan lain," kata Bupati dalam sambutannya pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemkab Banyumas dengan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) di Graha Satria, Komplek Pendopo Kabupaten Banyumas, Rabu (18/9).

Diskusi Terbatas: Evaluasi Pelaksanaan Hak-hak Kewarganegaraan dan Kependudukan

Diskusi Terbatas: Evaluasi Pelaksanaan Hak-hak Kewarganegaraan dan Kependudukan

Dikirim pada 9 Okt 2013 617 dilihat

IKI-JAKARTA. Jaminan konstitusional dan pelaksanaan hak-hak kewarganegaraan dan kependudukan di suatu negara menjadi salah satu indikator derajat kondisi dan kualitas negara tersebut, apakah tergolong negara demokratis dan nomokratis, atau negara otoriter, totaliter, rasis, atau fasis. Demikian disampaikan Ketua Umum IKI Slamet Effendy Yusuf dalam pengantar Diskusi Terbatas “Evaluasi Pelaksanaan Regulasi Hak-hak Kewarganegaraan dan Kependudukan” bertempat di Wisma Indocement, Kamis (3/10) lalu.

Kampanye Akta Kelahiran Gratis di TVRI

Kampanye Akta Kelahiran Gratis di TVRI

Dikirim pada 5 Okt 2013 1.956 dilihat

Institut kewarganegaraan Indonesia (IKI) merupakan lembaga sosial yang concern terhadap masalah kewarganegaraan, kependudukan dan diskriminasi. Selain itu, IKI juga melakukan sosialisasi perundangan, pendampingan masyarakat dalam mengurus dokumen kewarganegaraan dan dokumen kependudukan, khususnya akta kelahiran. Karena akta kelahiran adalah hak dan dokumen dasar yang memuat identitas diri dan status kewarganegaraan yang bersangkutan.

Diskusi Terbatas IKI: Persoalan Mendasar adalah Implementasi!

Diskusi Terbatas IKI: Persoalan Mendasar adalah Implementasi!

Dikirim pada 9 Okt 2013 761 dilihat

IKI-JAKARTA. Ketua Umum IKI Slamet Effendy Yusuf menyatakan bahwa apabila ditinjau dari aspek regulasi, negara dipandang telah cukup memberikan jaminan konstitusional dalam hal pemenuhan hak-hak kewarganegaraan dan kependudukan. Hal itu dikemukakan Slamet ketika memberikan pengantar dalam Diskusi Terbatas “Evaluasi Pelaksanaan Regulasi Hak-hak Kewarganegaraan dan Kependudukan” yang dilaksanakan di Wisma Indocement, Kamis (3/10) lalu.

Bupati Banyumas: 2014, Akta Kelahiran Gratis

Bupati Banyumas: 2014, Akta Kelahiran Gratis

Dikirim pada 20 Sep 2013 4.697 dilihat

IKI-PURWOKERTO. Ketua IKI Slamet Effendy Yusuf menyatakan bahwa saat ini sekitar 38% warga negara Indonesia belum mempunyai akta kelahiran. Untuk itulah IKI menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan sosialisasi dalam rangka mempercepat pembuatan akta kelahiran bagi warga Banyumas.

Ketua IKI: Membuat Akta Kelahiran Itu Mudah

Ketua IKI: Membuat Akta Kelahiran Itu Mudah

Dikirim pada 23 Sep 2013 779 dilihat

IKI-PURWOKERTO. Ketua IKI Slamet Effendy Yusuf menyatakan bahwa saat ini sekitar 38% warga negara Indonesia belum mempunyai akta kelahiran. Untuk itulah IKI menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan sosialisasi dalam rangka mempercepat pembuatan akta kelahiran bagi warga Banyumas.

Pemkab Banyumas Akan Revisi Perda terkait Akta Kelahiran

Pemkab Banyumas Akan Revisi Perda terkait Akta Kelahiran

Dikirim pada 23 Sep 2013 643 dilihat

IKI-PURWOKERTO. Untuk menindaklanjuti kebijakan Bupati Banyumas Achmad Husein yang akan menggratiskan pembuatan akta kelahiran, Kepala Dindukcapil Pemkab Banyumas Ratimin Sedjowikarto menyatakan akan dilakukan revisi terhadap Perda terkait.

Wakil Bupati Karawang: Ini Menarik!

Wakil Bupati Karawang: Ini Menarik!

Dikirim pada 9 Okt 2013 656 dilihat

Wakil Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana menyatakan ketertarikannya pada konsep kampanye akta kelahiran yang telah dibuat oleh Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah karena konsep kampanye sangat interaktif dan menghibur sehingga mudah menarik perhatian masyarakat dan gampang dipahami. Hal ini terungkap dalam audiensi pengurus IKI dengan Wakil Bupati termuda tersebut Selasa, 8 Oktober 2013.

Bupati Banyumas: 2014, Akta Kelahiran Gratis

Bupati Banyumas: 2014, Akta Kelahiran Gratis

Dikirim pada 24 Sep 2013 3.814 dilihat

PURWOKERTO- Bupati Banyumas Ir Achmad Husein membuat terobosan baru untuk pengurusan akta kelahiran. Husein menjanjikan mulai 2014, pengurusan akta kelahiran untuk semua warganya akan digratiskan. Hal itu disampaikan saat penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Yayasan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) pimpinan Drs Slamet Efendi Yusuf di Graha Satria, Rabu (18/9).

56% Penduduk Karawang Tidak Memiliki Akta Kelahiran

56% Penduduk Karawang Tidak Memiliki Akta Kelahiran

Dikirim pada 9 Okt 2013 5.855 dilihat

Di era otonomi daerah saat ini, kepala daerah memegang peranan sangat penting dalam menentukan berbagai kebijakan terkait berbagai urusan yang telah dilimpahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, salah satunya adalah Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Deny Indrayana: Tuntaskan Permasalahan Kewarganegaraan

Dikirim pada 25 Jan 2013 1.109 dilihat

            Jakarta (iki.or.id)-Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia yang baru telah disahkan 7 tahun yang lalu, meski demikian masih terdapat Warga Negara Indonesia yang karena berbagai sebab di masa lalu, hingga saat ini tidak memiliki dokumen-dokumen kependudukan WNI.           Institut Kewarganegaraan Indonesia sebagai salah satu organisasi sosial di masyarakat yang concern terhadap persoalan ini, telah melakukan beberapa upaya untuk mendukung pemerintah menuntaskan persoalan ini.

Ketua IKI: Akta Kelahiran Dokumen Vital

Dikirim pada 20 Sep 2013 347 dilihat

Kamis, 19 September 2013 , 15.30 Ketua IKI: Akta Kelahiran Dokumen Vital   IKI-PURWOKERTO. Ketua Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Slamet Effendy Yusuf menegaskan bahwa akta kelahiran merupakan dokuken vital dan esensial yang menjamin hak hukum bagi warga negara. “Oleh karena itulah, warga negara wajib mempunyainya”. Demikian sambutan Slamet pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemkab Banyumas dengan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) di Graha Satria, Komplek Pendopo Kabupaten Banyumas, Rabu (18/9).

BUPATI BANYUMAS JANJIKAN TAHUN 2014 AKTA KELAHIRAN GRATIS

BUPATI BANYUMAS JANJIKAN TAHUN 2014 AKTA KELAHIRAN GRATIS

Dikirim pada 19 Sep 2013 7.783 dilihat

BUPATI BANYUMAS JANJIKAN TAHUN 2014 AKTA KELAHIRAN GRATIS   Purwokerto-Bupati Banyumas Ir. Achmad Husein menanda tangani Nota Kesepahaman atau memorandum of understanding ( MoU) dengan Yayasan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Pimpinan Drs. Slamet Effendi Yusuf Rabu (18/9) di Graha Satria Purwokerto.

Akta Kelahiran Massal Tangsel Diklaim Terbaik

Dikirim pada 19 Sep 2013 309 dilihat

Akta Kelahiran Massal Tangsel Diklaim Terbaik Kabar6.Com Kamis, 20 Juni 2013 19:50 TANG SEL Kabar6-Peneliti senior dari Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI), Prasetyadji, mengaku telah melakukan penelitian dan pengamatan langsung sepanjang proses pembuatan akta kelahiran massal di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Create Tangsel Intense Birth certificate

Dikirim pada 19 Sep 2013 1.663 dilihat

Create Tangsel Intense Birth certificate 19 June 2013 | 21:23:00 - Banten   Bantentoday - South Tangerang (Tangerang) became one of the cities that are categorized in terms of the birth certificate of mass. Indonesian Citizenship Institute (ITI) put three regions in both categories in the application providing free birth certificates.

Tangsel Terbaik soal Pengurusan Akta Kelahiran

Dikirim pada 19 Sep 2013 252 dilihat

Senin, 24 Juni 2013 | 17:47 WIB Tangsel Terbaik soal Pengurusan Akta Kelahiran Tangerang Selatan, Wartakotalive.com Sebagai kota mandiri baru, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) membuat gebrakan. Yakni menjadi satu dari tiga kota terbaik di Indonesia, dalam hal pengurusan akta kelahiran anak. Demikian yang dikatakan oleh Prasetyadji, peneliti senior Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI), Senin (24/6/2013).

Tangsel Terbaik soal Pengurusan Akta Kelahiran

Dikirim pada 19 Sep 2013 21.220 dilihat

Senin, 24 Juni 2013 | 17:47 WIB Tangsel Terbaik soal Pengurusan Akta Kelahiran Tangerang Selatan, Wartakotalive.com Sebagai kota mandiri baru, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) membuat gebrakan. Yakni menjadi satu dari tiga kota terbaik di Indonesia, dalam hal pengurusan akta kelahiran anak. Demikian yang dikatakan oleh Prasetyadji, peneliti senior Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI), Senin (24/6/2013).

Pembuatan akte kelahiran di Tangsel membludak

Dikirim pada 19 Sep 2013 274 dilihat

Pembuatan akte kelahiran di Tangsel membludak Amba Dini Sekarningrum Selasa,  18 Juni 2013  −  11:31 WIB   Sindonews.com - Sejak dikeluarkannya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XII/2013, Mei lalu jumlah pembuat akte kelahiran di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) membludak.

3 Wilayah Kategori Baik Akta Kelahiran Gratis

Dikirim pada 19 Sep 2013 233 dilihat

Indopos Sabtu, 22 Juni 2013   3 Wilayah Kategori Baik   Akta Kelahiran Gratis TANGSEL – Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) menempatkan tiga daerah dalam kategori baik dalam penerapan pemberian Akta Kelahiran Gratis. Tiga daerah tersebut antara lain Tebing Tinggi, Bangka, dan Kota Tangsel.

49 Ribu Warga Tangerang Selatan Belum Punya Akta Lahir

Dikirim pada 19 Sep 2013 276 dilihat

Amba Dini Sekarningrum - Okezone Kamis, 20 Juni 2013 13:52 wib TANGERANG - Dari 1,3 juta penduduk Tangerang Selatan, 49 ribu orang di antaranya belum memiliki dokumen akta kelahiran. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangsel menargetkan ke 49 ribu warga ini pada 2016 sudah seluruhnya memiliki akta. “Ditargetkan, paling lambat 2016, ke 49 ribu warga yang belum membuat akta kelahiran, sudah mempunyai akta masing-masing,” kata Toto Sudarto, Kadisdukcapil Kota Tangsel.

Tina Turner Memilih Pindah Kewarganegaraan

Tina Turner Memilih Pindah Kewarganegaraan

Dikirim pada 4 Mar 2013 5.058 dilihat

TEMPO.CO, Jakarta--Kabar mengejutkan datang dari penyanyi legendaris Tina Turner. Setelah lama tidak terdengar kiprah dan beritanya di dunia musik, Tina dikabarkan hidup tenang di Kuesnacht, Zurich, Swiss. Rupanya Tina tinggal disana sejak 1995 dan membuatnya ingin merubah kewarganegaraanya dari Amerika Serikat menjadi warga negara Swiss. Sebuah surat kabar Swiss, Jumat 25 Januari 2012 menuliskan kalau penyanyi berusia 73 tahun ini sudah disetujui kewarganegaraannya. Tina sudah melalui tes kependudukan lokal dan wawancara.

Warga Tangsel Antusias Buat Akta Kelahiran

Dikirim pada 17 Sep 2013 264 dilihat

Banten Hits.com - Antusiasme warga Kota Tangerang Selatan yang mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran meningkat drastis. Meningkatnya permohonan pembuatan akta kelahiran ini menyusul pemberlakuan pemutihan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sejak 1 Mei 2013 lalu. Dalam sebulan ini saja, tercatat sebanyak 5179 masyarakat yang telah mengajukan pembuatan akta kelahiran.

Hampir 36 juta Anak Tidak Punya Akta Kelahiran

Hampir 36 juta Anak Tidak Punya Akta Kelahiran

Dikirim pada 27 Apr 2013 274 dilihat

Hampir 36 juta anak-anak tidak memiliki akta kelahiran sehingga mereka mungkin mengalami berbagai kesulitan saat beranjak dewasa. "Ini bom waktu, mereka akan mendapatkan berbagai kesulitan, misalnya bagaimana nanti saat dewasa dan melamar kerja," kata penasihat Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Hamid Awaludin di Jakarta, Jumat. Data Survei Sosial-Ekonomi Nasional 2010 Badan Pusat Statistik menyebutkan 35,88 juta jiwa dari total 81,4 juta anak usia 0-17 tahun tidak memiliki akta kelahiran.

Warga: Belum Ada MoU Percepatan Akta Kelahiran di Tangerang

Dikirim pada 26 Apr 2013 292 dilihat

Akta kelahiran merupakan dokumen catatan sipil yang penting karena merupakan dokumen paling awal bagi setiap WNI yang dapat digunakan untuk mengakses hak-hak sipil lainnya.   Indonesia telah memiliki UU Administrasi Kependudukan sejak 2006, yang mengatur bahwa setiap penduduk harus memiliki akta kelahiran. Namun pada tahun tersebut, telah disadari bahwa tingkat kepemilikan akta kelahiran di Indonesia masih sangat rendah, sehingga pemerintah memberikan masa dispensasi akta kelahiran hingga tahun 2011 lalu.  

Sidang Kolektif Seharusnya Murah

Dikirim pada 11 Apr 2013 317 dilihat

Tindak lanjut dari adanya Nota Kesepahaman 8 lembaga tinggi negara diantaranya adalah keluarnya Surat Edaran MA No. 6 Tahun 2012. SE MA ini dikeluarkan dalam rangka memberikan payung hukum bagi pelaksanaan penetapan pengadilan secara kolektif bagi masyarakat yang terlambat mencatatkan kelahirannya melebihi batas waktu satu tahun guna mempercepat kepemilikan akta kelahiran bagi seluruh rakyat Indonesia.

KPAI: Perlu Perubahan Paradigma Soal Akta Kelahiran

Dikirim pada 9 Apr 2013 19.278 dilihat

Salah satu persoalan mendasar yang menyebabkan tetap rendahnya tingkat kepemilikan akta kelahiran di Indonesia adalah paradigma berpikir kita yang belum menempatkan negara pada posisi yang pro aktif. Persoalan akta kelahiran harus ditempatkan sebagai persoalan Hak setiap Warga Negara Indonesia, dan merupakan kewajiban negara.  

IKI DAN KEMENEG PP DAN PA KERJA SAMA PERLINDUNGAN ANAK

Dikirim pada 2 Apr 2013 491 dilihat

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) menyambut baik dan membuka pintu kepada Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) untuk menjalin kerja sama terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, salah satu diantaranya adalah pembuatan akta kelahiran bagi anak Indonesia. Demikian dikemukakan oleh Meneg PP dan PA Linda Amalia Sari ketika menerima delegasi IKI yang dipimpin Ketua Umumnya Slamet Effendy Yusuf, Rabu (20/3).

BIAYA AKTA LAHIR BISA 1 JUTA RUPIAH

Dikirim pada 1 Apr 2013 310 dilihat

Biaya membuat akta lahir bagi anak tidak murah. Pengalaman di Provinsi Kepri menunjukkan biaya pembuatan akta kelahiran anak sampai 1 juta rupiah. Bahkan kalau ditambah dengan biaya membuat surat nikah orang tuanya menjadi 3 juta rupiah. Demikian dikemukakan Robert Njo, Ketua II Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) dalam audiensi pengurus IKI dengan Meneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) Linda Amalia Sari, di kantor Kemeneg PP dan PA, Rabu (20/3).

PERLU AKSI BESAR-BESARAN MENGATASI ANAK TANPA AKTA KELAHIRAN

Dikirim pada 22 Mar 2013 281 dilihat

64 persen anak Indonesia sudah memiliki akta kelahiran. Tapi masih terdapat 36 juta anak Indonesia sampai saat ini masih belum punya akta kelahiran. Demikian diungkapkan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) Linda Amalia Sari ketika menerima delegasi Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI), Rabu, 20 Maret 2013.

UU Larangan Warga AS Adopsi Anak Rusia Disahkan

Dikirim pada 21 Mar 2013 330 dilihat

Presiden Rusia, Vladimir Putin, pada Jumat menandatangani undang-undang (UU) yang melarang warga Amerika Serikat (AS) mengadopsi anak warga negara Rusia. Putin pada hari yang sama juga memberlakukan kebijakan-kebijakan lain sebagai balasan atas perundangan di AS yang ditujukan untuk menghukum Rusia atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM). UU yang memicu kemarahan kaum liberal dan pejuang hak anak Rusia itu akan mulai berlaku pada 1 Januari 2013, dan diperkirakan dapat membuat renggangnya hubungan negeri Beruang Merah tersebut dengan AS.

Walikota Ajak Masyarakat Cintai Produk Dalam Negeri

Dikirim pada 26 Feb 2013 290 dilihat

Tebingtinggi, (Analisa). Ketua Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa (FKKB) Kota Tebingtinggi bekerjasama dengan Pemko Tebingtinggi menggelar perayaan Imlek bersama berlangsung di Gedung Balai Pertemuan Kartini, Rabu (20/2) malam.

Sidang Kolektif Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran

Dikirim pada 17 Feb 2013 302 dilihat

BATAM, IKI: Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) mendorong percepatan kepemilikan akta kelahiran dalam rangka perlindungan anak. Demikian disampaikan Ketua Umum IKI Slamet Effendy Yusuf dalam pertemuan dengan Ketua Pengadilan Negeri Batam Jack Johanis Octavianus, 6 Februari 2013 di kantor PN Batam. “Dengan dimilikinya akta kelahiran oleh setiap anak, maka salah satu ujung persoalan administrasi kependudukan  terselesaikan. Kedepannya agar anak bangsa tidak disibukkan dengan persoalan, sehingga energi kita digunakan untuk membangun bangsa,” jelas  Slamet.

Masih Banyak Anak Belum Punya Akta Kelahiran

Dikirim pada 14 Feb 2013 265 dilihat

BATAM, ( www.iki.or.id) Masih banyaknya anak dan warga masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran, menjadi keprihatinan serius Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI), karena akta kelahiran merupakan identitas awal yang harus dimiliki setiap Warga Negara Indonesia, sebagaimana dijamin dalam undang-undang.

Akta Kelahiran Sangat Penting bagi Setiap WNI

Dikirim pada 26 Jan 2013 402 dilihat

Jakarta, (www.iki.or.id). Akta Kelahiran merupakan salah satu hak asasi setiap anak Indonesia, dimana di dalamnya tercantum nama dan kewarganegaraan seseorang. Akta Kelahiran juga merupakan akta pencatatan sipil pertama yang menimbulkan hubungan hukum antar seorang individu dengan negaranya.

Penting Bagi yang Belum Memiliki Akte Kelahiran

Dikirim pada 3 Jan 2013 249 dilihat

Pada tanggal 10 Agustus 2009, Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Administrasi Kependudukan telah mengeluarkan Surat Nomor 47.11/2945/SJ tentang Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, sehingga batas akhir dispensasi akte kelahiran adalah 31 Desember 2011.