Site Logo

institut kewarganegaraan indonesia

kita satu, kita sama, kita setara, satu tujuan: indonesia

Persediaan Blangko KTP Elektronik di Kemendagri Habis

Persediaan Blangko KTP Elektronik di Kemendagri Habis

Dikirim pada 7 Okt 2016 111 dilihat

Meskipun pemerintah tengah berupaya mengejar penyelesaian perekaman data kependudukan, persediaan blangko KTP elektronik habis. Sebagai gantinya, warga bisa menggunakan surat keterangan dari dinas kependudukan kabupaten/kota setempat. Saat ini, pemerintah masih memproses pengadaan 17 juta blangko KTP elektronik untuk memenuhi kebutuhan dinas kependudukan di daerah. Namun, untuk daerah yang masih memiliki persediaan blangko, pencetakan KTP elektronik bisa dilakukan.

Pelatihan Relawan IKI

Pelatihan Relawan IKI

Dikirim pada 6 Okt 2016 129 dilihat

Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI), bergerakan dalam bidang pemberdayaan dan advokasi hak-hak dasar warga negara, akan menggelar pelatihan bagi relawan pada Kamis (6/10), di Tangerang, Banten. Peneliti IKI, Eddy Setiawan, Senin (3/10), mengatakan, pelatihan yang melibatkan 35 peserta tersebut meliputi materi dasar-dasar Administrasi Kependudukan dan pemaparan sejumlah temuan lapangan berikut solusi yang diberikan.

AKTA KELAHIRAN UNTUK ANAK PANTI ASUHAN, ANAK TERLANTAR DAN ANAK JALANAN

AKTA KELAHIRAN UNTUK ANAK PANTI ASUHAN, ANAK TERLANTAR DAN ANAK JALANAN

Dikirim pada 6 Okt 2016 1.543 dilihat

Anak panti asuhan, anak terlantar dan anak jalanan di Kota Bekasi sekarang akan semakin mudah dan cepat mendapatkan akta kelahiran. Hal ini dikarenakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi menyelenggarakan program peningkatan layanan akta kelahiran bagi anak panti asuhan,  anak terlantar dan anak jalanan di Kota Bekasi.

Pengambilan Akta Kelahiran di Kabupaten Tangerang

Pengambilan Akta Kelahiran di Kabupaten Tangerang

Dikirim pada 3 Okt 2016 100 dilihat

Siang ini (Senin 3/10), IKI menerima 368 Akta Kelahiran (termasuk 50-an warga “CinBen”) dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Tangerang di Tigaraksa. Jumlah ini meliputi 9 kecamatan (Cikupa, Rajeg, Pakuhaji, Sepatan, Sepatan Timur, Mauk, Sukadiri, Pasar Kemis, dan Sindang Jay

Dirjen Dukcapil: 10 Juta Masyarakat Belum Membuat KTP-El

Dirjen Dukcapil: 10 Juta Masyarakat Belum Membuat KTP-El

Dikirim pada 4 Okt 2016 73 dilihat

10 Juta masyarakat seluruh Indonesia belum memiliki e-KTP. Masyarakat yang membuat e-KTP hingga 30 September 2016 bertambah 5 juta orang.

Akta Kelahiran untuk Panti Asuhan Tunas Mahardika

Akta Kelahiran untuk Panti Asuhan Tunas Mahardika

Dikirim pada 29 Sep 2016 393 dilihat

Setelah melalui perjuangan panjang mengurus administrasi di RT, RW hingga Kelurahan, akhirnya Lola Wuwungan, kepala keluarga sekaligus pengurus Panti Asuhan (PA) Tunas Mahardika hari ini (Rabu 28/9) didampingi Trifosa Kusuma dan Mira, relawan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) mengajukan permohonan akta kelahiran ke Disdukcapil Tangerang Selatan untuk dua belas anak asuhnya yang tak diketahui siapa orangtuanya.

Dari Kamp hingga “Doli”

Dari Kamp hingga “Doli”

Dikirim pada 23 Sep 2016 57 dilihat

Pendampingan pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil selama ini dilakukan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) melalui para relawan sebagai ujung tombak, guna memastikan setiap warganegara Indonesia terpenuhi haknya sebagai WNI. Relawan IKI di Kabupaten Tangerang yang dimotori Ridwan sejak setahun terakhir ini telah melaksanakan pendampingan  masyarakat di wilayah Kabupaten Tangerang.

Walikota Airin Berkunjung ke IKI

Walikota Airin Berkunjung ke IKI

Dikirim pada 23 Sep 2016 79 dilihat

Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany SH M.Kn MH, hari selasa , 20 September 2016 berkunjung ke kantor Institut Kewarganegaraaan Indonesia (IKI), di Wisma 46 lantai 14, jalan Jenderal Sudirman kav. 1 Jakarta Pusat. Dalam kesempatan diskusi dengan IKI, Airin menyampaikan "mulai tahun 2017, pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di Pemkot Tangerang Selatan dapat diurus secara online cukup di masing-masing kelurahan, dan Pemkot akan memberikan uang honorarium kepada petugas di lapangan yang nilainya melebihi upah minimum regional."

Target Perekaman Data E-KTP Tertunda: Warga Tak Dapat Sanksi

Target Perekaman Data E-KTP Tertunda: Warga Tak Dapat Sanksi

Dikirim pada 14 Sep 2016 94 dilihat

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memastikan pelayanan perekaman data kependudukan untuk pembuatan KTP elektronik tetap tersedia setelah tanggal 30 September 2016. Tidak ada sanksi bagi warga yang belum melakukan perekaman hingga tanggal tersebut. "Tanggal (30 September) tersebut bukan deadline dan tidak ada sanksi bagi warga yang belum merekam," ucap Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo seusai bertemu dengan Ombudsman RI, Kamis (1/9), di Jakarta.

Mendagri: Batas Perekaman KTP Elektronik Jadi Pertengahan 2017

Mendagri: Batas Perekaman KTP Elektronik Jadi Pertengahan 2017

Dikirim pada 13 Sep 2016 59 dilihat

  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan kelonggaran batas waktu perekaman data Kartu Tanda Penduduk elektronik menjadi pertengahan 2017. "Masih banyak warga yang belum melakukan perekaman (data, red.) KTP elektronik," katanya usai melakukan pantauan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Masjid Agung Kauman Semarang, Senin (12/9/2016).

Jajaran Dukcapil Semakin Dekat dengan Masyarakat: Kontak Aduan

Jajaran Dukcapil Semakin Dekat dengan Masyarakat: Kontak Aduan

Dikirim pada 6 Sep 2016 118 dilihat

Jakarta - Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh Warga Negara Indonesia merupakan salah satu wujud nyata perwujudan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

DISKUSI IKI: Menyoal Gagasan Dwikewarganegaraan, Siapa Diuntungkan?

DISKUSI IKI: Menyoal Gagasan Dwikewarganegaraan, Siapa Diuntungkan?

Dikirim pada 2 Sep 2016 150 dilihat

Wacana mengenai kewarganegaraan ganda mencuat belakangan ini dan menjadi perhatian nasional, -bertepatan dengan satu dasawarsa usia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Institut Kewarganegaraan Indonesia yang biasa disingkat IKI merupakan salah satu organisasi yang merespon isu kewarganegaraan ini dengan mengadakan diskusi bertema Menyoal Gagasan Dwikewarganegaraan, Siapa Diuntungkan?

Kemendagri: Di 2016 Tidak Ada Alasan Blanko Kosong, e-KTP Paling Lama 14 Hari Jadi

Kemendagri: Di 2016 Tidak Ada Alasan Blanko Kosong, e-KTP Paling Lama 14 Hari Jadi

Dikirim pada 24 Agu 2016 60 dilihat

Jakarta - Kemendagri memastikan tidak ada alasan blanko kosong dalam pembuatan e-KTP. Sejak awal 2016, setiap hari blanko selalu tersedia. Dipastikan bila ada kelurahan atau kecamatan, atau kabupaten yang beralasan blanko kosong sehingga mesti berbulan-bulan membuat e-KTP, petugas di wilayah itu yang bermasalah.

Layanan Kependudukan Rekatkan Bangsa, Heterogenitas adalah Keniscayaan bagi Indonesia

Layanan Kependudukan Rekatkan Bangsa, Heterogenitas adalah Keniscayaan bagi Indonesia

Dikirim pada 23 Agu 2016 172 dilihat

Perbaikan layanan administrasi kependudukan tidak hanya bertujuan memperbaiki dokumentasi pencatatan warga negara, tetapi dapat memperkuat persatuan bangsa. Tanggung jawab negara atas layanan kependudukan menunjukkan keadilan untuk keberagaman warga.

Orangtua Tak Punya Surat Nikah, Anak Tetap Bisa Dapat Akta Kelahiran

Orangtua Tak Punya Surat Nikah, Anak Tetap Bisa Dapat Akta Kelahiran

Dikirim pada 5 Agu 2016 262 dilihat

Direktur Pendaftaran Penduduk Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI Drajad Wisnu Setyawan mengatakan setiap anak di Indonesia harus memiliki dokumen kependudukan kendati orangtuanya tidak mempunyai buku nikah atau akta pernikahan.

Menemukan, Mencatat dan Melayani: Kelahiran dan Kematian di Indonesia

Menemukan, Mencatat dan Melayani: Kelahiran dan Kematian di Indonesia

Dikirim pada 29 Jul 2016 230 dilihat

Bappenas bekerjasama dengan Kompak dan Puskapa UI mengadakan diseminasi setelah mengadakan penelitian terkait sistem pencatatan sipil dan statistik hayati (CRVS-Civil Registration and Vital Statistis). Bertempat di Hotel Aryaduta, 28 Juli 2016 dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait, termasuk Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI).

Relawan IKI: Kami Bahagia Bisa Membantu Warga Memperoleh Akta Kelahiran

Relawan IKI: Kami Bahagia Bisa Membantu Warga Memperoleh Akta Kelahiran

Dikirim pada 1 Jul 2016 179 dilihat

Rona bahagia terpancar dari wajah warga Sepatan Timur dan sekitarnya yang pada Kamis (30/6) memperoleh akta kelahiran yang dibagikan Ketua IKI Drs Saifullah Mashum, M.Si disaksikan Anggota DPR RI Dra Siti Masrifah yang juga merupakan perwakilan rakyat dari daerah Tangerang Raya (Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang). Tidak hanya warga, namun juga para relawan IKI yang terdiri dari beragam latar belakang agama dan suku juga tampak bersemangat dan ceria.

Warga Tionghoa Tangerang mendapat Bantuan Pengurusan Akta Kelahiran

Warga Tionghoa Tangerang mendapat Bantuan Pengurusan Akta Kelahiran

Dikirim pada 1 Jul 2016 120 dilihat

Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Kamis melakukan sosialisasi dan sekaligus pengurusan akta kelahiran bagi warga Tionghoa di Kabupaten Tangerang khususnya yang kurang mampu.   KH Saifullah Ma’shum, M.Si, Ketua IKI, dalam acara tersebut mengemukakan "akta kelahiran merupakan dokumen yang sangat penting bagi setiap warga Negara Indonesia, karena merupakan sumber identitas diri dan status kewarganegaraan seseorang, sehingga setiap orang berhak atas akta kelahiran." 

Akta Kelahiran untuk Anak Yatim Piatu

Akta Kelahiran untuk Anak Yatim Piatu

Dikirim pada 3 Jun 2016 1.418 dilihat

Anak-anak dan pengurus panti asuhan di wilayah Kota Tangerang Selatan akhirnya bernafas lega, dan mungkin hal yang sama akan dirasakan oleh seluruh anak-anak yatim piatu di seluruh Indonesia, karena sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 maka persyaratan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian sebagai salah satu syarat dalam mengurus akta kelahiran anak-anak yang tidak jelas asal usul dan keberadaan orang tuanya dapat diganti dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala Panti Asuhan.

IKI temui Menaker Soal Akta Kelahiran untuk TKI

IKI temui Menaker Soal Akta Kelahiran untuk TKI

Dikirim pada 13 Agu 2015 75 dilihat

Salah satu asas yang terdapat dalam Undang-Undang Kewargenegaraan adalah Asas Perlindungan Maksimal bagi seluruh Warga  Negara Indonesia, dan berdasar UU Adminduk yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Akta Kelahiran adalah dokumen vital yang menjadi kunci pemenuhan terhadap berbagai hak, termasuk pengakuan sebagai WNI, bahkan MK menyatakan bahwa tanpa akta kelahiran maka seseorang secara yuridis tidak dianggap ada oleh negara. 

Harapan Baru untuk Anak Panti Asuhan

Harapan Baru untuk Anak Panti Asuhan

Dikirim pada 21 Mei 2016 203 dilihat

Fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara, demikianlah amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak yatim piatu adalah bagian dari anak-anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara, namun kerap terabaikan, salah satunya adalah dalam hal pemenuhan hak akan akta kelahiran.

Ayo Buat “KTP” untuk Anak-Anak Kita

Ayo Buat “KTP” untuk Anak-Anak Kita

Dikirim pada 12 Feb 2016 62 dilihat

Kebijakan baru terkait hak-hak anak dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Permendagri ini mewajibkan semua anak yang berumur di bawah 17 tahun untuk memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).

Birokrasi Semestinya Memihak Publik

Birokrasi Semestinya Memihak Publik

Dikirim pada 7 Jul 2015 92 dilihat

Kasus Kewarganegaraan Tersisa

Kasus Kewarganegaraan Tersisa

Dikirim pada 15 Mar 2015 87 dilihat

Institut Kewarganegaraan Indonesia adalah organisasi sosial yang dibentuk oleh tokoh-tokoh dari beragam latar belakang secara politik, suku, dan agama. IKI demikian singkatan yang disepakati para pengurus, didedikasikan untuk mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Akta Kelahiran untuk Warga Miskin

Akta Kelahiran untuk Warga Miskin

Dikirim pada 19 Jun 2015 125 dilihat

Lembaga sosial Institut Kewarganegaraan Indonesia membantu pemerintah untuk membagikan akta kelahiran bagi masyarakat miskin secara "jemput bola". Upaya ini sebagai bantuan kepada masyarakat miskin untuk memenuhi hak dasarnya dalam bentuk pencatatan sipil.

Warga Sambut Pembagian Akta Kelahiran

Warga Sambut Pembagian Akta Kelahiran

Dikirim pada 20 Jun 2015 93 dilihat

Masyarakat menyambut pembagian akta kelahiran, khususnya bagi warga kurang mampu dan tidak memiliki akses informasi kependudukan. Kepemilikan dokumen penduduk sebenarnya merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi masih belum dilaksanakan dengan maksimal. "Saya baru sekali ini memiliki akta kelahiran. Sebelumnya belum pernah memiliki, tetapi memang juga jarang ditanyakan," kata Usnah (36), warga Desa Ciangir, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (19/6).

Warga Pun Terpaksa Menempuh “Jalan Tol”

Warga Pun Terpaksa Menempuh “Jalan Tol”

Dikirim pada 25 Jun 2015 81 dilihat

Seorang ibu buruh cuci dari Desa Cijantra, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang Banten, memberikan pengakuan menyentuh. Demi mengurus kepemilikan akta kelahiran anaknya, dia harus mengutang kepada tetangganya, Rp 200.000. hal serupa dilakukan salah satu earga deda Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. “Untuk mendapatkan akta kelahiran, masih harus melewati ‘jalan tol’. Supaya cepat didapat harus membayar uang terlebih dahulu kepada oknum kantor kelurahan atau kecamatan,” kata Kicong, pengurus RT 003 RW 005, Desa Mekarsari, di Tangerang, Senin (22/6).

IKI temui Kompolnas soal BAP untuk Akta Kelahiran

IKI temui Kompolnas soal BAP untuk Akta Kelahiran

Dikirim pada 5 Jun 2015 241 dilihat

Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen dasar yang demikian penting bagi seorang anak manusia dimanapun berada, karena akta kelahiran akan menjamin mengenai identitas diri, hubungan dengan orang tua, dan kewarganegaraan seseorang. Tingkat kepemilikan akta kelahiran di Indonesia memang masih rendah, apalagi di kalangan anak-anak yang tidak jelas keberadaan orang tuanya karena kesulitan untuk memenuhi persyaratan pengurusan akta kelahiran.

Kementerian Kependudukan; Menuju Indonesia Tertib Adminduk

Kementerian Kependudukan; Menuju Indonesia Tertib Adminduk

Dikirim pada 18 Feb 2014 489 dilihat

Pembangunan berkelanjutan membutuhkan basis data kependudukan yang baik, sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah benar-benar mempertimbangkan kondisi riil berbagai aspek dalam masyarakat.

Mencegah Keadaan Tanpa Kewarganegaraan melalui Akta Kelahiran

Mencegah Keadaan Tanpa Kewarganegaraan melalui Akta Kelahiran

Dikirim pada 19 Jan 2015 189 dilihat

Keadaan tanpa kewarganegaraan (statelessness) adalah fakta yang terjadi di berbagai negara, tak kurang dari 10 juta orang di dunia mengalami kondisi ini, termasuk anak-anak yang rentan terhadap tindak kejahatan penjualan manusia, mafia narkoba, dan lain sebagainya. Tanpa kewarganegaraan berarti tanpa perlindungan dari negara manapun. Indonesia pun menghadapi persoalan terkait isu ini misal pada TKI non prosedural dan turunananya di luar negeri,  orang Tionghoa turun temurun yang tidak diberi identitas, anak perkawinan campur yang terlambat mendaftar dan orang-orang di perbatasan.

Menkumham: Ini Penting dan Harus Dituntaskan Penyelesaiannya

Menkumham: Ini Penting dan Harus Dituntaskan Penyelesaiannya

Dikirim pada 10 Des 2014 142 dilihat

Persoalan kewarganegaraan bagi sebagian besar Warga Negara Indonesia tidaklah menjadi suatu momok yang menakutkan, namun bagi sebagian kecil orang-orang Indonesia yang hingga saaat ini menghadapi kendalam masalah kewarganegaraan, hal ini menjadi beban tersendiri baik dalam artian psikologis, maupun materi.

Kewajiban Konstitusional Negara Terhadap Fakir Miskin dan Anak Terlantar

Kewajiban Konstitusional Negara Terhadap Fakir Miskin dan Anak Terlantar

Dikirim pada 22 Mei 2015 2.439 dilihat

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi dengan indikator rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya ekonomi yang dapat diakses, kelaparan, gizi buruk, kurannya akses terhadap pelayanan kesehatan, tingginya angka kematian, keterbatasan akses pada pendidikan dan pelayanan dasar lainnya, ketiadaan tempat tinggal yang layak, diskriminasi hingga pengucilan. Indonesia termasuk negara dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi, sehingga pemerintahan pasca reformasi telah memulai upaya-upaya untuk menanggulangi angka kemiskinan.

URGEN: Penyesuaian Peraturan Pelaksanaan UU Adminduk

URGEN: Penyesuaian Peraturan Pelaksanaan UU Adminduk

Dikirim pada 13 Feb 2015 121 dilihat

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah dilakukan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang banyak mengandung berbagai ketentuan yang cukup maju serta memiliki keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat.

IKI Kerja Sama dengan berbagai Pemda Sosialisasi Akta Lahir Gratis

IKI Kerja Sama dengan berbagai Pemda Sosialisasi Akta Lahir Gratis

Dikirim pada 28 Mar 2015 100 dilihat

Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) yang sudah bekerja sama dengan berbagai pemerintah kabupaten dan kotamadya untuk sosialisasi akta lahir gratis, sedang merintis kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang agar masyarakat sadar tentang perlunya memiliki akta lahir sebagai bukti kewarganegaraan.

Peraturan Pelaksanaan UU Adminduk Harus Segera Disesuaikan

Peraturan Pelaksanaan UU Adminduk Harus Segera Disesuaikan

Dikirim pada 27 Mar 2015 95 dilihat

Pentingnya kepemilikan akta kelahiran bagi setiap individu dan juga pentingnya negara memiliki data base kependudukan yang valid dan terpercaya adalah dua sisi dari sekeping mata uang. Akta kelahiran saat ini merupakan hak bagi setiap penduduk dan kewajiban dari pemerintah, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.  

WNI Tionghoa yang

WNI Tionghoa yang "undocumented" jumlahnya tak terdata

Dikirim pada 20 Nov 2014 2.144 dilihat

1.271 Warga Miskin di Tangsel Terima Dokumen Gratis

1.271 Warga Miskin di Tangsel Terima Dokumen Gratis

Dikirim pada 15 Sep 2014 566 dilihat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyerahkan dokumen secara cuma-cuma alias gratis. Warga miskin yang mendapatkan pelayanan tersebut berasal dari lima kelurahan di daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang tersebut. 

Sosialisasi Menyegarkan ala Kota Tangsel

Sosialisasi Menyegarkan ala Kota Tangsel

Dikirim pada 15 Sep 2014 1.227 dilihat

Kegiatan sosialisasi program-program pemerintah kerap diingat sebagai suatu kegiatan yang membosankan karena materi yang disampaikan maupun cara konvensional yang digunakan. Namun salah satu cara kreatif ditempuh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam melakukan sosialisasi mengenai administrasi kependudukan kepada warganya. Caranya adalah melalui pertunjukkan komedi, uniknya lagi pertunjukkan komedi ini dilakukan oleh kelompok komedian bernama PNS.

Walikota Tangsel: Saya Tegaskan, Seluruh Dokumen Dukcapil Gratis

Walikota Tangsel: Saya Tegaskan, Seluruh Dokumen Dukcapil Gratis

Dikirim pada 15 Sep 2014 664 dilihat

Acara Car Free Day di depan areal Teras Kota Tangerang Selatan pada Minggu, 14 September 2014 tampak lebih meriah dari biasanya dengan kehadiran mobil pelayanan keliling milik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Kehadiran mobil serta beberapa stand dinas terkait hari itu adalah untuk melengkapi acara yang digelar Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Kota Tangsel.

Kerjasama IKI dan Pemkot Tangerang Makin Erat

Kerjasama IKI dan Pemkot Tangerang Makin Erat

Dikirim pada 18 Jul 2014 489 dilihat

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan animo masyarakat Kota Tangerang terhadap kepemilikan akta kelahiran, IKI dan Pemko Tangerang telah menandatangani Nota Kesepahaman pada bulan Mei lalu.  Nota Kesepahaman yang disepakati berlaku selama satu tahun ini dirasakan efektif karena selama ini masih banyak masyarakat di Kota Tangerang yang masih ragu-ragu dalam mengurus berbagai dokumen akibat pengalaman dipersulit dan biaya tinggi di masa lalu.

Kab Sambas: Cepat, Tepat, tapi Prosedural

Kab Sambas: Cepat, Tepat, tapi Prosedural

Dikirim pada 30 Jun 2014 3.278 dilihat

32 Juta warga belum Punya akta kelahiran

32 Juta warga belum Punya akta kelahiran

Dikirim pada 17 Apr 2014 717 dilihat

MASIH ada sekitar 32 juta warga negera Indonesia yang belum memiliki akta kelahiran. Penyebabnya bermacam-macam, dari mulai tak memiliki akses hingga dari kalangan minoritas. Pemerintah daerah dituntut aktif dan mempermudah pembuatan dokumen kependudukan itu. 

IKI - Pemkot Tangerang Berikan Akta Kelahiran Gratis

IKI - Pemkot Tangerang Berikan Akta Kelahiran Gratis

Dikirim pada 17 Apr 2014 1.791 dilihat

Tangerang, (Antara) - Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) bekerjasama dengan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Disdukcapil) Kota Tangeran, memberikan akta gratis kepada warga. Peneliti senior Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI), Syaifullah, mengatakan, masih banyak warga yang belum memiliki akta kelahiran. "Jika di total secara keseluruhan di Indonesia, maka ada sekitar 32 juta jiwa yang belum memiliki akta kelahiran," kata Syaifullah saat memberikan akta kelahiran gratis kepada 59 warga tak mampu di Kampung Sewan Tangerang.

Kunjungan Kadisdukcapil Kab Sambas, Kalimantan Barat

Kunjungan Kadisdukcapil Kab Sambas, Kalimantan Barat

Dikirim pada 28 Mar 2014 4.149 dilihat

IKI, Jakarta: Di sela-sela tugas kantor ke Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan (Ditjen Adminduk), pada hari Kamis, 27 Maret 2014, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, Drs Sunaryo, menyempatkan diri berkunjung ke kantor Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) di Lantai 14 Gedung Wisma46, Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav 1, Jakarta. 

Sosialisasi pentingnya akta kelahiran dan Pengumpulan Berkas di Kp. Sewan, Kota Tangerang

Sosialisasi pentingnya akta kelahiran dan Pengumpulan Berkas di Kp. Sewan, Kota Tangerang

Dikirim pada 28 Mar 2014 640 dilihat

 IKI – 25 Maret 2014: Sebagai tindak lanjut audiensi Tim IKI dengan Kadisduk Capil Kota Tangerang, maka pada hari Selasa, 25 Maret 2014, dilakukan sosialisasi bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil) Kota Tangerang bersama Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) di Kampung Sewan, Kota Tangerang, bertempat di Vihara Damma Rattana, Sewan Lebak Wangi RT.04/RW.04 Kecamatan Neglasari. 

Audiensi dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang

Audiensi dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang

Dikirim pada 28 Mar 2014 650 dilihat

 IKI – 24 Maret2014: Pada Senin, 24 Maret 2014, pengurus dan peneliti Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) beraudiensi dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisduk Capil) Kota Tangerang, Erlan Sutarlan terkait dengan upaya IKI mendorong kebijakan Pemkot Tangerang dalam memberikan Akta Kelahiran khususnya kepada warga yang kurang mampu. 

Sosialisasi Akta Kelahiran dengan Muslimat Banyumas

Sosialisasi Akta Kelahiran dengan Muslimat Banyumas

Dikirim pada 7 Feb 2014 459 dilihat

IKI, Purwokerto- Akta kelahiran melindungi anak dari hak dan kewajiban orang tua juga negara. Selain sebagai bukti awal kewarganegaraan, akta kelahiran juga mencakup identitas diri, termasuk nama orang tuanya. Dengan demikian akta kelahiran dapat digunakan sebagai bukti untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya.

Tidak Boleh Ada Pungutan Di Luar Biaya Nikah

Tidak Boleh Ada Pungutan Di Luar Biaya Nikah

Dikirim pada 7 Feb 2014 421 dilihat

IKI, Jakarta- Peraturan Pemerintah (PP) tentang akad nikah pengganti  Nomor 47 Tahun 2004 dimaksudkan agar tidak terjadi lagi pungutan terhadap masyarakat saat akad nikah atau kemungkinan gratifikasi.

Ribuan Dokumen Kependudukan Hilang

Ribuan Dokumen Kependudukan Hilang

Dikirim pada 7 Feb 2014 503 dilihat

 Jakarta- Peristiwa bencana yang melanda berbagai daerah tak hanya menimbulkan kerugian materi dan non materi saja. Korban bencana alam itu pun harus menanggung kehilangan sebagian barang berharganya berupa dokumen kependudukan.