Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

KPAI: Perlu Perubahan Paradigma Soal Akta Kelahiran

Salah satu persoalan mendasar yang menyebabkan tetap rendahnya tingkat kepemilikan akta kelahiran di Indonesia adalah paradigma berpikir kita yang belum menempatkan negara pada posisi yang pro aktif. Persoalan akta kelahiran harus ditempatkan sebagai persoalan Hak setiap Warga Negara Indonesia, dan merupakan kewajiban negara.

 

Selain persoalan mendasar tersebut di atas, berbagai kendala lain masih menghambat kepemilikan akta kelahiran anak-anak Indonesia, diantaranya biaya tinggi dan prosedur yang tidak sederhana, bahkan kebanyakan daerah masih menempatkan biaya pembuatan akta kelahiran sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD), padahal pasal 28 UU Perlindungan Anak secara tegas menyebutkan bahwa pembuatan akta kelahiran gratis. Demikian papar Dra. Badriyah Fayumi, Lc., MA Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada saat berdiskusi dengan pengurus Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI), Senin 8 April 2013.

 

IKI dan KPAI sepakat bahwa tingginya angka penduduk yang belum memiliki akta kelahiran hingga saat ini di Indonesia merupakan persoalan tersendiri yang harus segera diselesaikan. Semua pihak harus bekerja sama, bahu membahu untuk mewujudkan cita-cita agar setiap penduduk Indonesia memiliki akta kelahiran.

 

KPAI juga menyambut baik adanya usaha untuk melakukan Judicial Review terhadap pasal 32 UU Administrasi Kependudukan yang menyebabkan timbulnya kewajiban masyarakat yang terlambat mencatatkan kelahirannya, melebihi batas waktu satu tahun, untuk melakukan proses sidang penetapan pengadilan apabila hendak membuat akta kelahiran. Namun, KPAI mengingatkan perlunya perubahan lebih mendasar, yakni dengan mengubah stelsel aktif dari sisi rakyat ke sisi negara.

 

Langkah ini dipandang KPAI lebih efektif untuk dapat segera menuntaskan persoalan akta kelahiran di Indonesia. IKI dan KPAI juga bersepakat untuk meningkatkan komunikasi dan kerja sama ke depan, sehingga persoalan akta kelahiran yang kerap dipandang sebelah mata menjadi isu nasional sehingga para stake holder menangkap urgensitas persoalannya dan segera bertindak.

 

"IKI siap bekerjasama dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan ini, bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sedang dipersiapkan sebuah kegiatan untuk menggugah kembali kesadaran publik akan pentingnya persoalan ini dan berbagai alternatif solusi" ungkap Ketua III IKI, Saefullah Ma'shum.

 

KPAI sepakat bahwa ke depan fokusnya adalah alternatif solusi, karena pemetaan persoalan sudah cukup baik oleh berbagai pihak. Terkait perda, KPAI telah meminta Kementerian Dalam Negeri untuk meninjau perda-perda yang masih menetapkan biaya untuk pembuatan akta kelahiran, karena bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

 

Pengurus IKI yang hadir pada kesempatan tersebut adalah Saefullah Ma'shum, Indradi Kusuma, Prasetyadji, Eddy Setiawan dan Isyanto.  (Esa)

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Berita

Tim IKI berkunjung ke LPPM UNISMA
IKI Jajaki Kerjasama dengan UNISMA dan UIN
Bantuan Sosial untuk Masyarakat Rentan
Bansos IKI 2021 untuk Masyarakat Kecil, Lemah, Miskin, Tertindas, dan Difabel
Pemulung di Rawalumbu mendapat Paket Bantuan Jelang Ramadhan
Solidaritas Sosial IKI Jelang Ramadhan
DIskusi Rutin Kewarganegaraan
Tadarus Kewarganegaraan 2021
Duta Perubahan Perilaku Satgas Covid-19
Duta Perubahan Perilaku Satgas Covid-19

Copyright © 2016.Institut Kewarganegaraan Indonesia, Wisma 46, Lantai 14, Ruang 14-16, Kota BNI, Jl Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat (10220).