Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Kewajiban Konstitusional Negara Terhadap Fakir Miskin dan Anak Terlantar

Diskusi Terbatas IKI 21 Mei 2015

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi dengan indikator rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya ekonomi yang dapat diakses, kelaparan, gizi buruk, kurannya akses terhadap pelayanan kesehatan, tingginya angka kematian, keterbatasan akses pada pendidikan dan pelayanan dasar lainnya, ketiadaan tempat tinggal yang layak, diskriminasi hingga pengucilan. Indonesia termasuk negara dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi, sehingga pemerintahan pasca reformasi telah memulai upaya-upaya untuk menanggulangi angka kemiskinan.

Pendataan terhadap angka kemiskinan pada mulanya hanya dilakukan secara makro sejak era 80an hanya pada tingkat nasional, sedangkan data kemiskinan di tingkat kabupaten/kota baru mulai tersedia pada tahun 2002. Pendataan mikro baru dilakukan sejak tahun 2005 melalui Pendataan Sosial Ekonomi, 2008 melalui Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS), 2011 juga melalui PPLS, yang juga akan dilaksanakan kembali tahun ini. PPLS dapat menyediakan data hingga tingkatan nama dan alamat penduduk miskin, rentan miskin, dan hampir miskin. 

Pendataan ini tentu merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan, dan salah satu cerminan pelaksanaan amanat Pasal 34 UUD 1945 yakni: (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.  (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang

Pasal 34 UUD 1945 telah memberikan kewajiban yang jelas bagi negara terhadap setiap Warga Negara Indonesia yang akibat berbagai faktor menjadi miskin, rentan miskin, dan hampir miskin serta anak-anak terlantar. Namun akses terhadap berbagai pelayanan pendidikan, sosial, dan lain-lain saat ini membutuhkan persyaratan mendasar seperti akta kelahiran, KTP, dan KK misalnya. Maka timbul pertanyaan, apa saja bentuk pemeliharaan oleh negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar? bagaimana dengan mereka yang miskin dan terlantar sekaligus tidak memiliki dokumen-dokumen dasar untuk mengakses berbagai pelayanan? Bagaimana harmonisasi antara distribusi KIP, KIS, KKS dengan kepemilikan dokumen dasar seperti akta kelahiran, KTP, dan KK dimana identitas diri dan status kewarganegaraan tercantum?

Guna menjawab dan mendiskusikan hal tersebut, Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) mengadakan Diskusi Terbatas dengan tema “Pasal 34 dalam Perspektif Kewarganegaraan” pada hari Kamis, 21 Mei 2015 dengan peserta dari perwakilan kementerian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Diskusi berlangsung hangat dan menyimpulkan bahwa amanat konstitusi sangat jelas bahwa negara memiliki kewajiban terhadap fakir miskin dan anak terlantar, dan akta kelahiran merupakan wujud pemenuhan kewajiban yang paling awal. Harmonisasi dan koordinasi dari berbagai kementerian terkait juga diperlukan, terutama dari Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri-Ditjen Adminduk, dalam hal pemenuhan hak atas dokumen kependudukan bagi fakir miskian dan anak terlantar. Slamet Effendy Yusuf selaku Ketua Umum IKI juga mengungkapkan hasil pertemuan IKI dengan IDI yang diantaranya menghasilkan gagasan untuk memanfaatkan instrument BPJS untuk mempercepat kepemilikan akta kelahiran bagi setiap penduduk. “Jadi diantara manfaat BPJS itu, ditambahkan akta kelahiran sehingga persoalan denda misalnya tidak lagi jadi hambatan bagi penduduk.” Ujar Slamet Effendy, ia juga melanjutkan “Persoalan denda yang masih belum dihapus dari UU tampaknya perlu kita sikapi dengan melakukan Judicial Review segera sehingga persoalan ini tuntas dan Indonesia bisa tertib secara administrasi.”  @esa

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
9 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Berita

Relawan IKI melayani warga tangerang di stand pelayanan Disdukcapil pada Festival Cisadane
Ada Layanan Dukcapil di Festival Cisadane
Upgrade Customer Service Disdukcapil Se-Banten
Itsbat Nikah Gratis untuk 48 Pasangan di Lebak
Warga Cikande Antusias Urus Dokumen Kependudukan
Menjangkau Perbatasan Blora

Copyright © 2016.Institut Kewarganegaraan Indonesia, Wisma 46, Lantai 14, Ruang 14-16, Kota BNI, Jl Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat (10220).