Site Logo

institut kewarganegaraan indonesia

kita satu, kita sama, kita setara, satu tujuan: indonesia

Janji Layanan ISTIMEWA Pemkab Purwakarta

Dikirim pada 22 Nov 2013 23.228 dilihat

Janji Layanan ISTIMEWA Pemkab Purwakarta

Purwakarta merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat yang terletak hanya 90 KM dari DKI Jakarta, dan memiliki keunikan tersendiri mulai dari nuansa seni budaya yang demikian kental mewarnai lanskapnya, hingga program keliling desa yang dicanangkan Kang Dedi sang bupati untuk menyerap aspirasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Keistimewaan Kabupaten Purwakarta lainnya adalah dalam hal pelayanan publik, diantaranya Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya. Mendatangi Kantor pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta anda akan menyaksikan sebuah counter pelayanan ekstra di luar gedung, tempat dimana para pemohon bisa bertanya dan minta diperiksa kelengkapan dokumennya.

Di tempat itu pula setiap pagi sebelum pintu pelayanan dibuka, kepala dinas dan jajarannya memberi penjelasan kepada warga yang hendak mengurus berbagai keperluannya mengenai prosedur, tata cara dan persyaratan sehingga begitu pintu pelayanan dibuka warga sudah tahu harus berbuat apa dan mengurus sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Pelayanan Akta Kelahiran dibuka mulai pukul 07.30 hingga 12.00, pada pukul 14.00 warga yang mengurus akta kelahiran sudah dapat mengambil akta kelahirannya sedangkan mereka yang mengajukan permohonan di atas pukul 12.00 dapat mengambil akta kelahirannya pada sore hari atau keesokan harinya.

“Tidak boleh ada salinan Akta Kelahiran milik warga mengendap di tempat kami” demikian tegas Ir. H. Agus Rachlan Suherlan M.M Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Pria yang bersahaja ini tampak sangat disiplin menjaga sistem pelayanan di dinas yang dipimpinya tersebut dan ia terbiasa hadir sebelum layanan dibuka untuk memberi penjelasan kepada warga yang sudah mengantri sejak pagi.

Memasuki kantor pelayanan kita akan dihadapkan pada 5 counter pelayanan layaknya bank, dengan petugas yang informatif dan ramah. Sebelum dilayani, setiap warga harus mengambil nomor antrian terlebih dahulu sehingga semuanya akan terlayani sesuai urutan kedatangan, tanpa kecuali.

 Pendingin udara, kursi tunggu yang nyaman dan televisi untuk menghibur warga yang mengantri adalah fasilitas yang tersedia. Warga pun dengan mudah dapat menemukan daftar besaran tarif retribusi setiap pelayanan di dinas kependudukan dan catatan sipil pada papan di kanan kiri counter pelayanan. Tertulis jelas sebagian besar pelayanan adalah gratis alias Rp. 0 seperti untuk akta kelahiran, KTP, KK dan akta kematian dan pengurusannya harus dilakukan langsung oleh orang tua yang bersangkutan.

Hal tersebut di atas menunjukkan adanya upaya sungguh-sungguh jajaran di Pemkab Purwakarta khususnya Disdukcapil dalam merealisasikan Janji Layanan sebagaimana terpampang dalam sebuah neon box berhiaskan tokoh wayang dan macan putih di salah satu sudut kantor Disdukcapil. Janji Layanan Pemkab Purwarkarta menggunakan akronim ISTIMEWA yang merupakan singkatan dari  Iklas jujur dan penuh kesungguhan, Santun, terbuka dan cermat dalam menjalankan tugas, Tanggung jawab, disiplin dan senantiasa berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Inovatif dan profesional dalam bekerja, Memelihara kebersamaan dan kenyamanan lingkungan kerja, Etos kerja yang selalu terjaga, Wajib memberi informasi secara proporsional, Akuntabel, adil dan tidak diskriminatif pada setiap pemohon.

Sementara untuk melumpuhkan praktik percaloan dipasang CCTV yang dapat memantau ruang pelayanan (front office) maupun ruang pemrosesan (back office) sehingga apabila ada orang yang bukan PNS Pemkab Purwakarta berkeliaran di ruang back office, Kepala Disdukcapil dapat langsung memantau dan menegur bawahannya. Bahkan sang Bupati, Dedi Mulyadi telah “mengekstradisi” 36 PNS yang ketahuan terlibat dalam praktik tersebut, sehingga saat ini praktik percaloan dapat dihilangkan. Demikian yang terangkum dari kunjungan IKI yang diwakili Saifulah Ma’shum, Prasetyadji dan Eddy Setiawan Jumat, 15 November lalu.    

Andai semua pemerintah daerah bersungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan kepada warganya sebagaimana dilakukan Pemkab Purwakarta, mungkin separuh persoalan negeri ini sudah teratasi, sebab berbagai data yang terekam dalam dokumen kependudukan dan catatan sipil lah yang seharusnya menjadi dasar dalam mengambil berbagai kebijakan strategis pembangunan di daerah maupun nasional. Data lengkap dan valid tentu akan memudahkan pemerintah dalam menentukan skala prioritas pembangunan, memudahkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi hingga peningkatan kualitas demokrasi karena data kependudukan yang valid tidak akan menimbulkan persoalan DPT sebagaimana terjadi sejak Pemilu 2004 hingga menjelang Pemilu 2014 ini. (Esa)