Site Logo

institut kewarganegaraan indonesia

kita satu, kita sama, kita setara, satu tujuan: indonesia

Diskusi Terbatas IKI: Masih Ada yang Minta SBKRI?

Dikirim pada 9 Okt 2013 19.170 dilihat

Diskusi Terbatas IKI: Masih Ada yang Minta SBKRI?

IKI-JAKARTA. Sejak disahkannya UU Kewarganegaraan Republik Indonesia pada 1 Agustus 2006 lalu, berarti sudah berlaku selama 7 tahun lebih, sesungguhnya tidak perlu lagi muncul pertanyaan dari aparatur penyelenggara negara yang mengharuskan seseorang untuk menunjukkan bukti kewarganegaraan seseorang lain diluar KTP dan akta kelahiran ketika mengurus dokumen kewarganegaraan atau kependudukan. Masih kerap muncul kasus keharusan bagi sebagian Saudara-saudara kita untuk menunjukkan SBKRI. Padahal sejak adanya UU Kewarganegaraan, maka SBKRI sudah tidak diperlukan lagi. Demikian diungkapkan Ketua Umum IKI Slamet Effendy Yusuf dalam pengantar Diskusi Terbatas “Evaluasi Pelaksanaan Regulasi Hak-hak Kewarganegaraan dan Kependudukan” bertempat di Wisma Indocement, Kamis (3/10) lalu.

Diskusi terbatas tersebut dihadiri sekitar 40-an orang yang datang dari berbagai kalangan, baik dari pemerintah maupun dari ormas, LSM, dan perkumpulan marga Tionghoa. Dari instansi pemerintah hadir dari Kemendagri dan  Suku Dinas Catatan Sipil Tangsel, Jaksel, serta Jakbar. Dari kalangan LSM hadir KCSK, KPC Melati, Srikandi, GPPAS Indonesia, Indomc for Pakistan, Plan Indonesia. Dari ormas hadir perwakilan HIKMAHBUDHI dan dari perkumpulan masyarakat Tionghoa hadir utusan dari Marga Tjioe dan Jia Viang. Dari IKI hadir Ketua Umum IKI Slamet Effendy Yusuf, Sekretaris Umum Indradi Kusuma, Ketua III Saifullah Ma’shum, Sekretaris I Rofiqul Umam Ahmad, serta tiga peneliti IKI, Prasetyadji, Eddy Setiawan, dan Isyanto. Diskusi terbatas tersebut dipandu oleh peneliti IKI Eddy Setiawan.

Slamet memberikan contoh lain, yakni UU Perlindungan Anak yang secara tegas dan terang benderang menyebutkan dalam Pasal 28 ayat (3) bahwa pembuatan akta kelahiran tidak dikenai biaya. “Namun dalam praktiknya, hampir semua perda di Indonesia mengenakan biaya dalam pembuatan akta kelahiran apabila melampaui batas waktu tertentu, pada umumnya ketika lewat 60 hari. Agar tidak masuk pelanggaran UU, perda-perda tersebut tidak menyebutkan kata “biaya” tetapi “denda”,” ujar Slamet. (rofiqul umam ahmad)