Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Diskusi Terbatas (2): UU ADMINDUK BANYAK MASALAH

Kepala Disdukcapil Purwakarta menyampaikan pengalaman instansinya menerapkan UU Adminduk

Revisi UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) telah disetujui DPR dan pemerintah pada 26 November 2003 lalu. Berbagai perubahan mendasar telah terjadi dan menjadikan UU ini jauh lebih memenuhi aspirasi rakyat. Terkait dengan ini, IKI menggelar Diskusi Terbatas tentang Evaluasi Perubahan UU Adminduk pada Jum’at, 13 Desember 2013 di Wisma Indocement, Jakarta dengan mengundang berbagai instansi pemerintah, ormas dan LSM di bidang kependudukan. Hadir antara lain Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Aidir Amin Daud, Direktur Catatan Sipil Kemendagri, Joko Mursito, Ketua KPAI Badriyah Fayumi, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Purwakarta, Agus, tokoh LSM bidang kependudukan, Lies Sugondo, Singgih, dan Indopa. Dari IKI hadir Ketua Umum, Slamet Effendy Yusuf, Ketua Franciscus Welirang dan Saifullah Ma’shum, Sekretaris Umum Indradi Kusuma, Sekretaris Rofiqul Umam Ahmad, Pengawas Oka Mahendara, dan Peneliti Prasetyadji, Eddy Setiawan, dan Isyanto. Diskusi dimoderatori Peneliti IKI Eddy Setiawan. Berikut laporannya yang disusun oleh Rofiqul Umam Ahmad.

UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk disambut hangat oleh berbagai kalangan. Namun dalam perkembangannya, ternyata UU ini menimbulkan berbagai masalah. Atas dasar itu atas dorongan berbagai pihak, termasuk IKI, DPR bersama pemerintah telah memutuskan perubahan atas UU tersebut. Demikian antara lain dikemukakan Ketua Umum IKI, Slamet Effendy Yusuf dalam pengantar diskusi terbatas yang dihadiri sekitar 40 peserta dari berbagai kalangan tersebut.        

Slamet Effendy Yusuf melanjutkan, teman-teman LSM yang turun ke lapangan tahu bagaimana pelaksanaan UU Adminduk yang menimbulkan kesulitan bagi masyarakat. “Akhirnya teman-teman LSM tersebut mengajukan gugatan ke MK. Demikian juga Pak Soleh Hayat dan teman-teman di DPRD Provinsi Jatim juga mengajukan judicial review UU ini ke MK yang kemudian dikabulkan oleh lembaga peradilan tersebut,” ujar Slamet.

Ketua Umum IKI  menegaskan kelemahan UU Adminduk tersebut. Antara lain Di dalam UU Perlindungan Anak sudah jelas dikatakan bahwa setiap anak mendapatkan akte kelahiran secara gratis. Tetapi dalam UU Adminduk dinyatakan, apabila membuat akte di atas 60 hari maka dikenakan denda. “Ini menjadi bukti bahwa pembuatan dokumen penduduk dijadikan sumber pendapatan negara. Padahal sudah demikian banyak pendapatan negara dari berbagai sumber lain, terutama pajak dari perusahaan dan pajak penduduk berupa PBB,” ujarnya.* (rofiqul umam ahmad)

 

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
3 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Berita

Tim IKI berkunjung ke LPPM UNISMA
IKI Jajaki Kerjasama dengan UNISMA dan UIN
Bantuan Sosial untuk Masyarakat Rentan
Bansos IKI 2021 untuk Masyarakat Kecil, Lemah, Miskin, Tertindas, dan Difabel
Pemulung di Rawalumbu mendapat Paket Bantuan Jelang Ramadhan
Solidaritas Sosial IKI Jelang Ramadhan
DIskusi Rutin Kewarganegaraan
Tadarus Kewarganegaraan 2021
Duta Perubahan Perilaku Satgas Covid-19
Duta Perubahan Perilaku Satgas Covid-19

Copyright © 2016.Institut Kewarganegaraan Indonesia, Wisma 46, Lantai 14, Ruang 14-16, Kota BNI, Jl Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat (10220).