Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Akta Kelahiran untuk Anak Yatim Piatu

Akta Kelahiran untuk Anak Panti Asuhan Akhirnya Terwujud

Anak-anak dan pengurus panti asuhan di wilayah Kota Tangerang Selatan akhirnya bernafas lega, dan mungkin hal yang sama akan dirasakan oleh seluruh anak-anak yatim piatu di seluruh Indonesia, karena sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 maka persyaratan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian sebagai salah satu syarat dalam mengurus akta kelahiran anak-anak yang tidak jelas asal usul dan keberadaan orang tuanya dapat diganti dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala Panti Asuhan.

Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) sejak 2015 telah mulai mewacanakan pentingnya mencari solusi atas syarat yang menghambat kepemilikan akta kelahiran bagi anak-anak yatim piatu, karena dari temuan lapangan jelas bahwa BAP Kepolisian adalah salah satu penghambat terbesar, sementara Perubahan Undang-Undang Adminduk mengamanatkan agar negara pro aktif dalam memenuhi hak setiap anak terhadap akta kelahiran.

Terbitnya Permendagri tersebut di atas adalah pintu pembuka bagi panti asuhan untuk mengurus akta kelahiran bagi anak-anak asuhnya, bahkan peraturan menteri tersebut juga menetapkan format khusus bagi akta kelahiran anak-anak yang tidak jelas asal usul dan keberadaan orang tuanya, sehingga menjadi lebih manusiawi bagi anak-anak yatim piatu.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan, khususnya DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merespon dengan cepat keberadaan Permendagri tersebut, sehingga hanya dalam waktu lebih kurang satu bulan sejak Permendagri tersebut terbit, untuk pertama kalinya dilakukan penyerahan secara simbolik akta kelahiran bagi anak-anak panti asuhan di Kota Tangerang Selatan yang pada kesempatan ini dibagikan kepada Panti Asuhan Abhimata, Pintu Elok, dan Suaka Bunda dengan total 75 akta kelahiran. IKI selama ini memberikan pendampingan terhadap ketiga panti asuhan tersebut dalam proses pengajuan dan pengurusan akta kelahiran sejak sebelum terbitnya Permendagri.

Hadir dalam pembagian simbolis yang dilakukan di Rumah Makan Bumi Pelayangan pada Kamis, 2 Juni 2016 tersebut Ibu Dra. Siti Masrifah (Anggota DPR RI Komisi IX dari PKB), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Bapak Toto Sudarto, Ketua IKI, Drs. Saifulah Ma'shum, perwakilan sekolah, yayasan, panti asuhan, dinas pendidikan dan lain-lain.

Perasaan bahagia dan haru dirasakan oleh para pengurus panti asuhan yang merasakan betapa sulitnya mengurus akta kelahiran bagi anak-anak asuhnya selama ini, namun berkat Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tersebut akhirnya mereka dapat memberikan akta kelahiran yang demikian penting bagi kehidupan anak-anak tersebut sebagai Warganegara Indonesia ke depan. @esa

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
8 + 11 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.