Site Logo

institut kewarganegaraan indonesia

kita satu, kita sama, kita setara, satu tujuan: indonesia

Soal e-KTP

Dikirim pada 3 Jan 2013 216 dilihat

Penerapan KTP Elektronik atau lazim disingkat e-KTP, adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan berbagai peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2010 yang mengatur tata cara dan implementasi teknis dari e-KTP.

E-KTP akan diterapkan secara bertahap, untuk tahap pertama dimulai tahun ini di 197 Kabupaten dan Kota yang terdiri dari 2348 Kecamatan. Selanjutnya pemerintah menargetkan pada tahun 2012 di 300 Kabupaten dan Kota yang terdiri dari 3886 Kecamatan. Data ini pernah diungkapkan Hammam Riza, Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) BPPT, pada sebuah rapat pendahuluan Workshop Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Nasional, yang berlangsung di Ruang Komisi BPPT April silam.

Berbagai media telah melansir belakangan ini, bahwa untuk DKI Jakarta, pemberlakuan E-KTP akan diberlakukan mulai Agustus 2011, sehingga masyarakat diharapkan bersiap-siap untuk mengganti KTP manualnya dengan E-KTP. Namun berbagai kendala, seperti komputer yang belum diterima pihak kelurahan dan minimnya sosialisasi, tampaknya menjadi catatan sendiri dalam pelaksanaan penggantian KTP manual ke E-KTP ini.

Namun, Kementerian Dalam Negeri tampaknya sudah melangkah lebih maju untuk memanfaatkan momentum E-KTP ini, karena telah keluar Surat Edaran Mendagri Nomor 471.13/2335/SJ tertanggal 22 Juli 2011 yang ditujukan kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia, yang menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap penduduk memiliki hak untuk memperoleh dokumen kependudukan seperti KK, KTP, Akte Pencatatan Sipil dan Surat Keterangan Kependudukan. Sehingga dalam pelaksanaan E-KTP ini dihimbau agar pada pelaksanaannya, semua penduduk diberikan E-KTP termasuk yang selama ini dianggap 'ilegal', seperti mereka yang menempati lahan pemerintah, dan lahan sengketa. Ditegaskan juga bahwa KTP tidak dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atas lahan.

Salah satu keuntungan adanya E-KTP dengan chip yang dapat menyimpan berbagai data pemiliknya seperti sidik jari, pajak dll, hal ini akan meminimalisir adanya KTP ganda dan sangat membantu dalam upaya memberantas korupsi serta meningkatkan efisiensi Pemilu dan Pilkada.

Dalam pelaksanaannya nanti, karena cakupan yang demikian luas dan akses ke berbagai lapisan masyarakat, pemerintah mengharapkan adanya dukungan yang luas dari berbagai pihak, mulai Media, Akademisi, LSM dan lembaga-lembaga internasional.