Site Logo

institut kewarganegaraan indonesia

kita satu, kita sama, kita setara, satu tujuan: indonesia

Lapor Aja ke Om!

Lapor Aja ke Om!

Dikirim pada 10 Apr 2019 48 dilihat

Suasana kegiatan yang semula serius berubah hangat ketika salah seorang perwailan paralegal LBH Apik dari Nusa Tenggara Barat Siti Aisyah menuturkan pengalamannya di tengah-tengah kegiatan Diseminasi Apik Gender Justice Index disingkat AGJI,

Status Kewarganegaraan ABG yang Melampui Batas 21 Tahun

Status Kewarganegaraan ABG yang Melampui Batas 21 Tahun

Dikirim pada 1 Apr 2019 466 dilihat

Kewarganegaraan merupakan salah satu bentuk status hukum yang berhak dimiliki setiap manusia Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (4) yakni Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Turunannya kemudian diatur juga dalam UU HAM Pasal 26 ayat (1) dan (2) serta Pasal 53 yang menekankan pada status kewarganegaraan anak yaitu “Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.”

Pelayanan Dukcapil Kab. Bogor Tak Lagi Jauh Di Mata

Pelayanan Dukcapil Kab. Bogor Tak Lagi Jauh Di Mata

Dikirim pada 25 Mar 2019 1.325 dilihat

Warga Kabupaten Bogor yang berjumlah hampir 6 juta jiwa selama ini kerap menghadapi kendala dalam pelayanan terkait administrasi kependudukan, karena selain jumlah penduduk yang demikian besar faktor luas wilayah dan kondisi geografis yang luas mengakibatkan banyak penduduk enggan mengurus administrasinya dengan alasan terlalu jauh dari kantor pelayanan.

Karsa Bogor Maju

Karsa Bogor Maju

Dikirim pada 22 Mar 2019 105 dilihat

Bupati Bogor terpilih Ade Yasin dan Wakilnya Iwan Setiawan memiliki program yang dinamai Pancakarsa yang telah perkenalkan sejak masa kampanye. Pancakarsa tersebut terdiri dari Karsa Bogor Membangun, Karsa Bogor Cerdas, Karsa Bogor Sehat, Karsa Bogor Maju dan Karsa Bogor Berkeadaban. Keseluruhan ini menurut Ade Yasin adalah untuk mencapai Kabupaten Bogor yang termaju, nyaman dan Berkeadaban, demikian ungkapnya pada sambutan peluncuran Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) di Gedung Tegar Beriman, pada Kamis, 21 Maret 2019.

Setengah Juta KTP-El bagi Warga Bogor

Setengah Juta KTP-El bagi Warga Bogor

Dikirim pada 21 Mar 2019 53 dilihat

Kabupaten Bogor adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kepadatan penduduk tinggi yakni hampir mencapai 6 juta jiwa, dengan luas wilayah dan kondisi geografis yang menantang. Hal ini jugalah yang menjadi faktor penghambat dalam pendistribusian KTP El, apalagi pengadaan blanko KTP Elektronik beberapa waktu yang lalu sempat terkendala secara nasioanl.

E-KTP, Satu Kartu untuk Semua Urusan, Bisakah?

E-KTP, Satu Kartu untuk Semua Urusan, Bisakah?

Dikirim pada 20 Mar 2019 270 dilihat

Debat Cawapres yang digelar oleh KPU pada Minggu 17 Maret 2019 menghadirkan wacana dan kontoversi yang menarik. Salah satu yang menjadi perhatian masyarakat adalah ketika Cawapres 02, Sandiaga Uno membanggakan e-KTP, yang menurutnya supercanggih sehingga tak perlu lagi kartu-kartu program pemerintah lainnya. Pernyataan itu pun disanggah pesaingnya, Kyai Ma'ruf Amin. Cawapres 01 itu menegaskan bahwa e-KTP yang ada saat ini belum bisa digunakan untuk memfasilitasi berbagai masalah, seperti kesehatan hingga keperluan Pra-Kerja.

Banyak Penduduk WNI Lahir pada 31 Desember dan 1 Juli, Ini Faktanya!

Banyak Penduduk WNI Lahir pada 31 Desember dan 1 Juli, Ini Faktanya!

Dikirim pada 13 Mar 2019 119 dilihat

Beberapa waktu yang lalu ada isu yang disebarkan oleh tim sukses calon presiden nomor urut 02 (BPN) terkait adanya temuan banyaknya warga dengan tanggal lahir yang sama, yakni tercatat pada 31 Desember dan 1 Juli. Temuan ini lalu dijadikan isu seolah-olah telah terjadi kekacauan atau kesalahan data kependudukan. Bahkan berkembang menjadi prasangka buruk terhadap Ditjen Dukcapil Kemendagri seolah-olah sengaja memanipulasi data kependudukan.

Kemendagri Ungkap Alasan Beri Data 103 WNA Masuk DPT Kepada KPU

Kemendagri Ungkap Alasan Beri Data 103 WNA Masuk DPT Kepada KPU

Dikirim pada 11 Mar 2019 38 dilihat

Polemik soal temuan salah input data WNA yang masuk DPT pemilu 2019 bermuara pada pertanyaan masyarakat terhadap peran dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam negeri. Persoalan itu direspon oleh Ditjen Dukcapil dengan tindakan prosedural dalam forum rapat yang digelar pada tanggal 4 Maret 2018 bersama KPU dan BAWASLU RI. Direktorat Jenderal Dukcapil, telah menyerahkan 103 data WNA yang masuk DPT. Data ini diserahkan secara resmi kepada KPU dan Bawaslu dalam rangka membantu KPU untuk mewujudkan DPT yang akurat.