Site Logo

institut kewarganegaraan indonesia

kita satu, kita sama, kita setara, satu tujuan: indonesia

Biaya Isbat Nikah Mahal  Warga Kurang Mampu Tidak Berdaya, Hulu dari Persoalan Akte Lahir Anak, KK, hingga KTP

Biaya Isbat Nikah Mahal Warga Kurang Mampu Tidak Berdaya, Hulu dari Persoalan Akte Lahir Anak, KK, hingga KTP

Dikirim pada 4 Okt 2021 82 dilihat

"Mahalnya biaya isbat nikah menjadi hulu dari sengkarut persoalan administrasi kependudukan di Indonesia; Akta kelahiran anak, Kartu Keluarga KTP disertai Nomor Induk Kependudukan yang tertera di dalamya"

Komentar atas pidato Presiden Jokowi di Sidang Majelis Umum PBB 23 September 2022 

Komentar atas pidato Presiden Jokowi di Sidang Majelis Umum PBB 23 September 2022 

Dikirim pada 24 Sep 2021 107 dilihat

Tantangan atas kebijakan-kebijakan yang intoleransi dan memarginalisasi perempuan di Indonesia juga masih terjadi. Bencana alam akibat krisis ekologi juga datang bertubi-tubi.

Liem Sioe Liong, Bisnis, Pancasila dan Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan IKI

Liem Sioe Liong, Bisnis, Pancasila dan Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan IKI

Dikirim pada 23 Sep 2021 77 dilihat

Sekarang Pancasila bisa lebih dimengerti dan dihayati secara penuh. “Jadi disamping kita harus kerja, kita harus mengamalkan Pancasila” Liem Sioe Liong, Tokoh Bisnis terkemuka Indonesia.

Kasus: 12 Relawan Indonesia  Dapat Kewarganegaraan Palestina

Kasus: 12 Relawan Indonesia Dapat Kewarganegaraan Palestina

Dikirim pada 3 Jan 2013 1.711 dilihat

Duabelas relawan Indonesia yang bergabung dalam misi kemanusiaan "Freedom Flotilla" mendapatkan kewarganegaraan Palestina sebagai bentuk apresiasi negara itu terhadap relawan yang mencoba menerobos blokade Gaza oleh Israel. "Pemerintah (Palestina) mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh para pahlawan kemanusiaan untuk mengekspose kekejaman Israel," kata Dubes Palestina untuk Indonesia Fariz Mehdawi usai mendampingi lima sukarelawan Gaza bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden di Jakarta, Selasa.

Apa Saja Hak Konstitusional Kita sebagai WNI?

Apa Saja Hak Konstitusional Kita sebagai WNI?

Dikirim pada 28 Des 2012 1.738 dilihat

40 Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia: I. Hak Atas Kewarganegaraan 1. Hak atas status kewarganegaraan Pasal 28D (4) 2. Hak atas kesamaan kedudukan di dalam hokum dan pemerintahan Pasal 27 (1), Pasal 28D (1), Pasal 28D (3) II. Hak Atas Hidup 3. Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A, Pasal 28I (1) 4. hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang Pasal 28B (2)

Soal e-KTP

Soal e-KTP

Dikirim pada 3 Jan 2013 237 dilihat

Penerapan KTP Elektronik atau lazim disingkat e-KTP, adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan berbagai peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2010 yang mengatur tata cara dan implementasi teknis dari e-KTP.

Liem Koen Hian dan AR Baswedan

Liem Koen Hian dan AR Baswedan

Dikirim pada 6 Jan 2013 1.991 dilihat

Ahmad Syafii Maarif* Inilah kutipan yang sering saya gunakan untuk menunjukkan bahaya sikap a-historis, ”Berpikir a-historis punya satu konsekuensi: kegagalan melihat kenyataan.” Kutipan itu berasal dari Dr Abdallah Laroui, sarjana kiri dari Moroko, dalam karyanya, The Crisis of the Arab Intellectual: Traditionalism or Historicism? (diterjemahkan dari bahasa Perancis oleh Diarmid Cammell, Berkeley: University of California Press, 1976, halaman 154). Agar tidak terkena rumusan Laroui, kita harus kenal realitas kita sebelum Indonesia menjadi bangsa dan kemudian negara.

Menyoroti Perkawinan Campuran dan Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas

Menyoroti Perkawinan Campuran dan Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas

Dikirim pada 29 Mei 2021 31 dilihat

Persoalan kewarganegaraan adalah salah satu yang mengalami perubahan besar pada masa reformasi, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. UU ini menggantikan undang-undang sebelumnya yang dinilai diskriminatif dan tidak relevan dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Di antara perkembangan positif pada uu kewarganegaraan yang baru adalah terkait dengan kesetaraan perempuan dalam isu kewarganegaraan dan hak berkewarganegaraan ganda bagi anak-anak hasil perkawinan antara WNI dengan WNA.