Site Logo

institut kewarganegaraan indonesia

kita satu, kita sama, kita setara, satu tujuan: indonesia

Menyoroti Perkawinan Campuran dan Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas

Dikirim pada 29 Mei 2021 10 dilihat

Menyoroti Perkawinan Campuran dan Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas

Persoalan kewarganegaraan adalah salah satu yang mengalami perubahan besar pada masa reformasi, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. UU ini menggantikan undang-undang sebelumnya yang dinilai diskriminatif dan tidak relevan dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Di antara perkembangan positif pada uu kewarganegaraan yang baru adalah terkait dengan kesetaraan perempuan dalam isu kewarganegaraan dan hak berkewarganegaraan ganda bagi anak-anak hasil perkawinan antara WNI dengan WNA.

 

Kemajuan UU Kewarganegaraan tersebut menunjukkan itikad untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan hukum dan demokrasi serta kebutuhan di dalam masyarakat, yang semakin mudah berinteraksi dengan dunia luar. Selain memberikan hak mewarisi kewarganegaraan bagi perempuan Indonesia, UU Kewarganegaraan juga memberikan hak berkewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak hasil perkawinan campur tersebut.

 

Perjalanan 15 tahun UU Kewarganegaraan tentu telah memberikan pengalaman tersendiri pada praktik pelayanan administrasi terkait persoalan kewarganegaraan. Selain itu juga di tengah era digital ini, dinamika yang terjadi tentu sangat cepat dan membutuhkan respon yang memadai. Pada konteks ini adalah administrasi terkait anak-anak berkewarganegaraan ganda yang mulai usia 18 tahun hingga 21 tahun memiliki kewajiban memilih kewarganegaraan.

 

Diantara permasalahan kewarganegaraan yang tampak dalam kurun 15 tahun ini diantaranya adalah proses pewarganegaraan anak-anak yang luput dari kewajiban mendaftarkan diri pada masa 4 tahun sesudah disahkannya UU Kewarganegaraan, sebagaimana diatur pada Pasal 41. Persoalan lainnya adalah kasus kelahiran anak-anak WNI di negara ius soli, masa memilih kewarganegaraan bagi anak-anak berkewarganegaraan ganda terbatas, dan pewarganegaraan eks Anak Berkewarganegaraan Ganda

 

Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) yang memiliki perhatian terhadap persoalan kewarganegaraan, merasa perlu untuk menyelenggarakan sebuah diskusi yang dikemas dalam Ngobrol Ringan dengan mengundang berbagai pihak yang terkait serta keluarga perkawinan campur, guna membahas soal-soal kewarganegaraan yang dialami keluarga perkawinan campur, khususnya terkait anak-anaknya yang berkewarganegaraan ganda terbatas.

 

Diskusi yang diselenggarakan IKI pada Jumat, 28 Mei 2021 secara virtual ini memilih temaMenyoroti Perkawinan Campur dan Anak  Berkewarganegaraan Ganda. Adapun narasumber terdiri dari Dr. Ahmad Ashin Tohari, S.H., M.H. seorang akademisi dari Universitas Tri Sakti, dan Juliani W Luthan, Ketua Umum Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (PerCa). Kegiatan diskusi juga menghadirkan penanggap yaitu Saifullah Mashum, Ketua IKI, dan dimoderatori oleh Antony Lee, yang merupakan editor Desk Politik dan Hukum harian Kompas. Pengantar diskusi disampaikan oleh Ketua Umum IKI Rikard Bagun, yang menyampaikan bahwa kondisi dan perkembangan dunia ke depan perkawinan campuran akan meningkat, dan sudah tepat diselenggarakan diskusi terkait hal ini dan mencari solusi bagi persoalan yang ada dan keterbatasan regulasi saat ini. 

 

Peserta diskusi yang berjumlah 98 orang tampak antusias menyimak dan mendiskusikan materi yang disampaikan narasumber. Ibu Ani demikian ia biasa disapa, mengerucutkan problematika yang tersisa dari pelaksanaan UU Kewarganegaraan bagi keluarga perkawinan campuran, khususnya anak berkewarganegaraan ganda terbatas (ABG). “Kami dari PerCa sebenarnya fokus pada persoalan anak-anak yang separuh darahnya adalah darah Indonesia ini” Ani mengkluster persoalan yang dihadapi menjadi 3 yaitu soal usia memilih kewarganegaraan bagi ABG yang dinilai terlalu dini, anak-anak yang sesungguhnya subyek Pasal 41 tapi luput mendaftarkan diri pada masa yang ditentukan (2006-2010) dan proses naturalisasi eks ABG.

 

“Suami atau istri WNA dari pelaku perkawinan campuran ini khan berdasarkan ketentuan, proses naturalisasinya cukup mudah karena melalui perkawinan dengan WNI, tidak sama dengan WNA murni. Nah anak-anak hasil perkawinan ini, bukankah sebaiknya jangan disamakan dengan WNA murni proses pewarganegaraannya apabila ingin kembali menjadi WNI setelah sempat memilih atau terpaksa menjadi WNA?”ungkap Ani.

 

Contoh kasus Gloria yang sempat diperjuangkan melalui Judicial Review terhadap UU Kewarganegaraan di MK oleh PerCa, adalah satu diantara anak-anak yang lahir sebelum terbitnya UU Kewarganegaraan, dan luput mendaftar pada masa yang ditentukan. Ketua Umum PerCa ini juga mengingatkan tentang rencana revisi PP Nomor 2 Tahun 2007 yang merupakan turunan dari UU Kewarganegaraan dan PP tentang PNBP untuk naturalisasi ABG yang secara nominal telah mendapat keringanan dari Rp. 50 juta menjadi Rp. 5 juta, tapi aturan teknis pelaksanaannya belum ada. “Sampai sekarang eks ABG masih mengikuti naturalisasi sebagaimana WNA murni, termasuk screening BIN dll, dengan produk akhir SK Presiden, padahal suami atau istri pelaku perkawinan campuran cukup Keputusan Menteri”  

 

Di sisi lain, Ashin Tohari menyampaikan paparan yang bersifat lebih luas terkait asas-asas kewarganegaraan, teori kewarganegaraan, hingga berbagai keterbatasan dan konflik hukum kewarganegaraan yang sangat mungkin terjadi antara satu negara dengan negara lain. “Kewarganegaraan adalah bagian dari kedaulatan suatu negara, oleh karena itu sangat dimungkinkan terjadi konflik antara negara yang ius soli kuat dengan negara yang menganut ius sanguinis kuat. Maka individu dari negara pertama jika lahir di negara kedua, bisa menghadapi persoalan kewarganegaraan yang pelik.”ungkap dosen sekaligus ASN yang bekerjadi di Kementerian Hukum dan HAM RI ini.

 

Terkait dengan perkawinan campuran Ashin menyoroti pentingnya mempelajari resiko yang harus dihadapi terkait ketentuan kewarganegaraan yang bervariasi dari satu negara dengan negara lainnya sebelum melakukan perkawinan. Sedangkan untuk anak berkewarganegaraan ganda, menurut Ashin, batasan 4 tahun di aturan peralihan memang secara hukum harus demikian. @esa