Site Logo

institut kewarganegaraan indonesia

kita satu, kita sama, kita setara, satu tujuan: indonesia

Dari Lembaga ke Lembaga

Dikirim pada 6 Jan 2013 49.221 dilihat

Oleh Eddy Setiawan*
Proses menjadi Indonesia telah dimulai sejak lahirnya golongan intelektual Indonesia, sebagai dampak politik etis Belanda. Diterapkannya Etische Politiek di awal abad ke-20 tersebut telah membukakan cakrawala pemikiran rakyat Indonesia, melalui kaum intelektual yang lahir di masa itu. Perubahan kebijakan Belanda di daerah jajahannya ini, terjadi karena banyaknya kecaman atas perlakuan Belanda terhadap rakyat di Hindia Belanda.

Kecaman tersebut diantaranya dilontarkan oleh Eduard Douwes Dekker melalui novel Max Havelaar yang membuka mata dunia tentang kebusukan kolonialisme Belanda di Indonesia. Dekker menggunakan nama samaran Multatuli yang berarti saya tidak berdaya. Kritik lain dilontarkan C Thvan Deventer, ahli hukum, anggota parlemen Belanda yang pernah menetap di Indonesia selama 17 tahun antara 1880-1897.

Van Deventer menuliskan pemikirannya dalam de Gids, sebuah jurnal Belanda, dengan judul “Een eereschuld” (suatu hutang kehormatan). Van Deventer menyatakan bahwa semua kekayaan yang telah diambil Belanda dari Hindia Belanda adalah hutang. Untuk membayarnya, Belanda harus memberi prioritas pada perbaikan kualitas hidup rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya melalui pendidikan. Dengan adanya pendidikan inilah kemudian muncul kaum terpelajar Indonesia dengan gagasan-gagasan kebangsaaannya.

Hadirnya kaum cendikiawan seperti Sukarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka dan lain-lain kemudian mendorong bangkitnya kesadaran untuk membangun sebuah bangsa, Indonesia.Tentu bukan proses yang mudah, mengingat Indonesia terdiri dari demikian banyak suku, dengan beragam bahasa dan adat istiadat. Namun demikian founding fathers bangsa Indonesia telah berketetapan hati bahwa, keberagaman tersebut bukanlah penghalang untuk membangun sebuah bangsa dan telah menetapkan moto Bhineka Tunggal Ika sebagai bentuk penghargaan terhadap keberagaman tersebut.

Suku-suku seperti Jawa, Bali, Dayak, Kubu dan lain-lain tidak mengalami permasalahan berarti dalam upaya nation building menjadi Indonesia. Namun, terdapat juga sebagian rakyat Indonesia dari suku Tionghoa yang menghadapi kesulitan karena dampak politik pecah belah Belanda dan terkait posisinya yang dianggap masih berhubungan dengan Tiongkok
sebagai sebuah negara. Padahal sebenarnya, orang-orang Tionghoa yang ada di Indonesia, sebagian besar adalah pemukim turun temurun yang sudah tidak memiliki hubungan kewarganegaraan dengan RRT.

Status kewarganegaraan para pemukim Tionghoa dari masa awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berusaha dituntaskan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946. Namun, berbagai peristiwa, dinamika
politik dan kerancuan pelaksanaan di tingkat teknis telah membuatnya berkembang menjadi permasalahan yang kompleks dan melahirkan belantara birokrasi kewarganegaraan.

Dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pernah berkembang dua pandangan yakni paham integrasi dan asimilasi. Paham pertama dikembangkan dan diyakini oleh Baperki-Siauw Giok Tjan, sedangkan asimilasi total dikembangkan tokoh-tokoh peranakan Tionghoa seperti Injo Beng Goat, PK Ojong, Lauwchuanto dan Onghokham yang pada tanggal 24 Maret 1960 mengeluarkan Statement Asimilasi.

Bagai gayung bersambut, pada tanggal 13-15 Januari 1961 diadakan Seminar Kesadaran Nasional yang menghasilkan Piagam Asimilasi di Bandung. Para tokoh peranakan Tionghoa seperti Lauwchuanto dan lainnya kemudian mendirikan Panitia Penyuluhan Asimilasi untuk mendukung piagam tersebut. Untuk kepentingan tersebut, secara politis hanya militer yang bisa didekati karena Baperki dengan paham integrasinya telah merapat ke Sukarno dan PKI. Adalah Kasad Jenderal Nasution selaku Menteri Pertahanan yang kemudian menjadi pendukung gerakan ini, dengan membentuk
Urusan Pembinaan Kesatuan Bangsa (UPKB) pada bulan Agustus 1962. Badan ini didukung sepenuhnya oleh organisasi tentara dan Badan Pembinaan Potensi Karya (BPPK), yang merupakan bentuk tandingan dari front nasional buatan Sukarno.

Satu tahun kemudian, tepatnya 10-12 Maret 1963 diadakan Musyawarah Asimilasi yang melahirkan Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa (LPKB) dengan ketua Kristoforus Sindhunatha, seorang peranakan berpangkat Letnal di Angkatan Laut. Semangat asimilasi total LPKB berusaha diimplementasikan di segala bidang, seperti asimilasi di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan asimilasi kekeluargaan melalui pernikahan. Pendekatan yang ditawarkan LPKB ini menimbulkan pro dan kontra di komunitas tionghoa, sebagian besar kurang mendukung ide-ide tersebut.

Pada perkembangannya, LPKB menjadi badan pemerintah melalui Keputusan Presiden tanggal 18 Juli 1963 dengan kepanjangan Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa dan berada di bawah naungan Departemen Penerangan RI yang pada saat itu dipimpin oleh Roeslan Abdulgani. Dalam amanat 17 Augustus 1964, Presiden Soekarno menyatakan bahwa, LPKB memiliki tugas mengikis habis komunisto-phobia didalam masyarakat yang menghambat tercapainya Persatuan Nasional berporoskan NASAKOM.

Namu fakta berkata lain, setelah G30S, LPKB justru lebih banyak menjalankan paham asimilasi totalnya, seperti gerakan ganti nama secara massal. LPKB meyakini bahwa untuk berasimilasi dengan masyarakat Indonesia, golongan Tionghoa harus melenyapkan ciri-ciri Chineseness mereka. Diawali dengan ganti nama, seakan-akan nama Tionghoa pemberian
orangtuanya tersebut merugikan usaha asimilasi, hingga bentuk pelarangan terhadap berbagai budaya Tionghoa bahkan larangan terhadap ajaran Konghucu.

Masalah ganti nama juga terkait geopolitik kala itu, dimana sedang terjadi perang ideologi antara komunis dan kapitalis. Untuk memenangkan pengaruh di Indonesia yang non blok, barat berusaha membangun stigma bahwa sumber berbagai kesulitan di Indonesia bukanlah neo-kolonial barat tetapi orang-orang Tionghoa, yang masih menginduk pada RRT. Dengan mengganti nama, dari nama Tionghoa menjadi nama Indonesia dianggap bisa menyelesaikan persoalan itu, demikian keyakinan LPKB. Padahal dalam pidatonya di Kongres VIII Baperki, 14 Maret 1963 Sukarno menyatakan:

“…Nama pun, nama saya sendiri itu, Sukarno, apa itu nama Indonesia asli? Tidak! Itu asalnya Sanskrit saudara-saudara, Sukarna. Nah, itu Abdulgani, Arab, Ya, Cak Roeslan namanya asal Arab, Abdulgani. Nama saya asal Sanskrit, Sukarna, Pak Ali itu campuran, Alinya Arab, Sastraamidjaja itu Sanskrit, campuran dia itu.

Nah karena itu, saudara-saudara pun – ini perasaan saya persoonlijk, pribadi –what is in a name? Walau saudara misalnya mau menjadi orang Indonesia, tidak perlu ganti nama. Mau tetap nama Thiam Nio, boleh, boleh saja. Saya sendiri juga nama Sanskrit, saudara-saudara, Cak Roeslan namanya Roeslan namanya Arab, Pak Ali namanya campuran, Arab dan Sanskrit.

Buat apa saya mesti menuntut, orang peranakan Tionghoa yang mau menjadi anggota negara Republik Indonesia, mau menjadi orang Indonesia, mau ubah namanya, ini sudah bagus kok...Thiam Nio kok mesti dijadikan Sulastri atau Sukartini. Yah, tidak? Tidak! Itu urusan prive. Agama pun prive, saya tidak campur-campur. Yang saya minta yaitu, supaya benar-benar kita menjadi orang Indonesia, benar-benar kita menjadi warga negara Republik Indonesia...”

Namun demikian, peristiwa G 30 S yang terjadi menjelang akhir tahun 1965 tampaknya menjadi momentum bagi LPKB yang didukung pihak militer untuk mengalahkan Baperki yang lebih dekat pada Sukarno dan PKI. Selanjutnya
LPKB berperan besar dalam menentukan arah kebijaksanaan pemerintah terhadap penyelesaian masalah Tionghoa di Indonesia.

Peristiwa G 30 S juga telah mendorong Angkatan Darat untuk melahirkan suatu kebijakan penyelesaian “Masalah Tjina” di Indonesia, karena AD menilai bahwa  cara-cara penyelesaian sebelumnya telah diverpolitisir untuk kepentingan PKI dan RRT, demikian tertulis dalam pengantar buku pengajaran yang berjudul Masalah WNI baru dan WNA Tjina, yang
diterbitkan Departemen Angkatan Darat, Sekolah Staf dan Komando pada tahun 1967 untuk digunakan secara terbatas di dalam SESKOAD sebagai doktrin tentang persoalan Tionghoa.

Dengan pimpinan Mayjen Suwarto pada tanggal 25-31 Agustus 1966 diselenggarakan Seminar Angkatan Darat II di SESKOAD Bandung. Sebuah seminar yang berusaha melahirkan kebijakan baru dalam penyelesaian masalah Tionghoa di Indonesia. Seminar inilah yang melahirkan keputusan yang bersifat pejoratif atau menghina dan merendahkan, yaitu penggantian sebutan Republik Rakyat Tiongkok menjadi Republik Rakyat Cina, dan orang Tionghoa menjadi orang Cina.

Keputusan ini kemudian didukung secara operasional melalui Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/KEP/12/1966 untuk mempermudah proses penggantian nama dibandingkan UU Nomor 4 Tahun 1961, dan kemudian hasil seminar tersebut dikukuhkan penguasa Orde Baru melalui Surat Edaran Presidium Kabinet RI Nomor SE-06/PresKab/6/1967 tertanggal 20 Juni 1967 yang merupakan instruksi untuk mengganti sebutan Republik Rakyat
Tiongkok dan orang Tionghoa menjadi Republik Rakyat Cina dan orang Cina sehingga sinophobia terlembagakan di Indonesia.

Pelembagaan sinophobia pun terus bergulir, dengan dibentuknya Staf Chusus Urusan Tjina (SCUT) pada 3 Agustus 1967 yang berada di bawah Presidium Kabinet untuk membantu Adam Malik yang bertanggung jawab dalam penanganan masalah Tionghoa, meneruskan peran LPKB.  Sebelum SCUT, sempat terbentuk Badan Kontak Urusan Tjina (BKUT) oleh KOTI pada 5 Juni 1967. Kemudian pada tanggal 6 Desember 1967, Presiden Suharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat  Cina. Inpres tersebut merupakan larangan
terhadap segala sesuatu berbau Tiongkok di Indonesia.

Dalam sebuah seminar Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belanda pada tahun 1981, Siauw Giok Tjhan menyatakan “…Permainan Lang-liong, Barongsay, Kunthao-silat juga tidak lagi bisa dilakukan secara terbuka. Membaca buku-buku, koran dan majalah dalam bahasa Tionghoa juga harus ngumpet, sembunyi didalam kamar, karena bila diketahui umum bisa "menyinggung"
perasaan?!

Untung, instruksi Presiden itu tidak menyatakan pelarangan makan tahu, taoco, taugee, kecap, taoyu dll lagi yang merupakan makanan asal dari nenek moyang Tionghoa, makanan-makanan yang berasal dari negeri leluhur. Makanan-makanan yang sudah menjadi makanan umum rakyat banyak, makanan-makanan yang murah, enak dan disukai oleh rakyat banyak.”

Benny G Setiono dalam makalah berjudul Kegagalan Doktrin Asimilasi yang disampaikan dalam Dialog Evaluasi Pelaksanaan Asimilasi, menyatakan adalah K. Sindhunatha yang menyatakan dalam sebuah diskusi di majalah
Gamma pada bulan September 1999, bahwa SCUT dan tokoh-tokoh LPKB lah yang mendorong lahirnya Inpres Nomor 14 Tahun 1967 tersebut, bahkan sebenarnya usulannya adalah larangan secara total.

Kebijakan ini dilanjutkan dengan dikeluarkannya Istruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4555.2-360 Tahun 1968 tentang Penataan Klenteng, dan Surat Edaran Menteri Penerangan Nomor 02/SE/Ditjen/PPG/K/1988 tentang Larangan Penerbitan dan Pencetakan Tulisan/Iklan beraksara dan berbahasa Cina. Di tingkat pemerintah daerah, di DKI Jakarta muncul keharusan bagi WNI keturunan Tionghoa mengisi formulir K-1 melalui Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor K-I/OS-12. Secara nasional juga muncul keharusan memiliki SBKRI bagi semua WNI keturunan Tionghoa melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia SKB
01-UM.09.30 Nomor 42.

Dalam perkembangannya, berbagai lembaga bentukan pemerintah tersebut satu per satu dibubarkan. LPKB dibubarkan pada tanggal 18 Juli 1967 dan fungsinya diambil alih Departemen Dalam Negeri. Demikian juga BKUT dialihkan ke Depdagri. Sementara SCUT dibubarkan Juni 1969 dan fungsinya diambil alih BAKIN, yang kemudian membentuk Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC) dengan tugas mengawasi gerak gerik dan kegiatan etnis Tionghoa di Indonesia, melalui Keputusan KABAKIN No-Kpts-031 Tahun 1973.

BKMC beranggotakan wakil dari 18 departemen atau instansi pemerintah yang dianggap sebagai lembaga yang memiliki sangkut paut dengan persoalan Tionghoa. Dalam praktiknya, BKMC bertindak seperti mikroskop pengawas bagi komunitas Tionghoa, sehingga ruang geraknya menjadi sangat terbatas, dan akhirnya menimbulkan trauma bagi beberapa generasi Tionghoa.

Selain BKMC, di DKI Jakarta sempat lahir Badan Pembina Kesatuan Bangsa (BPKB) merespon peristiwa Malari. Kemudian Depdagri pada bulan Juli 1977 mengadakan konferensi nasional dengan peserta orang-orang yang dianggap tokoh Tionghoa dari seluruh Indonesia. Di akhir konferensi diusulkan pembentukan sebuah forum komunikasi dan konsultasi, dan akhirnya disetujui Depdagri sehingga lahirlah Badan Komunikasi Penghayat Kesatuan Bangsa (Bakom-PKB) pada tanggal 28 Oktober 1977.

Berbagai lembaga yang lahir, secara ideal ditujukan untuk membantu dan memfasilitasi, namun seringkali dalam praktiknya, justru beberapa lembaga melanggengkan praktik-praktik diskriminasi untuk kepentingan sendiri. Komunitas yang dipojokkan seperti ini, tentu tidak memiliki banyak pilihan, tat kala harus mengurus berbagai legalitas dan dihadapkan dengan kondisi diskriminatif, selain takluk pada tawaran oknum-oknum dengan harga terntetu.

Keberadaan berbagai lembaga tersebut, memang tidak akan pernah efektif karena dua hal yakni, pertama pendekatanya adalah top down, dari pemerintah ke masyarakat, kedua karena selama masa tersebut, Undang-Undang Kewarganegaraan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang masih mengandung ketentuan-ketentuan yang diskriminatif. Sehingga momentum lahirnya Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menjadi langkah yang sangat penting untuk mencabut berbagai bentuk diskriminasi yang masih terdapat dalam Undang-Undang sebelumnya.

Dengan keberadaan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru, diikuti berbagai produk perundangan terkait seperti Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-Undang Pelayanan Publik dan lain sebagainya. Namun, masih terdapat pekerjaan rumah kita semua yakni melakukan pengawalan terhadap implementasi berbagai perundang-undangan tersebut sehingga benar-benar memberi manfaat bagi rakyat Indonesia dan membawa kemajuan bagi kehidupan bangsa Indonesia.

Reformasi telah mengembalikan sebagian kekuatan civil society, sehingga saat ini di masyarakat terdapat demikian banyak organisasi masyarakat, termasuk bagi masyarakat yang selama ini mengalami dikriminasi. Keberadaan berbagai organisasi atau lembaga saat ini, sangat berbeda dengan berbagai lembaga pada masa orde baru, karena lembaga-lembaga masyarakat yang ada sekarang ini dibangun atas dasar aspirasi masyarakat sendiri, sehingga dapat diharapkan memainkan peran sesungguhnya sebagai pengimbang kekuasaan negara, sehingga pengalaman pahit salah satu suku
tidak akan terulang kembali.

* Peneliti pada Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI)