Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

kependudukan

Menuju Negara yang Melayani

Presiden RI di tengah Rakyat

Pemerintahan Jokowi JK melalui Kementerian Dalam Negeri telah menghentikan sementara program KTP Elektronik, karena berbagai persoalan seperti masalah validitas data, beredarnya KTP El palsu, KTP El ganda, hingga masalah korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara elektronik, pada pemerintahan sebelumnya.

IKI - Pemkot Tangerang Berikan Akta Kelahiran Gratis

Tangerang, (Antara) - Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) bekerjasama dengan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Disdukcapil) Kota Tangeran, memberikan akta gratis kepada warga.
Peneliti senior Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI), Syaifullah, mengatakan, masih banyak warga yang belum memiliki akta kelahiran. "Jika di total secara keseluruhan di Indonesia, maka ada sekitar 32 juta jiwa yang belum memiliki akta kelahiran," kata Syaifullah saat memberikan akta kelahiran gratis kepada 59 warga tak mampu di Kampung Sewan Tangerang.

Sosialisasi pentingnya akta kelahiran dan Pengumpulan Berkas di Kp. Sewan, Kota Tangerang

 IKI – 25 Maret 2014: Sebagai tindak lanjut audiensi Tim IKI dengan Kadisduk Capil Kota Tangerang, maka pada hari Selasa, 25 Maret 2014, dilakukan sosialisasi bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil) Kota Tangerang bersama Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) di Kampung Sewan, Kota Tangerang, bertempat di Vihara Damma Rattana, Sewan Lebak Wangi RT.04/RW.04 Kecamatan Neglasari. 

Sosialisasi Akta Kelahiran dengan Muslimat Banyumas

Suasana Sosialisasi Akta Kelahiran kerjasama IKI dengan Muslimat NU

IKI, Purwokerto- Akta kelahiran melindungi anak dari hak dan kewajiban orang tua juga negara. Selain sebagai bukti awal kewarganegaraan, akta kelahiran juga mencakup identitas diri, termasuk nama orang tuanya. Dengan demikian akta kelahiran dapat digunakan sebagai bukti untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya.

Diskusi Terbatas IKI: Masih Ada yang Minta SBKRI?

Ketua Umum IKI Slamet Effendy Yusuf dan Indradi Kusuma Sekretaris Umum IKI membuka Diskusi Terbatas

IKI-JAKARTA. Sejak disahkannya UU Kewarganegaraan Republik Indonesia pada 1 Agustus 2006 lalu, berarti sudah selama 7 tahun lebih UU tersebut berlaku, dan sesungguhnya tidak perlu lagi muncul pertanyaan dari aparatur penyelenggara negara yang mengharuskan seseorang untuk menunjukkan bukti kewarganegaraan seseorang lain diluar KTP dan akta kelahiran ketika mengurus dokumen kewarganegaraan atau kependudukan. Masih kerap muncul kasus keharusan bagi sebagian Saudara-saudara kita untuk menunjukkan SBKRI. Padahal sejak adanya UU Kewarganegaraan, maka SBKRI sudah tidak diperlukan lagi. Demikian diungkapkan Ketua Umum IKI Slamet Effendy Yusuf dalam pengantar Diskusi Terbatas “Evaluasi Pelaksanaan Regulasi Hak-hak Kewarganegaraan dan Kependudukan” bertempat di Wisma Indocement, Kamis (3/10) lalu.

Diskusi Terbatas IKI: Persoalan Mendasar adalah Implementasi!

Peserta Diskusi Terbatas IKI diikuti oleh perwakilan pemerintah, LSM, Ormas dan Mahasiswa

IKI-JAKARTA. Ketua Umum IKI Slamet Effendy Yusuf menyatakan bahwa apabila ditinjau dari aspek regulasi, negara dipandang telah cukup memberikan jaminan konstitusional dalam hal pemenuhan hak-hak kewarganegaraan dan kependudukan. Hal itu dikemukakan Slamet ketika memberikan pengantar dalam Diskusi Terbatas “Evaluasi Pelaksanaan Regulasi Hak-hak Kewarganegaraan dan Kependudukan” yang dilaksanakan di Wisma Indocement, Kamis (3/10) lalu.

Diskusi Terbatas: Evaluasi Pelaksanaan Hak-hak Kewarganegaraan dan Kependudukan

Diskusi Terbatas IKI, Wisma Indocement Lt 21, Jakarta, 3-Okt-2013

IKI-JAKARTA. Jaminan konstitusional dan pelaksanaan hak-hak kewarganegaraan dan kependudukan di suatu negara menjadi salah satu indikator derajat kondisi dan kualitas negara tersebut, apakah tergolong negara demokratis dan nomokratis, atau negara otoriter, totaliter, rasis, atau fasis. Demikian disampaikan Ketua Umum IKI Slamet Effendy Yusuf dalam pengantar Diskusi Terbatas “Evaluasi Pelaksanaan Regulasi Hak-hak Kewarganegaraan dan Kependudukan” bertempat di Wisma Indocement, Kamis (3/10) lalu.

Kampanye Akta Kelahiran Gratis di TVRI

Pertemuan Ketua Umum IKI dengan Dewan Pengawas TVRI

Institut kewarganegaraan Indonesia (IKI) merupakan lembaga sosial yang concern terhadap masalah kewarganegaraan, kependudukan dan diskriminasi. Selain itu, IKI juga melakukan sosialisasi perundangan, pendampingan masyarakat dalam mengurus dokumen kewarganegaraan dan dokumen kependudukan, khususnya akta kelahiran. Karena akta kelahiran adalah hak dan dokumen dasar yang memuat identitas diri dan status kewarganegaraan yang bersangkutan.