Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

iki

Diskusi Terbatas (2): UU ADMINDUK BANYAK MASALAH

Kepala Disdukcapil Purwakarta menyampaikan pengalaman instansinya menerapkan UU Adminduk

Revisi UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) telah disetujui DPR dan pemerintah pada 26 November 2003 lalu. Berbagai perubahan mendasar telah terjadi dan menjadikan UU ini jauh lebih memenuhi aspirasi rakyat. Terkait dengan ini, IKI menggelar Diskusi Terbatas tentang Evaluasi Perubahan UU Adminduk pada Jum’at, 13 Desember 2013 di Wisma Indocement, Jakarta dengan mengundang berbagai instansi pemerintah, ormas dan LSM di bidang kependudukan.

Perda pungutan KTP dan Akta Harus Segera Dihapus

Suasana Diskusi Terbatas IKI dalam merespon revisi UU Adminduk yang diadakan di Wisma Indocement Jumat (13/12) lalu

Jakarta (ANTARA News) - Peraturan daerah mengenai pungutan terhadap pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan harus segara dihapus dan petugas kependudukan catatan sipil harus menyiapkan diri untuk memberi pelayanan yang prima.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi Institut Kewarganegaraan Indonesia di Jakarta akhir pekan ini. 

Bupati Purwakarta: Itu Kewajiban Negara, Wajar Kalau Gratis!

Bicaranya lembut tapi tegas dan sistematis, demikianlah cara bertutur Dedi Mulyadi yang telah memimpin Kabupaten Purwakarta selama 2 periode. Pria kelahiran Sukadaya 11 April 1971 tersebut merupakan satu dari sedikit pemimpin daerah yang telah berhasil menciptakan pelayanan publik yang baik, merakyat dan berhasil mengelola anggaran yang minim secara optimal untuk kepentingan rakyat.

DI SANGIR BANYAK ORANG KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN

Suwandy Sihotang sedang menyampaikan gagasannya

IKI-JAKARTA. Kejadian ini aneh tetapi nyata dan sangat memprihatinkan. Banyak orang Indonesia yang mengalami kesulitan untuk mengurus kewarganegaraannya, terutama di wilayah perbatasan. “Orang di perbatasan banyak yang kehilangan kewarganegaraan. Di Sangir, banyak orang ke Davao, Filipina karena harga jual kakao lebih mahal di Davao,” ungkap Suwandy Sihotang, aktivis GGPAS Indonesia dalam sesi dialog pada Diskusi Terbatas “Evaluasi Pelaksanaan regulasi Hak-hak Kewarganegaraan dan Kependudukan”, Kamis (3/10) lalu di Jakarta.

Diskusi IKI: SUAMI WN PAKISTAN SULIT MASUK INDONESIA

Tampak Sylvia Butt dari Indome for Pakistan sedang mengikuti diskusi

IKI-JAKARTA. Perempuan WNI yang bersuamikan WN Pakistan mengeluhkan perlakuan diskriminatif yang dilakukan pihak Imigrasi. Suaminya sulit masuk ke Indonesia karena pemeriksaan yang sangat ketat oleh Imigrasi. “Ketika saya tanyakan kepada Imigrasi, mereka menjawab karena di Pakistan banyak terjadi terorisme,” ungkap Sylvi Butt dalam sesi dialog pada Diskusi Terbatas “Evaluasi Pelaksanaan regulasi Hak-hak Kewarganegaraan dan Kependudukan”, Kamis (3/10) lalu di Jakarta.

Akta Kelahiran dan Tanggung Jawab Negara

Akta Kelahiran adalah Tanggung Jawab Negara

Terbitnya nota kesepahaman delapan menteri tanggal 13 Mei 2011 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dalam rangka Perlindungan Anak merupakan langkah awal pemenuhan hak dasar bagi setiap warga negara.

Diskusi Terbatas IKI: MENUJU STELSEL AKTIF BAGI NEGARA

Ki-Ka: Indradi Kusuma, Slamet Effendy Yusuf, Saifullah Ma'shum, Eddy Setiawan dalam Diskusi IKI

 

IKI-JAKARTA. Dalam pengantar Diskusi Terbatas “Evaluasi Pelaksanaan Hak-hak Kewarganegaraan dan Kependudukan”, Ketua Umum IKI Slamet Effendy Yusuf menyatakan, salah satu hal mendasar yang penting dilakukan reformasi adalah perubahan stelsel dalam pemenuhan hak-hak kewarganegaraan dan kependudukan.

Pemda Karawang Menyambut Baik Kerjasama dengan IKI

Kiri-Kanan: Eddy Setiawan, Yunita, Chandra, Prasetyadji, Cellica Nurrachadiana, Saifullah Ma'shum dan Isyanto

IKI – JAKARTA: Audiensi IKI dengan Wakil Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana berlangsung penuh kehangatan dan jauh dari kesan formalitas yang kaku, bahkan diskusi berlangsung sangat egaliter dan renyah.  Dr Cellica mengungkapkan beberapa program terkait Akta Kelahiran yang telah dilaksanakan di Kabupaten Karawang serta berbagai kendala yang masih dihadapi. Studi banding juga telah dilakukan ke daerah sekitar yang memiliki program yang maju seperti Kabupaten Purwakarta, namun Bupati yang berlatar belakang dokter ini mengungkapkan ia tidak bisa serta merta menyerap mentah-mentah program di daerah lain karena harus disesuaikan dengan karakteristik khas Kabupaten Karawang.

Wakil Bupati Karawang: Ini Menarik!

Wakil Bupati Karawang sedang mengamati Poster Kampanye Akta Kelahiran dari IKI

Wakil Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana menyatakan ketertarikannya pada konsep kampanye akta kelahiran yang telah dibuat oleh Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah karena konsep kampanye sangat interaktif dan menghibur sehingga mudah menarik perhatian masyarakat dan gampang dipahami. Hal ini terungkap dalam audiensi pengurus IKI dengan Wakil Bupati termuda tersebut Selasa, 8 Oktober 2013.

Diskusi Terbatas IKI: Masih Ada yang Minta SBKRI?

Ketua Umum IKI Slamet Effendy Yusuf dan Indradi Kusuma Sekretaris Umum IKI membuka Diskusi Terbatas

IKI-JAKARTA. Sejak disahkannya UU Kewarganegaraan Republik Indonesia pada 1 Agustus 2006 lalu, berarti sudah selama 7 tahun lebih UU tersebut berlaku, dan sesungguhnya tidak perlu lagi muncul pertanyaan dari aparatur penyelenggara negara yang mengharuskan seseorang untuk menunjukkan bukti kewarganegaraan seseorang lain diluar KTP dan akta kelahiran ketika mengurus dokumen kewarganegaraan atau kependudukan. Masih kerap muncul kasus keharusan bagi sebagian Saudara-saudara kita untuk menunjukkan SBKRI. Padahal sejak adanya UU Kewarganegaraan, maka SBKRI sudah tidak diperlukan lagi. Demikian diungkapkan Ketua Umum IKI Slamet Effendy Yusuf dalam pengantar Diskusi Terbatas “Evaluasi Pelaksanaan Regulasi Hak-hak Kewarganegaraan dan Kependudukan” bertempat di Wisma Indocement, Kamis (3/10) lalu.

Pages

Berita

Suasana perekaman KTP Elektronik di Blora pada masa pandemi
New Normal Perekaman KTP
Peneliti Senior Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Prasetyadji bersama Staf IKI Indah Widiyani, Risma Nuraini dan Yesaya sedang membantu pengisian berkas permohonan akta kelahiran bagi anak-anak Panti Asuhan Griya Asih, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di Sekretariat IKI Wisma46 Lantai 14 Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav 1 Jakarta, untuk diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. 4/2/2020.
Lahir dan Besar di Panti Asuhan
Sapto BW didampingi Sofian mewakili Dinas Dukcapil Propinsi DKI Jakarta menyerahkan akta kelahiran warga pemulung kepada Peneliti IKI Swandy Sihotang didamping Prasetyadji, di Jakarta 28/1/2020.
IKI Dukung Disdukcapil DKI Jakarta Fasilitasi Komunitas Pemulung & Anak Jalanan
Sekjen MPR RI Apresiasi IKI Terbitkan Buku Risalah Pembentukan UU Kewarganegaraan
Begini Cara Kerja Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri