Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

iki

Kasus Kewarganegaraan Tersisa

Peneliti IKI, Eddy Setiawan, Menerima Pengaduan dari Masyarakat

Institut Kewarganegaraan Indonesia adalah organisasi sosial yang dibentuk oleh tokoh-tokoh dari beragam latar belakang secara politik, suku, dan agama. IKI demikian singkatan yang disepakati para pengurus, didedikasikan untuk mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Mencegah Keadaan Tanpa Kewarganegaraan melalui Akta Kelahiran

Suasana Diskusi Meja Bundar UNHCR

Keadaan tanpa kewarganegaraan (statelessness) adalah fakta yang terjadi di berbagai negara, tak kurang dari 10 juta orang di dunia mengalami kondisi ini, termasuk anak-anak yang rentan terhadap tindak kejahatan penjualan manusia, mafia narkoba, dan lain sebagainya. Tanpa kewarganegaraan berarti tanpa perlindungan dari negara manapun. Indonesia pun menghadapi persoalan terkait isu ini misal pada TKI non prosedural dan turunananya di luar negeri,  orang Tionghoa turun temurun yang tidak diberi identitas, anak perkawinan campur yang terlambat mendaftar dan orang-orang di perbatasan.

Menuju Negara yang Melayani

Presiden RI di tengah Rakyat

Pemerintahan Jokowi JK melalui Kementerian Dalam Negeri telah menghentikan sementara program KTP Elektronik, karena berbagai persoalan seperti masalah validitas data, beredarnya KTP El palsu, KTP El ganda, hingga masalah korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara elektronik, pada pemerintahan sebelumnya.

Menkumham: Ini Penting dan Harus Dituntaskan Penyelesaiannya

Menteri Hukum dan HAM (Kiri) tampak serius menyimak penjelasan dari Ketua Umum IKI

Persoalan kewarganegaraan bagi sebagian besar Warga Negara Indonesia tidaklah menjadi suatu momok yang menakutkan, namun bagi sebagian kecil orang-orang Indonesia yang hingga saaat ini menghadapi kendalam masalah kewarganegaraan, hal ini menjadi beban tersendiri baik dalam artian psikologis, maupun materi.

100 ribu keturunan Tionghoa masih belum miliki bukti kewarganegaraan

Slamet Effendy Yusuf dan Harkristuti Harkrisnowo
Jakarta (ANTARA News) - Sekitar 100 ribu penduduk Indonesia keturunan Tionghoa belum memiliki bukti kewarganegaraan sebab orang tua, kakek nenek maupun buyut mereka tidak mendapat bukti kewarganegaraan.

Masih ada Pemda kutip biaya akta kelahiran

Akta Kelahiran Gratis

Jakarta (ANTARA News) - Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) menemukan ada Pemerintah Daerah yang masih menjadikan Akta Kelahiran, KTP, KK dan lain-lain sebagai sumber pendapatan daerah.

"Kami mendesak mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk menganulir Peraturan Daerah tersebut.  Ada Pemerintah daerah memungut pembiayaan administrasi kependudukan dengan alasan ada Perda yang mengatur hal tersebut," kata Sekretaris Umum IKI Indradi Kusuma dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.

Walikota Tangsel: Saya Tegaskan, Seluruh Dokumen Dukcapil Gratis

Airin Rachmi Diany menyerahkan akta kelahiran secara simbolis Minggu 14 September 2014

Acara Car Free Day di depan areal Teras Kota Tangerang Selatan pada Minggu, 14 September 2014 tampak lebih meriah dari biasanya dengan kehadiran mobil pelayanan keliling milik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Kehadiran mobil serta beberapa stand dinas terkait hari itu adalah untuk melengkapi acara yang digelar Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Kota Tangsel.

Kerjasama IKI dan Pemkot Tangerang Makin Erat

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan animo masyarakat Kota Tangerang terhadap kepemilikan akta kelahiran, IKI dan Pemko Tangerang telah menandatangani Nota Kesepahaman pada bulan Mei lalu.  Nota Kesepahaman yang disepakati berlaku selama satu tahun ini dirasakan efektif karena selama ini masih banyak masyarakat di Kota Tangerang yang masih ragu-ragu dalam mengurus berbagai dokumen akibat pengalaman dipersulit dan biaya tinggi di masa lalu.

Pages

Berita

Suasana perekaman KTP Elektronik di Blora pada masa pandemi
New Normal Perekaman KTP
Peneliti Senior Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Prasetyadji bersama Staf IKI Indah Widiyani, Risma Nuraini dan Yesaya sedang membantu pengisian berkas permohonan akta kelahiran bagi anak-anak Panti Asuhan Griya Asih, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di Sekretariat IKI Wisma46 Lantai 14 Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav 1 Jakarta, untuk diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. 4/2/2020.
Lahir dan Besar di Panti Asuhan
Sapto BW didampingi Sofian mewakili Dinas Dukcapil Propinsi DKI Jakarta menyerahkan akta kelahiran warga pemulung kepada Peneliti IKI Swandy Sihotang didamping Prasetyadji, di Jakarta 28/1/2020.
IKI Dukung Disdukcapil DKI Jakarta Fasilitasi Komunitas Pemulung & Anak Jalanan
Sekjen MPR RI Apresiasi IKI Terbitkan Buku Risalah Pembentukan UU Kewarganegaraan
Begini Cara Kerja Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri