Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Administrasi Kependudukan

Bagaiamana Persiapan sebelum Vaksin?

Vaksin Covid 19

Program vaksinasi Covid-19 telah dilaksanakan terhadap kelompok tenaga kesehatan, dan pelayan publik esensial, dan kini telah mulai dibuka untuk masyarakat pedagang pasar. Peserta saat proses verifikasi oleh petugas sebelum pelaksanaan vaksinasinasi, wajib mengkonfirmasi domisili dan pemeriksaan sederhana terhadap kondisi kesehatan dan penyakit yang pernah diderita.

Cara Cek Sudahkah Terdaftar sebagai Penerima Vaksin?

Program Vaksinasi Massal sudah Dimulai Januari 2021

Pemerintah Indonesia telah memulai program vaksinasi Covid-19 secara massal di Indonesia mulai Rabu, 13 Januari 2021, dengan target awal para tenaga kesehatan dan petugas publik esensial. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah mengirimkan Short Message Service (SMS) serentak untuk seluruh penerima vaksin Covid-19 yang telah terdaftar pada tahap pertama.

Persediaan Blangko KTP Elektronik di Kemendagri Habis

Meskipun pemerintah tengah berupaya mengejar penyelesaian perekaman data kependudukan, persediaan blangko KTP elektronik habis. Sebagai gantinya, warga bisa menggunakan surat keterangan dari dinas kependudukan kabupaten/kota setempat.

Saat ini, pemerintah masih memproses pengadaan 17 juta blangko KTP elektronik untuk memenuhi kebutuhan dinas kependudukan di daerah. Namun, untuk daerah yang masih memiliki persediaan blangko, pencetakan KTP elektronik bisa dilakukan.

Kewajiban Konstitusional Negara Terhadap Fakir Miskin dan Anak Terlantar

Diskusi Terbatas IKI 21 Mei 2015

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi dengan indikator rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya ekonomi yang dapat diakses, kelaparan, gizi buruk, kurannya akses terhadap pelayanan kesehatan, tingginya angka kematian, keterbatasan akses pada pendidikan dan pelayanan dasar lainnya, ketiadaan tempat tinggal yang layak, diskriminasi hingga pengucilan. Indonesia termasuk negara dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi, sehingga pemerintahan pasca reformasi telah memulai upaya-upaya untuk menanggulangi angka kemiskinan.

Momentum Percepatan Tertib Adminduk

Peraturan Pelaksanaan UU Adminduk Perubahan Harus Segera Diterbitkan

Sensus Sosial Ekonomi Nasional 2012 mencatat sekitar 24 juta anak Indonesia belum memiliki akta kelahiran dan pada umumnya berasal dari keluarga termiskin. Data ini akan menjadi beberapa kali lipat jika orang-orang di luar kategori anak dimasukkan dalam perhitungan, karena Indonesia baru memiliki aturan terkait akta kelahiran bagi masyarakat pada umumnya pada tahun 1990, dan baru mewajibkan kepemilikan akta kelahiran sejak terbitnya UU Adminduk pada tahun 2006.

Masih ada Pemda kutip biaya akta kelahiran

Akta Kelahiran Gratis

Jakarta (ANTARA News) - Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) menemukan ada Pemerintah Daerah yang masih menjadikan Akta Kelahiran, KTP, KK dan lain-lain sebagai sumber pendapatan daerah.

"Kami mendesak mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk menganulir Peraturan Daerah tersebut.  Ada Pemerintah daerah memungut pembiayaan administrasi kependudukan dengan alasan ada Perda yang mengatur hal tersebut," kata Sekretaris Umum IKI Indradi Kusuma dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.

Rapat Pleno IKI 2013

Pembina dan Pengurus IKI

Pengurus Institut Kewarganegaraan Indonesia telah melaksanakan program kerja tahunan yang telah disahkan sejak November 2012. Sebagaimana telah ditentukan, di akhir tahun 2013 ini pengurus telah melaksanakan Rapat Pleno dihadiri seluruh organ yayasan, yakni pembina, pengawas, dan pengurus guna melakukan evaluasi terhadap keseluruhan program kerja 2013 dan mendapatkan masukan mengenai rancangan program kerja 2014.

Perda pungutan KTP dan Akta Harus Segera Dihapus

Suasana Diskusi Terbatas IKI dalam merespon revisi UU Adminduk yang diadakan di Wisma Indocement Jumat (13/12) lalu

Jakarta (ANTARA News) - Peraturan daerah mengenai pungutan terhadap pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan harus segara dihapus dan petugas kependudukan catatan sipil harus menyiapkan diri untuk memberi pelayanan yang prima.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi Institut Kewarganegaraan Indonesia di Jakarta akhir pekan ini. 

KPAI: Perlu Perubahan Paradigma Soal Akta Kelahiran

Salah satu persoalan mendasar yang menyebabkan tetap rendahnya tingkat kepemilikan akta kelahiran di Indonesia adalah paradigma berpikir kita yang belum menempatkan negara pada posisi yang pro aktif. Persoalan akta kelahiran harus ditempatkan sebagai persoalan Hak setiap Warga Negara Indonesia, dan merupakan kewajiban negara.

 

Berita

Seorang dokter sedang menanyakan data Calon Penerima Vaksin Covid 19
Kata Ombudsman soal Data Lansia untuk Vaksinasi
Dirjen Dukcapil Zudan Arif saat penandatanganan MoU
Data Dukcapil dan Program Vaksinasi Covid 19
Vaksin Covid 19
Bagaiamana Persiapan sebelum Vaksin?
Program Vaksinasi Massal sudah Dimulai Januari 2021
Cara Cek Sudahkah Terdaftar sebagai Penerima Vaksin?
Suasana perekaman KTP Elektronik di Blora pada masa pandemi
New Normal Perekaman KTP