Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Adminduk

Data Dukcapil dan Program Vaksinasi Covid 19

Dirjen Dukcapil Zudan Arif saat penandatanganan MoU

Pemerintah menyegerakan program vaksinasi virus Corona untuk memutus rantai penularan Covid-19 yang berdampak terhadap kesehatan serta perekonomian nasional. Dengan cakupan vaksinasi bagi penduduk Indonesia yang sangat besar serta wilayah yang begitu luas, dan jumlah vaksin yang tidak terbatas, diperlukan data kependudukan yang tervalidasi secara akurat.

FGD IKI: Problematika Itsbat Nikah

FGD Problematika Itsbat Nikah

Pencatatan perkawinan untuk masyarakat Indonesia mulai diatur pada 1974 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dalam bentuk akta perkawinan atau sering disebut buku nikah, dan populer di kalangan masyarakat disebut dengan istilah surat nikah. Secara spesifik perihal pencatatan perkawinan tersebut tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UUP: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Warga Pun Terpaksa Menempuh “Jalan Tol”

Tuntutan Pelayanan Birokrasi

Seorang ibu buruh cuci dari Desa Cijantra, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang Banten, memberikan pengakuan menyentuh. Demi mengurus kepemilikan akta kelahiran anaknya, dia harus mengutang kepada tetangganya, Rp 200.000. hal serupa dilakukan salah satu earga deda Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang.

“Untuk mendapatkan akta kelahiran, masih harus melewati ‘jalan tol’. Supaya cepat didapat harus membayar uang terlebih dahulu kepada oknum kantor kelurahan atau kecamatan,” kata Kicong, pengurus RT 003 RW 005, Desa Mekarsari, di Tangerang, Senin (22/6).

Momentum Percepatan Tertib Adminduk

Peraturan Pelaksanaan UU Adminduk Perubahan Harus Segera Diterbitkan

Sensus Sosial Ekonomi Nasional 2012 mencatat sekitar 24 juta anak Indonesia belum memiliki akta kelahiran dan pada umumnya berasal dari keluarga termiskin. Data ini akan menjadi beberapa kali lipat jika orang-orang di luar kategori anak dimasukkan dalam perhitungan, karena Indonesia baru memiliki aturan terkait akta kelahiran bagi masyarakat pada umumnya pada tahun 1990, dan baru mewajibkan kepemilikan akta kelahiran sejak terbitnya UU Adminduk pada tahun 2006.

Menuju Negara yang Melayani

Presiden RI di tengah Rakyat

Pemerintahan Jokowi JK melalui Kementerian Dalam Negeri telah menghentikan sementara program KTP Elektronik, karena berbagai persoalan seperti masalah validitas data, beredarnya KTP El palsu, KTP El ganda, hingga masalah korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara elektronik, pada pemerintahan sebelumnya.

Perda Pemungutan Adminduk Bakal Dihapus

Akta Kelahiran Harus Gratis itu Perintah Undang-Undang
Jakarta – Masih berlakunya sejumlah peraturan daerah (Perda) yang melegalkan pungutan biaya  administrasi kependudukan (Adminduk), sangat meresahkan masyarakat. Padahal pungutan biaya adminduk itu telah dibatalkan melalui dua keputusan, yakni UU No.24 Tahun 2013 dan Putusan MK No.18/PUU-XI/2013.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dodi Riyadmadji mengakui terdapat sejumlah daerah yang masih melakukan pungutan dalam pelayanan adminduk. Kebijakan tersebut memang tidak dibenarkan sesuai UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Diskusi Terbatas (2): UU ADMINDUK BANYAK MASALAH

Kepala Disdukcapil Purwakarta menyampaikan pengalaman instansinya menerapkan UU Adminduk

Revisi UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) telah disetujui DPR dan pemerintah pada 26 November 2003 lalu. Berbagai perubahan mendasar telah terjadi dan menjadikan UU ini jauh lebih memenuhi aspirasi rakyat. Terkait dengan ini, IKI menggelar Diskusi Terbatas tentang Evaluasi Perubahan UU Adminduk pada Jum’at, 13 Desember 2013 di Wisma Indocement, Jakarta dengan mengundang berbagai instansi pemerintah, ormas dan LSM di bidang kependudukan.

Pages

Berita

Seorang dokter sedang menanyakan data Calon Penerima Vaksin Covid 19
Kata Ombudsman soal Data Lansia untuk Vaksinasi
Dirjen Dukcapil Zudan Arif saat penandatanganan MoU
Data Dukcapil dan Program Vaksinasi Covid 19
Vaksin Covid 19
Bagaiamana Persiapan sebelum Vaksin?
Program Vaksinasi Massal sudah Dimulai Januari 2021
Cara Cek Sudahkah Terdaftar sebagai Penerima Vaksin?
Suasana perekaman KTP Elektronik di Blora pada masa pandemi
New Normal Perekaman KTP