2 years 8 months ago
Sesuai dengan UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, bagi anak yang dilahirkan pada dan setelah 1 Agustus 2006 dari pasangan WNI atau salah satu orang tuanya adalah WNI maka dapat mengajukan kewarganegaraan ganda terbatas dengan ketentuan sebagai berikut:
2 years 8 months ago
(Sebuah catatan untuk dasawarsa UU kewarganegaraan)
Rabu, 10 Agustus 2016 18:02 WIB | 190 Views
Oleh Prasetyadji *)
Tiga ribu peraturan daerah (perda) "bermasalah" sudah dicabut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, namun belum satu pun perda mengenai denda keterlambatan pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil turut dicabut.
2 years 8 months ago
Pada tanggal 1 Agustus 2016 ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI (UU Kewarganegaraan) genap berusia satu dekade, sebuah usia yang belum dapat dikatakan panjang untuk ukuran berlakunya sebuah undang-undang.
2 years 11 months ago
Jakarta (ANTARA News) - Kabupaten Sambas melakukan nota kesepahaman (MoU) dengan Institut Kewarganegaraan Indonesia untuk percepatan penyelesaian masalah-masalah kewarganegaraan dan pembuatan dokumen kependudukan bagi warga masyarakat Sambas.
3 years 2 months ago
Sudah tiga bulan ini Maria Virginia tergolek di boks bayi. Napasnya tersengal-sengal, sesekali ia menangis karena kehausan dan mungkin merasakan kesakitan yang luar biasa. Bayi merah ini mempunyai kelainan jantung dan tidak memiliki lubang anus sejak lahir.
3 years 3 months ago
Judul Buku : Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa
Penulis : Onghokham
Tahun Terbit : 2009
Penerbit : Komunitas Bambu
Tebal : xxxiv + 190
ISBN : 979-3731-63-x
4 years 1 month ago
Sensus Sosial Ekonomi Nasional 2012 mencatat sekitar 24 juta anak Indonesia belum memiliki akta kelahiran dan pada umumnya berasal dari keluarga termiskin.
4 years 1 month ago
Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) merintis kerja sama sosialisasi akta lahir gratis di Kabupaten Tangerang.
4 years 4 months ago
Pemerintahan Jokowi JK melalui Kementerian Dalam Negeri telah menghentikan sementara program KTP Elektronik, karena berbagai persoalan seperti masalah validitas data, beredarnya KTP El palsu, KTP El ganda, hingga masalah korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara elektronik, pada pemerintahan sebelumnya.
