Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Publikasi

Presiden RI di tengah Rakyat
3 years 11 months ago

Pemerintahan Jokowi JK melalui Kementerian Dalam Negeri telah menghentikan sementara program KTP Elektronik, karena berbagai persoalan seperti masalah validitas data, beredarnya KTP El palsu, KTP El ganda, hingga masalah korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara elektronik, pada pemerintahan sebelumnya.

Indonesia
3 years 11 months ago

SEKITAR 100.000 pemukim etnis Tionghoa yang sesungguhnya warga negara Indonesia tetapi tanpa dokumen apa pun sebagai akibat kebijakan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1959, akan segera mendapat kejelasan status kewarganegaraan Indonesia.

Akta Kelahiran Harus Gratis itu Perintah Undang-Undang
3 years 12 months ago
Jakarta – Masih berlakunya sejumlah peraturan daerah (Perda) yang melegalkan pungutan biaya  administrasi kependudukan (Adminduk), sangat meresahkan masyarakat. Padahal pungutan biaya adminduk itu telah dibatalkan melalui dua keputusan, yakni UU No.24 Tahun 2013 dan Putusan MK No.18/PUU-XI/2013.
Akta Kelahiran Gratis
3 years 12 months ago

Jakarta (ANTARA News) - Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) menemukan ada Pemerintah Daerah yang masih menjadikan Akta Kelahiran, KTP, KK dan lain-lain sebagai sumber pendapatan daerah.

Surat Pembaca Kompas
4 years 1 month ago

Pada Oktober 2013 saya membuatkan akta kelahiran untuk anak (Djasiah Weninggalih). Persyaratan lengkap. Rupanya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akta tidak jelas kapan selesai.

Yayasan Pu Hua turut melakukan sosialisasi akta kelahiran bersama IKI di Banyumas
4 years 9 months ago

IKI, Purwokerto-Akta kelahiran merupakan merupakan dokumen dasar penduduk yang sangat penting yang menjelaskan identitas diri dan status kewarganengaraan seseorang. Diberikan kepada semua penduduk Indonesia tanpa terkecuali, tanpa diskriminasi.

Akta Kelahiran adalah Tanggung Jawab Negara
5 years 2 weeks ago

Terbitnya nota kesepahaman delapan menteri tanggal 13 Mei 2011 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dalam rangka Perlindungan Anak merupakan langkah awal pemenuhan hak dasar bagi setiap warga negara.

Ki-Ka: Indradi Kusuma, Slamet Effendy Yusuf, Saifullah Ma'shum, Eddy Setiawan dalam Diskusi IKI
5 years 3 weeks ago

 

IKI-JAKARTA. Dalam pengantar Diskusi Terbatas “Evaluasi Pelaksanaan Hak-hak Kewarganegaraan dan Kependudukan”, Ketua Umum IKI Slamet Effendy Yusuf menyatakan, salah satu hal mendasar yang penting dilakukan reformasi adalah perubahan stelsel dalam pemenuhan hak-hak kewarganegaraan dan kependudukan.

Pages