Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Publikasi

2 years 4 months ago

IKI -  Kementerian Dalam Negeri didorong segera mengevaluasi penyebab masih adanya sekitar 22 juta penduduk Indonesia yang belum menjalankan perekaman data kependudukan untuk membuat kartu tanda penduduk elektronik. Kemendagri juga diminta memastikan masyarakat tidak dirugikan akibat adanya kesalahan pemerintah memberi layanan kependudukan.

2 years 4 months ago

Negara wajib menjamin hak setiap warganya untuk memperoleh identitas. Jangan sampai akses dan hak dasar warga negara dibatasi karena ada persoalan administrasi yang membuat mereka sulit mendapat identitas. Terlebih, kesulitan itu bukan karena kesalahan warga.

2 years 5 months ago

Suatu saat sekitar 2008, saya melakukan sebuah peliputan jurnalistik untuk sebuah media Inggris ke beberapa negara bersama beberapa rekan, salah satunya asal India. Ia memegang dua paspor: Inggris dan India.

Tentu saja ia memilikinya dengan diam-diam. Inggris memperbolehkan kepemilikan paspor ganda. Tak masalah. Tetapi tidak dengan India.

2 years 5 months ago

2 years 5 months ago

Kasus yang menimpa Arcandra Tahar - Menteri ESDM dengan Kasus yang dialami oleh Gloria Natapradja Hamel - Paskibraka, sebetulnya sangat berbeda, karena posisi Gloria sebagai anak-anak (belum berusia 18 tahun) sedangkan Archandra kemungkinan memiliki paspor Amerika pada saat sudah dewasa.

2 years 5 months ago

Sesuai dengan UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, bagi anak yang dilahirkan pada dan setelah 1 Agustus 2006 dari pasangan WNI atau salah satu orang tuanya adalah WNI maka dapat mengajukan kewarganegaraan ganda terbatas dengan ketentuan sebagai berikut:

2 years 5 months ago

(Sebuah catatan untuk dasawarsa UU kewarganegaraan)

Rabu, 10 Agustus 2016 18:02 WIB | 190 Views

Oleh Prasetyadji *)

Tiga ribu peraturan daerah (perda) "bermasalah" sudah dicabut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, namun belum satu pun perda mengenai denda keterlambatan pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil turut dicabut.

2 years 5 months ago

Pada tanggal 1 Agustus 2016 ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI (UU Kewarganegaraan) genap berusia satu dekade, sebuah usia yang belum dapat dikatakan panjang untuk ukuran berlakunya sebuah undang-undang. 

Penandatangan Nota Kesepahaman IKI dan Pemerintah Kabupaten Sambas. Ki-Ka: Hamid Awaludin, Ph.D (Penasehat IKI), dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi, MPH (Bupati Sambas), Saifullah Ma'shum, M.Si (Ketua III), dan Sunaryo, M.Si (Ketua Dinas Dukcapil Kabupaten Sambas)
2 years 8 months ago

Jakarta (ANTARA News) - Kabupaten Sambas melakukan nota kesepahaman (MoU) dengan Institut Kewarganegaraan Indonesia untuk percepatan penyelesaian masalah-masalah kewarganegaraan dan pembuatan dokumen kependudukan bagi warga masyarakat Sambas.

2 years 10 months ago

Oleh Prasetyadji *)

Pages