1 year 9 months ago
Perdebatan mengenai Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) khususnya bagi warga peranakan Tionghoa muncul kembali dalam diskusi terbatas yang diselenggarakan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI), beberapa waktu yang lalu.
1 year 11 months ago
Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) menjalin kerja sama (MoU) dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tangerang dalam pendampingan pengurusan penerbitan dokumen Kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Tangerang, khususnya masyarakat marjinal dan kurang mampu.
1 year 11 months ago
Bagi anda yang ingin mengetahui dan melihat akta kelahiran di luar nikah dibawah ini adalah penampakannya.
2 years 1 month ago
Pemerintah Indonesia saat ini melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sedang gencar-gencarnya mempercepat peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi seluruh penduduk Indonesia, terlebih khusus anak-anak.
2 years 1 month ago
Berikut ini adalah beberapa manfaat jika kita memiliki akte kelahiran :
2 years 2 months ago
Administrasi kependudukan merupakan alat negara untuk mengetahui peristiwa-peristiwa penting yang dialami penduduknya seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan peristiwa kependudukan lainnya seperti jejak-rekam mutasi domisili penduduknya.
2 years 2 months ago
IKI - Administrasi Kependudukan, merupakan alat negara untuk mengetahui peristiwa-peristiwa penting yang dialami penduduknya seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan peristiwa kependudukan lainnya seperti jejak-rekam mutasi domisili penduduknya.
2 years 2 months ago
Peneliti dari The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, menilai kalau pendapat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang membolehkan pengosongan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik bagi penganut di luar enam agama yang diakui, telah sesuai isi Undang-undang (UU) nomor 24 tahun 2013.
2 years 2 months ago
Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menerangkan bahwa Propinsi Banten merupakan propinsi dengan angka kepemilikan akta kelahiran yang rendah, sementara jumlah penduduk dan tingkat kemiskinannya tinggi.
