Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Status Kewarganegaraan ABG yang Melampui Batas 21 Tahun

Kewarganegaraan merupakan salah satu bentuk status hukum yang berhak dimiliki setiap manusia Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (4) yakni Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Turunannya kemudian diatur juga dalam UU HAM Pasal 26 ayat (1) dan (2) serta Pasal 53 yang menekankan pada status kewarganegaraan anak yaitu “Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.”

Status kewarganegaraan anak-anak di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 kategori yaitu anak-anak berkewarganegaraan Indonesia, asing, dan anak berkewarganegaraan ganda atau biasa disingkat ABG. Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia saat ini memang mengatur adanya hak bagi anak-anak hasil perkawinan campur untuk memiliki kewarganegaraan ganda secara terbatas.

Undang-undang yang disahkan tahun 2006 ini mengatur bahwa anak-anak hasil perkawinan campur yang lahir sebelum UU Kewarganegaraan disahkan, diberikan waktu selama 4 tahun hingga tahun 2010 untuk mendaftarkan diri sebagai ABG. Sementara anak-anak yang lahir setelah UU disahkan memperoleh kewarganegaraan ganda dengan ketentuan sesuai UU yang berlaku. Namun, meski UU ini sudah disahkan dan mulai disosialisasikan sejak 2006 ternyata masih banyak orangtua dari ABG yang kurang memahami ataupun lalai untuk melakukan pemilihan kewarganegaraan saat anak berusia 18 tahun plus 3 atau sebelum berusia 21 tahun.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI dengan diinisiasi Direktrorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) yang menangani langsung persoalan kewarganegaraan ganda terbatas ini, melakukan penelitian tentang status kewarganegaraan ABG yang melampaui batas usia 21 tahun di Indonesia. Lokasi penelitian adalah 4 wilayah yang dinilai memiliki populasi perkawinan campur tinggi yaitu DKI Jakarta, Bali, Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah.

Tim Peneliti yang dipimpin Seprizal selaku Kepala Pusat Badan Penelitian Hukum dan HAM Kemenkumham menemukan bahwa masih banyak terdapat anak-anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang orangtua ataupun dirinya kurang memahami atau lalai terhadap batas usia 21 tahun. Hal ini secara yuridis berarti anak akan kehilangan kewarganegaraan Indonesia-nya dan menjadi orang asing. Sebagian kondisi ini disebabkan oleh posisi anak-anak tersebut masih menempuh pendidikan dengan fasilitas sebagai warga negara orangtuanya yang asing.

Keterlambatan melaporkan pemilihan kewarganegaraan ini juga terjadi karena pemahaman yang salah terhadap batas usia 21 tahun. Sebagian orangtua ABG tidak sadar bahwa masa memilih itu adalah mulai umur 18 tahun hingga terakhir 21 tahun, bukan 21 tahun baru mulai mengurus pemilihan kewarganegaran anak-anaknya. Kesalahan ini mengakibatkan banyak anak melampaui batas usia 21 tahun dan otomatis menjadi orang asing. Tata cara terkait status kewarganegaraan ABG diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007, akan tetapi peneliti juga menemukan bahwa tidak semua anak yang termasuk dalam pasal 4 huruf c, d, h dan l serta pasal 5 memiliki kewarganegaraan ganda. Terdapat juga kemungkinan anak memiliki kewarganegaran Indonesia saja karena kondisi tertentu, oleh karenanya jika digeneralisir setiap anak sebagai subjek ABG, maka anak-anak yang sebenarnya WNI akan terancam stateless.

Kesimpulan dari penelitian adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 sebagai peraturan pelaksana UU Kewarganegaraan mengatur tentang akibat bila seorang anak berkewarganegaraan ganda melampui batas usia 21 tahun akan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai orang asing. Dengan demikian, setiap anak yang termasuk dalam pasal 4 huruf c, d, h, dan l serta pasal 5 sebagai subjek ABG jika tidak menyampaikan pernyataan untuk memilih kewarganegaraan Indonesia sebelum berusia 21 tahun akan diperlakukan sebagai Warga Negara Asing.

Meski demikian, mengingat berbagai kasus yang ada untuk ABG yang melampaui batas usia 21 tahun perlu untuk mempertimbangkan sisi filosofis dan sosiologis keberadaan anak tersebut sehingga perlu ada perbedaan peraturan pelaksana terkait pewarganegaraan bagi anak akibat perkawinan campur.

Saran dari Tim Peneliti adalah pertama, perlu adanya perubahan PP Nomor 2 Tahun 2007 yang mengatur tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan RI. Kedua, PP Nomor 45 tahun 2016 yang mengatur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ketiga, diusulkan adanya sinkronisasi data secara e-gov antara Kemenkumham cq Ditjen AHU dan kemendagri cq ditjen dukcapil dalam mengelola data kependudukan secara valid seperti data kependudukan terpadu antara dukcapil, AHU, Imigrasi, Kepolisia, tenaga kerja dan lain-lain terhadap integrated based citizen. Kelima, perubahan UU Kewarganegaraan terkait harmonisasi terhadap peraturan lain termasuk UU Kependudukan, proses administrasi dan hak milik.

Hasil penelitian Balitbang Kumham ini dipresentasikan pada kegiatan Sosialisasi Hasil Penelitian di Aula Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, pada Rabu, 27 Maret 2019. Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Hukum dan HAM DKI Jakarta, Baroto dan dipresentasikan langsung Kepala Balitbang Kumham Seprizal. Peserta terdiri dari ASN terkait, kedutaan besar beberapa negara seperti Singapura, Tiongkok, dan lain-lain serta lembaga masyarakat seperti Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) dan keluarga perkawinan campur (Perca). (esa/IKI)

 

 

       

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
9 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Berita

Relawan IKI melayani warga tangerang di stand pelayanan Disdukcapil pada Festival Cisadane
Ada Layanan Dukcapil di Festival Cisadane
Upgrade Customer Service Disdukcapil Se-Banten
Itsbat Nikah Gratis untuk 48 Pasangan di Lebak
Warga Cikande Antusias Urus Dokumen Kependudukan
Menjangkau Perbatasan Blora

Copyright © 2016.Institut Kewarganegaraan Indonesia, Wisma 46, Lantai 14, Ruang 14-16, Kota BNI, Jl Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat (10220).