Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Pokja Identitas Hukum: Akhiri Diskriminasi Berbasis Agama/Kepercayaan/Keyakinan!

Pemenuhan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil atau identitas hukum, di
antaranya Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga, dan Akta
Perkawinan adalah hak setiap individu. Hak ini melekat sebagai pengakuan atas keberadaan dan
perlindungan negara pada setiap warganya. Hak ini wajib dipenuhi pemerintah tanpa diskriminasi
berbasis ras, etnis, keyakinan, golongan, dan identitas seksual.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016, yang menganulir Pasal 61 ayat (2) dan Pasal
64 ayat (5) secara final dan pemaknaan “agama” sebagai mencakup “agama dan kepercayaan”
dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Adminduk) merupakan sebuah kemajuan di arah yang tepat. Putusan
ini menegaskan hak konstitusional yang setara bagi setiap warganegara dalam berkeyakinan, dan
tidak hanya terbatas pada enam agama yang “diakui” negara. Ini juga menguatkan semangat
inklusif dan non-diskriminasi yang melandasi UU Adminduk secara keseluruhan.

Meski ini adalah kemenangan, kita tidak boleh lalai pada praktik-praktik diskriminasi di sektor
publik yang lebih dari sekedar pengosongan atau pengisian kolom agama. Beberapa pemberitaan
dan publikasi mendokumentasikan kesulitan para penganut kepercayaan untuk mendaftarkan diri
dan keluarga serta mencatatkan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan
peristiwa penting lainnya sesuai dengan norma kepercayaan mereka. Ada pula dokumentasi
mengenai kelompok-kelompok masyarakat adat seperti Orang Rimba yang dikondisikan untuk
mengaku menganut salah satu agama dominan untuk kemudahan mendapatkan dokumen
kependudukan (BBC Indonesia 2017). Padahal, ketiadaan dokumen administrasi kependudukan
acap kali berujung pada tertutupnya akses ke berbagai layanan dan perlindungan seperti
kesehatan, pendidikan, pemukiman, serta bantuan sosial, hingga pengakuan atas
kewarganegaraan seseorang.

Keputusan MK ini menuntut bukan hanya perubahan pada berbagai aturan pelaksana, tetapi juga
pada sikap layanan publik yang sama pada seluruh warga tanpa dipengaruhi agama dan
kepercayaan yang dianutnya. Pengosongan kolom agama sebelum putusan MK dan pengisian
secara luas setelah putusan MK, telah dan akan tetap berdampak menyingkirkan kelompok warga
yang berkeyakinan minoritas bila sikap dan praktik diskriminatif layanan publik masih dibiarkan.

Berbagai laporan dari organisasi masyarakat sipil termasuk laporan tahunan Kondisi Kebebasan
Beragama yang diterbitkan oleh SETARA Institute sejak tahun 2007 menunjukkan maraknya kasus-
kasus pelanggaran hak yang dilakukan atas dasar agama/keyakinan, termasuk terhadap penganut
aliran kepercayaan. Laporan tahun 2016, menunjukkan bahwa 140 dari 270 kasus perlakuan
diskriminatif berdasarkan agama dilakukan oleh penyelenggara publik (SETARA 2016).
Terkait Putusan MK tersebut di atas, Pokja menyampaikan apresiasi dan menghimbau berbagai
pihak untuk menghormati dan menjalankan Putusan hukum yang final dan mengikat tersebut.

Pokja juga mendesak Pemerintah cq. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta berbagai lembaga terkait untuk segera menindaklanjuti Putusan MK tersebut dengan memperbaharui seluruh aturan terkait, sehingga dapat memulihkan hak-hak sipil dan keperdataan kelompok agama dan kepercayaan yang selama ini terdiskriminasi. Beberapa diantaranya: UU Administrasi Kependudukan, UU Perkawinan, UU Nomor 1/PNPS/1965, UU Sistem Pendidikan Nasional, serta berbagai peraturan perundangan terkait hukum keluarga, dan tata laksana administrasi kependudukan untuk semua aliran kepercayaan. Selain itu, Pokja juga mengajak semua pihak untuk mengawasi dan membantu
penghapusan perlakuan diskriminatif berbasis agama/kepercayaan/keyakinan, ras dan etnis di seluruh kehidupan publik.

Jakarta, 29 November 2017

Kelompok Kerja Masyarakat Sipil untuk Identitas Hukum
1. Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA);
2. Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI);
3. Kemitraan – Partnership for Governance Reform;
4. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK);
5. Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA); dan
6. Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi (GANDI).
 

SEKILAS MENGENAI KELOMPOK KERJA MASYARAKAT SIPIL UNTUK IDENTITAS HUKUM
(POKJA IDENTITAS HUKUM)

Pada tanggal 13 November 2017, Kelompok Kerja Masyarakat Sipil untuk Identitas Hukum (Pokja Identitas
Hukum) resmi terbentuk. Pembentukan Pokja ini diinisiasi oleh Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan
Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) dan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) melalui beberapa kali
pertemuan sepanjang bulan Juli hingga bulan Oktober 2017.

Hingga hari pembentukannya, Pokja (berdasarkan kronologi keterlibatannya) beranggotakan sebagai berikut:
1. Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA);
2. Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI);
3. Kemitraan – Partnership for Governance Reform
4. LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK);
5. Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA); dan
6. Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi (GANDI).

Pembentukan Pokja ini didasari oleh kesadaran pentingnya menyatukan langkah advokasi masyarakat sipil
terhadap isu-isu identitas hukum, pencatatan sipil, hak-hak sipil, statistik hayati (vital statistik) dan
kewarganegaraan, termasuk di dalamnya adalah isu-isu mengenai administrasi kependudukan. Vakumnya
Konsorsium Catatan Sipil, konsorsium multi pemangku kepentingan yang menggagas Undang-Undang
Catatan Sipil pada awal tahun 2000-an, menempatkan advokasi seputar identitas hukum tidak sepenuhnya
terkonsolidasi. Sinergi antar organisasi masyarakat sipil (OMS) tetap terjadi namun dilakukan secara
sporadis.

Puncaknya adalah ketika revisi pertama Undang-Undang Administrasi Kependudukan dilakukan
pemerintah nyaris tanpa pengawalan dari masyarakat sipil. Revisi UU Administrasi Kependudukan
berlangsung dalam senyap. Publik terkesiap ketika revisi UU tersebut disahkan dengan meninggalkan
begitu banyak persoalan administrasi kependudukan yang tak tertampung dalam peraturan yang ada. Ini
berbeda dengan perdebatan sengit di pertengahan tahun 2000-an ketika UU Administrasi Kependudukan,
untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, dibahas dan diperdebatkan di DPR.

Merujuk pada pengalaman tersebut, PUSKAPA dan IKI terdorong untuk mengkonsolidasi kembali advokasi
masyarakat sipil dalam isu-isu identitas hukum. PUSKAPA dan IKI kemudian menginisiasi pertemuan
lanjutan dengan melibatkan Kemitraan, LBH APIK, PEKKA dan GANDI. Melalui beberapa pertemuan
disepakati untuk membentuk kelompok kerja yang kemudian disebut sebagai Kelompok Kerja Masyarakat
Sipil untuk Identitas Hukum atau disingkat Pokja Identitas Hukum. Pencanangan Pokja akan dilakukan
pada tanggal 17 Januari 2018 dalam sebuah event yang bentuk dan kontennya sedang dirumuskan.

Pembentukan Pokja bertujuan:
1. Mengkonsolidasi kembali advokasi masyarakat sipil dalam isu-isu identitas hukum;
2. Melakukan penelitian/kajian dan menyusun policy brief sebagai masukan kepada pemerintah, khususnya    Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait dengan identitas hukum;
3. Mendorong munculnya kebijakan-kebijakan yang inklusif yang memastikan setiap orang tercatat
dan setiap peristiwa penting dicatatkan;
4. Mendorong kebijakan pencatatan sipil yang lebih terbuka, responsif dan pro pada kelompok-kelompok marjinal dan tersisihkan;
5. Mendorong sinergi antar K/L dalam hal interoperabilitas sistem informasi dan pemanfaatan data yang menopang terwujudnya Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (PS2H) yang universal, permanen dan tepat waktu;
6. Mendorong tersedianya data Statistik Hayati yang akurat, lengkap dan tepat waktu yang menjadi sumber perencanaan pembangunan, penganggaran dan pembangunan demokrasi;
7. Mendorong replikasi praktik-praktik baik pelayanan administrasi kependudukan;
8. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah;
9. Mendukung pengembangan kapasitas para pelaku identitas hukum, baik untuk OMS maupun
pemerintah.

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
3 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.