Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Materai, Masih Perlukah?

Dalam kesempatan berdiskusi antara pengurus IKI dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri,  beberapa waktu yang lalu, Dirjen Prof.  Dr.  Zudan Arif Fakrulloh sempat mempertanyakan fungsi dan posisi materai dalam setiap surat pernyataan yang ditandatangani orang perorang dalam beberapa dokumen kependudukan.

"Kita perlu pandangan hukum dari yang ahli soal ini,  sebenarnya apa fungsi dari sebuah materai, " ujarnya.

Pernyataan Zudan tersebut disampaikan terkait dengan banyaknya keluhan dari masyarakat dari kalangan tidak mampu yang mengurus akta kelahiran yang harus menyiapkan beberapa lembar materai.
Apalagi,  berdasarkan kajian IKI,  banyak Dinas Dukcapil memberlakukan persyaratan tentang materai yang berbeda.
"Ada yang perlu tiga materai,  ada yang cukup satu," ujar peneliti IKI, Prasetyadji,  waktu itu.

Dalam pelayanan keliling yang diadakan oleh IKI bersama Dinas Dukcapil Kabupaten Serang 25-26 September ini,  soal materai ini kembali muncul.  Bahkan kali ini lebih runyam lagi.  Saat yanling berlangsung,  persediaan materai habis dan di satu pulau Desa Pulo Panjang tidak ada satu pun warung yang menjual materai.
Padahal jumlah warga yang akan mengurus akta kelahiran masih banyak dan tidak punya materai.  

Kebijakan Khusus

Menghadapi kenyataan ini Sekdiscapil, setelah berkoordinasi dengan pengurus IKI dan relawan, memutuskan untuk tetap melayani warga yang mengurus akta kelahiran meski tanpa membubuhkan materai.
"Kasihan warga yang sudah antusias ingin mengurus akta kelahiran tidak bisa dilayani gara-gara tidak ada materai," ujar Arif,  koordinator Relawan IKI Kab.  Serang.  

Berkaca dari pengalaman di lapangan mengenai penggunaan materai ini, Ditjen Dukcapil perlu membuat edaran tentang keharusan membubuhkan materai dalam dokumen pernyataan bagi warga yang mengurus dokumen kependudukan.

Dokumen apa yang wajib dilengkapi materai, atau apa masih diperlukan materai  sebagai alat legalitas dalam dokumen keperdataan bagi warga yang mengurus dokumen kependudukan?

IKI @saifullah ma'shum

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
5 + 10 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.