Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Lapor Aja ke Om!

Profesor Saskia Eleonor Wieringa yang menjelaskan secara mendalam mengenai AGJI

Suasana kegiatan yang semula serius berubah hangat ketika salah seorang perwailan paralegal LBH Apik dari Nusa Tenggara Barat Siti Aisyah menuturkan pengalamannya di tengah-tengah kegiatan Diseminasi Apik Gender Justice Index disingkat AGJI,

Selasa 9 April 2019 di Jakarta. Aisyah menjadi narasumber bersama 3 perwakilan lainnya dari Papua, Jawa Tengah dan Sulawesi Tenggara.
“Saya dan teman-teman paralegal yang lain di NTB itu semua terbengong-bengong waktu dijelasin (mengenai Ombudsman), kami semua pikir Ombudsman itu nama orang” ujarnya yang disambut tawa tamu undangan yang hadir.

Kegiatan yang diadakan Asosiasi LBH Apik dengan Koordinator Nasional Nursyahbani Katjasungkana ini menghadirkan Profesor Saskia Eleonor Wieringa yang menjelaskan secara mendalam mengenai AGJI, Ninik Rahayu (Ombudsman RI), dan Nina Sardjunani (Staf Ahli Menteri Bappenas).

Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara dengan kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh negara dan pemerintah. Hal ini meliputi juga pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Lembaga ini bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

Ninik Rahayu dalam pemaparannya juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa Ombudsman RI selalu terbuka terhadap aduan masyarakat yang menemukan penyimpangan administrasi dalam pelayanan publik.

“Kalau tadi Ibu Aisyah kenalnya cuma Om, saya ini Tantenya” ujar perempuan yang juga pernah aktif di Komnas
Perempuan ini. Anda menghadapi kesulitan akibat pelaksanaan pelayanan publik yang tidak sesuai
prosedur? Jangan takut, laporin aja ke Om. @esa

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
10 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.