Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

KEWAJIBAN Percepatan Penerbitan KTP-EL dan Dokumen Kependudukan Oleh Disdukcapil

Menteri dalam negeri Tjahyo Kumolo telah mengeluarkan Permendagri NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal-pasal Penting yang Harus Diperhatikan dalam Permendagri tersebut telah disosialisasikan melalui Surat Edaran Nomor 471.13/8039/Dukcapil tentang Percepatan Penerbitan KTP Elektronik (dan Dokumen Kependudukan lainnya). Berikut pasal-pasal tersebut agar diperhatikan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dak kepala Disdukcapil dan jajarannya dengan sebaik-baiknya.

Diharapkan masyarakat juga ikut mengawal kebijakan ini dan meminta kepastian pelaksanaan Permendagri NOMOR 19 TAHUN 2018 tersebut di daerah masing-masing.

 

BAB II

PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

 

Pasal 3

(1) Dokumen kependudukan yang ditingkatkan kualitas pelayanannya paling sedikit:

a. KK;

b. KTP-el;

c. Akta Kelahiran;

d. Akta Perkawinan;

e. Akta Kematian; dan

f. Surat Keterangan Pindah.

 

(2) Penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

(3) Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/ atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan.

(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 4

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota menyediakan fasilitas untuk meningkatkan kualitas layanan Administrasi kependudukan.

(2) Fasilitas peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:

a. menyediakan layanan nomor telepon pengaduan (call center);

b. menyediakan nomor telepon pengaduan;

c. setiap hari mengumumkan semua dokumen yang sudah diterbitkan melalui situs web/papan pengumuman; dan

d. setiap hari m engum um kan jum lah blangko KTP-el yang masih tersedia melalui papan pengum uman/tempat layanan.

 

Pasal 5

Bupati/Wali Kota WAJIB memfasilitasi Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan.
 

Pasal 6

Penduduk yang sudah mengajukan permohonan dan belum mendapatkan layanan dokumen kependudukan untuk segera melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota secara langsung dan/atau melalui nomor telepon pengaduan (call center) daerah setempat.

Pasal 7

(1) Penduduk yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk tetapi belum melakukan perekaman, wajib segera melakukan perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota.

(2) Penduduk yang telah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan KTP-el segera melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota secara langsung dan/atau melalui nomor telepon pengaduan (call center).

Pasal 8

Pimpinan lembaga pemerintahan, swasta dan kelompok masyarakat dapat meminta kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota setempat untuk melakukan pelayanan jemput bola adm inistrasi kependudukan.

Pasal 9

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk segera menerbitkan KTP-el Penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el dan Status perekamannya sudah siap cetak (print ready record).

Pasal 10

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota harus melakukan pelayanan jemput bola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terhadap penduduk yang memiliki kendala paling sedikit:

a. aksesibilitas;

b. sakit;

c. berada di dalam lem baga pemasyarakatan; dan

d. terkendala untuk hadir ketempat layanan administrasi kependudukan.

 

Pasal 11

Dalam hal pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) akan dikenakan ketentuan  Pasal 11 ayat (2) huruf 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(IKI/Editor/EN)

__________________

Sumber PDF: http://dukcapil.kemendagri.go.id/izCFiles/uploads/downloads/Permendagri_...

 

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
4 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.