Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Kabupaten Sambas dan IKI MoU Percepatan Penyelesaian Masalah Kewarganegaraan

Penandatangan Nota Kesepahaman IKI dan Pemerintah Kabupaten Sambas. Ki-Ka: Hamid Awaludin, Ph.D (Penasehat IKI), dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi, MPH (Bupati Sambas), Saifullah Ma'shum, M.Si (Ketua III), dan Sunaryo, M.Si (Ketua Dinas Dukcapil Kabupaten Sambas)

Jakarta (ANTARA News) - Kabupaten Sambas melakukan nota kesepahaman (MoU) dengan Institut Kewarganegaraan Indonesia untuk percepatan penyelesaian masalah-masalah kewarganegaraan dan pembuatan dokumen kependudukan bagi warga masyarakat Sambas. "Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri, artinya perlu mitra kerjasama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik, khususnya masyarakat kabupaten Sambas,” kata Bupati Sambas dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi, MPH pada acara tersebut. Juliarti menjamin di wilayah Sambas semua biaya urusan kegiatan kependudukan dan catatan sipil dibebankan pada APBN, serta semua dokumen kependudukan diterbitkan tidak dipungut biaya.

Penandatanganan nota kesepahaman itu dilakukan juga oleh Ketua III Yayasan IKI, Drs H Saifullah Ma’shum, M.Si, disaksikan Ketua Penasehat IKI yang juga mantan Menteri Hukum & HAM Prof DR Hamid Awaludin, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Sambas, Drs Sunaryo, M.Si. MoU tersebut dilakukan seiring terbitnya Peraturan Menteri Dalam negeri No 9/2016 tentang Percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan Surat Edaran Menteri Dalam negeri No 471/1768/SJ tanggal 12 Mei 2016.

Bupati Sambas merujuk pada UU No 24/2013 tentang Perubahan atas UU No 23/2006 tentang Administrasi kependudukan. "Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka yang aktif adalah pemerintah bukan lagi masyarakat, sehingga segala peristiwa kependudukan wajib dicatatkan oleh pemerintah," katanya. Ketua Penasehat Yayasan IKI, Prof DR Hamid Awaludin, menegaskan "jangan sampai karena tidak memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil, anak-anak menjadi susah dan miskin”.

Beberapa daerah yang telah bekerjasama dengan Yayasan IKI dalam pemenuhan hak khususnya administrasi kependudukan, seperti: Kota Tebing Tinggi, Kab Deli Serdang, Kab Serdang Bedigai, Kota Palembang, Kab Bangka di Sungai Liat, Kab Belitung Timur, Kota Batam, Kab Sambas, Kota Singkawang, Kab Banyumas, Kota Tangerang, Kab Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kab Bogor, Kota Bekasi. Ketua III IKI Saifullah Ma’shum mengemukakan, anak-anak yatim-piatu yang dikelola panti-panti asuhan dan rumah singgah yang orang tuanya tidak diketahui, persyaratan permohonan akta kelahirannya kini dipermudah.

Saifullah menjelaskan, sebelumnya berdasarkan UU 23/2006 tentang Adminduk, harus melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian. "Dengan terbitnya Permendagri No 9/2016 dan Surat Edaran Mendagri No 471/1768/SJ tanggal 12 Mei 2016, maka persyaratan BAP diganti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani Pengurus Panti Asuhan."

Editor: Aditia Maruli COPYRIGHT © ANTARA 2016

Sumber: http://www.antaranews.com/berita/561922/kabupaten-sambas-dan-iki-mou-per...

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
7 + 13 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Berita

Suasana perekaman KTP Elektronik di Blora pada masa pandemi
New Normal Perekaman KTP
Peneliti Senior Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Prasetyadji bersama Staf IKI Indah Widiyani, Risma Nuraini dan Yesaya sedang membantu pengisian berkas permohonan akta kelahiran bagi anak-anak Panti Asuhan Griya Asih, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di Sekretariat IKI Wisma46 Lantai 14 Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav 1 Jakarta, untuk diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. 4/2/2020.
Lahir dan Besar di Panti Asuhan
Sapto BW didampingi Sofian mewakili Dinas Dukcapil Propinsi DKI Jakarta menyerahkan akta kelahiran warga pemulung kepada Peneliti IKI Swandy Sihotang didamping Prasetyadji, di Jakarta 28/1/2020.
IKI Dukung Disdukcapil DKI Jakarta Fasilitasi Komunitas Pemulung & Anak Jalanan
Sekjen MPR RI Apresiasi IKI Terbitkan Buku Risalah Pembentukan UU Kewarganegaraan
Begini Cara Kerja Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri

Copyright © 2016.Institut Kewarganegaraan Indonesia, Wisma 46, Lantai 14, Ruang 14-16, Kota BNI, Jl Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat (10220).