Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

E-KTP, Satu Kartu untuk Semua Urusan, Bisakah?

Debat Cawapres yang digelar oleh KPU pada Minggu 17 Maret 2019 menghadirkan wacana dan kontoversi yang menarik. Salah satu yang menjadi perhatian masyarakat adalah ketika Cawapres 02, Sandiaga Uno membanggakan e-KTP, yang menurutnya supercanggih sehingga tak perlu lagi kartu-kartu program pemerintah lainnya.

Pernyataan itu pun disanggah pesaingnya, Kyai Ma'ruf Amin. Cawapres 01 itu menegaskan bahwa e-KTP yang ada saat ini belum bisa digunakan untuk memfasilitasi berbagai masalah, seperti kesehatan hingga keperluan Pra-Kerja.

"Saya kira selama ini KTP belum bisa dimainkan untuk respon seluruh masalah. Maka kita pakai kartu perseorangan supaya lebih mudah. Apabila nanti sudah saatnya, tidak perlu pakai kartu, pakai HP saja. Kalau masyarakat sudah siap budayanya, kita lihat," kata Ma'ruf seusai debat cawapres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019).

Sebenarnya bukan hal baru Ide KTP sebagai Single Identity (satu-satunya kartu identitas) yang berguna untuk semua urusan. Single Identity Number (SIN) sesungguhnya sudah diterapkan untuk sebagian urusan warga, khususnya di dunia perpajakan. Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo dalam cuitannya mengungkapkan ide menyelesaikan SIN adalah hal penting dan pekerjaan rumah bagi siapapun presiden Indonesia kelak.

"Tanpa SIN, kita tak akan pernah dapat menjadi bangsa yang besar dan maju," kata Prastowo dalam twittnya, Selasa (19/3/2019).

Menurutnya, sejak diwacanakan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo tahun 2001, ide pengembangan sistem identitas tunggal ini bergulir. Akan tetapi sayangnya tak berlanjut.

"Bisa dibayangkan jika NIK dan NPWP bisa dikawinkan, akan sangat dahsyat. Belum lagi efisiensi dan efektivitas administrasi lain," cuitnya lagi.

Prastowo juga menyebutkan sejak 2015 sudah diusulkan kembali, apalagi waktu itu ada momentum tax amnesty, lalu Automatic Exchange of Information

"Sayang ide ini tak populer. Capres-Cawapres dan caleg musti diuji dengan konsep SIN," tukasnya.

Pernyataan Prastowo senada dengan tanggapan Wapres Jusuf Kalla. "Ide awalnya seperti itu, ide awalnya e-KTP itu merangkap sebagai single identity number," kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).

Bahkan, menurut JK, teknologi e-KTP memang dirancang agar warga dapat mengurus berbagai hal, dari fasilitas kesehatan hingga SIM. Namun hal itu belum dapat dilakukan karena teknologi negara masih kurang cepat.

"Bukan hanya kesehatan, bisa untuk urus SIM, untuk urus macam-macam. Jadi secara teknis bisa, karena di situ ada chip-nya, tinggal diisi. Tapi mungkin teknologi kita masih belum cepat ke situ," ujarnya.
 

Kemampuan Teknologi Chip e-KTP

Menyoal pemanfaatan e-KTP tentu tak terlepas dari teknologi chip yang tertanam dalam fisik e-KTP. Lalu apa saja data yang tersimpan dalam chip tersebut saat ini? Berdasarkan rilis info BPPT (www.bppt.go.id). Chip e-KTP memuat informasi data: biodata, foto, citra tanda tangan dan 2 sidik jari telunjuk kanan dan kiri dan metode pengamanan yang tinggi, juga didukung oleh pemanfaatan teknologi biometrik. Teknologi biometrik mampu untuk mengidentifikasi ketunggalan identitas penduduk dari hasil perekaman data penduduk wajib e-KTP, sehingga dapat menghasilkan ketunggalan identitas penduduk (NIK yang unik dan tunggal) sebagai basis pembuatan database kependudukan nasional yang akurat dan data ketunggalan identitas pada e-KTP.

Proses identifikasi ketunggalan identitas pemilik e-KTP dilakukan dengan memadankan (matching) data biometrik penduduk hasil perekaman di kecamatan/Disdukcapil, berupa 10 sidik jari, 2 iris mata dan foto wajah, yang dikirimkan ke data center, terhadap data biometrik penduduk lainnya yang telah tersimpan di database di data center e-KTP Kemendagri. Pemadanan ini hanya dilakukan berdasarkan informasi biometrik, tidak mengikutsertakan nama, tanggal lahir dan data lain.

Sejauh ini hanya data yang disebutkan di atas yang termuat dalam database kependudukan. Database kependudukan yang ada pada server Ditjen Dukcapil belum bisa terintegrasi dengan data kementerian lainnya yang berhubungan dengan kepentingan akses jaminan sosial masyarakat seperti kementerian sosial, kementerian kesehatan, maupun lembaga Jaminan Kesehatan Nasional seperti BPJS.

Tentunya untuk membuat e-KTP bisa menjadi satu kartu yang multiguna atau untuk mengakses banyak manfaat, diperlukan penambahan informasi ataupun terkoneksi pada sumber database yang lebih luas dan lebih kompleks dan tentu konsekwensinya memerlukan kemampuan akses teknologi ataupun mungkin kapasitas chip yang lebih besar dan lebih canggih. Tentu kita akan butuh waktu untuk melakukan pemutakhiran (upgrade) dan pastinya anggaran tambahan yang sangat besar untuk itu.

Pengelolaan Akses Data

Kementerian Dalam Negeri hingga 2018 telah memberikan akses database kependudukan ke 979 lembaga, mulai dari provider telepon seluler hingga lembaga pertahanan dan keamanan.

"Ada 979 [lembaga] yang negara memberikan hak akses melalui Kemendagri, yang boleh langsung mengakses," kata Sesditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri I Gede Sudharta di Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (Tirto.id, 20/7/2018).

Menurut Sudharta, hampir semua kementerian dan lembaga sudah mendapatkan akses tersebut. Misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Tetapi akses yang diberikan itu masih hanya satu arah dan terbatas, sesuai kebutuhan tiap-tiap departemen atau lembaga.

Namun demikian data balikan dari Lembaga yang sudah bisa mengakses database e-KTP belum terintegrasi dengan system database e-KTP. Misalkan, data status penduduk yang masuk golongan miskin dalam data kementerian sosial, ataupun data warga miskin penerima manfaat JKN-KIS (BPJS Kesehatan bersubsidi) datanya tidak bisa dibaca melalui chip yang tertanam dalam e-KTP.

Fakta masih terbatasnya kemampuan e-KTP yang ada saat ini juga diungkapkan oleh Ketua BNP2TKI, Nusron Wahid dalam kesempatannya mewakili tim TKN 01 di sebuah acara TV Swasta. Menanggapi pernyataan Cawapres 02 Sandiaga Uno terkait aksinya dalam debat saat menunjukkan satu e-KTP sebagai Jawaban semua kebutuhan akses layanan sosial. Nusron menyatakan bahwa pernyataan itu salah sasaran (kurang tepat).

“E-KTP ini kalau disamakan dengan kartu NPWP mungkin iya (ada benarnya). Tapi kalau disamakan dengan kartu bantuan sosial ini beda karena kalau kartu bantuan sosial itu di situ ada namanya kelompok sasaran. Kelompok sasaran e-KTP dengan kelompok sasaran penerima bantuan sosial ini beda-beda. Belum tentu penerima bantuan sosial itu tercover (datanya) dalam e-KTP. Karena apa? Di dalam e-KTP tidak merangkum tentang postur kehidupan ekonomi orang. Di dalam e-KTP tidak merangkum apakah orang itu miskin apa kaya. Di dalam e-KTP tidak merangkum bahwa dia itu kekurangan sembako apa tidak. Di dalam e-KTP tidak merangkum orang itu sedang bekerja atau menganggur.” Demikian tegas Nusron Wahid menjelaskan perbedaan muatan data antara e-KTP dengan kartu-kartu fasilitas sosial.

Lebih lanjut Nusron Wahid menjelaskan apa yang membedakan fungsi e-KTP dengan fungsi kartu jaminan sosial lainnya. “Sebetulnya kartu ini untuk apa sih? Kartu ini kan untuk assessment dan identifikasi data terhadap kelompok pemilih (masyarakat) yang berhak untuk mendapatkan bantuan sosial supaya tidak salah sasaran.”

Kenyataannya database e-KTP saat ini memang terdapat batasan dan itu mengacu pada fungsi database kependudukan yang sudah diatur dalam sistem administrasi kependudukan. Database kependudukan belum sampai pada detail hingga status sosial, besaran pendapatan ataupun informasi kesehatan seseorang. Untuk bisa memuat data yang lebih luas tentu perlu adanya akses database yang lebih luas dari kementerian atau lembaga terkait. Untuk mewujudkan Interkoneksi data atau interoperabilitas data antar kementerian dan lembaga perlu adanya infrastruktur sistem database, konektivitas jaringan yang mutakhir dan canggih.

Siapapun pemimpin negara ini kelak memang memiliki tugas untuk membenahi system pelayanan sosial untuk masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu. Seiring berkembangnya teknologi tentu perlu dicarikan solusi teknologi yang terbaik, tercanggih dan terefisien yang dapat digunakan masyarakat untuk mengakses layanan jaminan kesejahteraan sosial. Apakah itu dalam bentuk kartu ataupun aplikasi digital. Seperti dinyatakan Cawapres 01 pada forum debat, bahwa dengan makin majunya teknologi informatika, bahkan ke depan bisa jadi kita tidak membutuhkan kartu apapun. Saat ini pun sudah marak dikembangkan teknologi digital payment dan digital access yang cukup menggunakan telepon genggam atau gawai berbasis system operasi android untuk mengakses berbagai layanan komersial. Jadi kedepannya akan sangat mungkin menggunakan teknologi digital itu untuk akses layanan kependudukan dan jaminan sosial WNI. (enr/iki)

 

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
6 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.