Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Berita

Bappenas bekerjasama dengan Kompak dan Puskapa UI mengadakan diseminasi setelah mengadakan penelitian terkait sistem pencatatan sipil dan statistik hayati (CRVS-Civil Registration and Vital Statistis). Bertempat di Hotel Aryaduta, 28 Juli 2016 dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait, termasuk Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI).

relawan IKI saat di Sepatan Timur

Rona bahagia terpancar dari wajah warga Sepatan Timur dan sekitarnya yang pada Kamis (30/6) memperoleh akta kelahiran yang dibagikan Ketua IKI Drs Saifullah Mashum, M.Si disaksikan Anggota DPR RI Dra Siti Masrifah yang juga merupakan perwakilan rakyat dari daerah Tangerang Raya (Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang).

Penyerahan akta kelahiran secara simbolis di Sepatan TImur oleh Drs Saifullah Mashum

Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Kamis melakukan sosialisasi dan sekaligus pengurusan akta kelahiran bagi warga Tionghoa di Kabupaten Tangerang khususnya yang kurang mampu.
 

Akta Kelahiran untuk Anak Panti Asuhan Akhirnya Terwujud

Anak-anak dan pengurus panti asuhan di wilayah Kota Tangerang Selatan akhirnya bernafas lega, dan mungkin hal yang sama akan dirasakan oleh seluruh anak-anak yatim piatu di seluruh Indonesia, karena sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 maka persyaratan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian sebagai salah satu syarat dalam mengurus akta kelahiran anak-an

Rofiqul Umam Ahmad, M.Si (Wakil Sekretaris I IKI) turut mendampingi proses Konsultasi dan Verifikasi Berkas yang diajukan Panti Asuhan

Fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara, demikianlah amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak yatim piatu adalah bagian dari anak-anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara, namun kerap terabaikan, salah satunya adalah dalam hal pemenuhan hak akan akta kelahiran.

Kartu Identitas Anak

Kebijakan baru terkait hak-hak anak dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Permendagri ini mewajibkan semua anak yang berumur di bawah 17 tahun untuk memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).

Audiensi Pengurus IKI dengan Menaker Hanif Dhakiri

Salah satu asas yang terdapat dalam Undang-Undang Kewargenegaraan adalah Asas Perlindungan Maksimal bagi seluruh Warga  Negara Indonesia, dan berdasar UU Adminduk yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Akta Kelahiran adalah dokumen vital yang menjadi kunci pemenuhan terhadap berbagai hak, termasuk pengakuan sebagai WNI, bahkan MK menyatakan bahwa tanpa akta kelahiran maka seseo

Tuntutan Pelayanan Birokrasi

Seorang ibu buruh cuci dari Desa Cijantra, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang Banten, memberikan pengakuan menyentuh. Demi mengurus kepemilikan akta kelahiran anaknya, dia harus mengutang kepada tetangganya, Rp 200.000. hal serupa dilakukan salah satu earga deda Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang.

Pages