Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Berita

Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional, Gloria Natapradja Hamel, menghadiri sidang uji materi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan di

 

Pemantauan Ombudsman RI menunjukkan, masih terjadi pungutan liar dalam proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik.

Dari pemantauan di 34 provinsi, Ombudsman menemukan sebanyak 38,24 persen terdapat pungli. Sementara 61,76 persen bebas dari pungli.

Blangko KTP elektronik akan kosong setidaknya sampai Januari 2017. Namun, perekaman data penduduk tetap bisa dilakukan dan warga yang sudah melakukan perekaman akan memperoleh surat keterangan pengganti KTP elektronik dari dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten/kota yang berlaku enam bulan sejak Oktober 2016.

Spanduk pencegahan pungli di Lombok Barat NTB

Jakarta - Salah satu upaya untuk menghindari adanya Pungutan Liar (Pungli) dan Calo dalam pelayanan administrasi kependudukan, seperti KTP-el dan dokumen kependudukan lainnya, sejumlah Dinas Dukcapil kabupaten/kota memasang spanduk anti Pungli dan Calo pelayanan administrasi kependudukan. 

Institut Kewarganegaraan Indonesia sejak 2010 mulai melakukan pendampingan kepada masyarakat di Kabupaten Tangerang untuk memperoleh akta kelahiran sebagai hak konstitusional setiap Warga Negara Indonesia.

Konsul Jenderal Republik Indonesia (Konjen RI) di Davao City Berlian Napitupulu menyatakan bahwa ada sebanyak 1.934 warga keturunan Indonesia di kawasan Mindanao, Filipina Selatan, telah ditetapkan statusnya menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada 27-29 Oktober 2016 mengadakan kegiatan Evaluasi dan Reorientasi Pelayanan Di Bidang Partai Politik dan Kewarganegaraan, untuk melakukan evaluasi terhadap kerja-kerja yang telah dilakukan masing-masing bagian di Ditjen AHU khususunya terkait pelayanan partai politik dan kewarganegaraan.

Proses perekaman dan pencetakan e-KTP masih berlangsung untuk beberapa daerah yang belum selesai. Namun Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengabarkan bahwa blanko e-KTP untuk persediaan di pusat sudah habis.

Indonesia belum mempunyai ahli kependudukan dan pencatatan sipil yang memiliki basis ilmu yang lengkap dikarenakan petugas kependudukan dan pencatatan sipil memiliki ilmu berbasis parsial, yakni belajar dari lapangan.

Solo, IKI (13/10) Bidang tugas yang termasuk  kelompok profesi memerlukan kompetensi dengan basis  keilmuan yang sesuai. Profesi dokter ada sekolah kedokteran. Profesi hukum ada sekolah hukum. Demikian seterusnya.

Pages