Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Sidang Kolektif Seharusnya Murah

Tindak lanjut dari adanya Nota Kesepahaman 8 lembaga tinggi negara diantaranya adalah keluarnya Surat Edaran MA No. 6 Tahun 2012.

SE MA ini dikeluarkan dalam rangka memberikan payung hukum bagi pelaksanaan penetapan pengadilan secara kolektif bagi masyarakat yang terlambat mencatatkan kelahirannya melebihi batas waktu satu tahun guna mempercepat kepemilikan akta kelahiran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kamis, 11 April 2013 Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) diterima Mahkamah Agung untuk membicarakan beberapa hal terkait SE MA terutama masalah biaya pengadilan yang dirasa masih tinggi. Ketua Umum IKI, Slamet Effendy Yusuf menyampaikan kepada Ketua MA yang diwakili Ketua Muda Perdata Suwardi, SH., MH. bahwa masyarakat yang saat ini tidak memiliki akta kelahiran adalah dari kelompok ekonomi lemah, sehingga biaya penetapan pengadilan yang relatif besar dapat menjadi faktor penghambat tersendiri.

"Persoalan akta kelahiran ini harus menjadi perhatian kita semua dan harus bisa segera tuntas, sehingga bangsa ini dapat melakukan hal-hal besar lainnya" ujar Ketua Umum IKI yang juga merupakan salah seorang Ketua PBNU tersebut.

Ketua Muda Perdata Suwardi SH., MH menyatakan bahwa MA sangat mendukung langkah untuk percepatan kepemilikan akta kelahiran bagi seluruh Warga Negara Indonesia. "Hingga April 2013 sudah 90% PN merespon SE MA tersebut" ujarnya.

Menanggapi persoalan biaya, Suwardi menjelaskan bahwa pembiayaan dapat ditekan melalui sidang kolektif, yakni pada komponen biaya pemanggilan. Dalam sidang kolektif, biaya pemanggilan ini tidak dibebankan ke masing-masing pemohon, tapi ditanggung secara bersama-sama sehingga menjadi murah.

Sebagai contoh, besarnya biaya pemanggilan yang ditemukan IKI di beberapa PN bervariasi antara Rp. 50.000 hingga Rp. 350.000, hal ini tentu menjadi ringan apabila biaya tersebut dibagi 100 pemohon melalui sidang kolektif. "MA juga dapat memberikan pembebasan biaya persidangan bagi pemohon yang tidak mampu, namun tentu tidak semuanya bisa diakomodir" pungkas Suwardi yang didampingi panitera Soeroso Ono.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Indradi Kusuma, Prasetyadji, Eddy Setiawan dan Isyanto. (Esa)
 

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
5 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Berita

Seorang dokter sedang menanyakan data Calon Penerima Vaksin Covid 19
Kata Ombudsman soal Data Lansia untuk Vaksinasi
Dirjen Dukcapil Zudan Arif saat penandatanganan MoU
Data Dukcapil dan Program Vaksinasi Covid 19
Vaksin Covid 19
Bagaiamana Persiapan sebelum Vaksin?
Program Vaksinasi Massal sudah Dimulai Januari 2021
Cara Cek Sudahkah Terdaftar sebagai Penerima Vaksin?
Suasana perekaman KTP Elektronik di Blora pada masa pandemi
New Normal Perekaman KTP

Copyright © 2016.Institut Kewarganegaraan Indonesia, Wisma 46, Lantai 14, Ruang 14-16, Kota BNI, Jl Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat (10220).