Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Sah, Agama di KTP: PENGHAYAT KEPERCAYAAN

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan para penganut kepercayaan yang menggugat aturan pengosongan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Para penganut kepercayaan kini bisa mengisi kolom agama di e-KTP.

“Mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya,” ujar Ketua Majelis Hakim Arief Hidayat saat membacakan amar putusan di ruang sidang MK, Selasa (7/11).

Para pemohon yang berasal dari sejumlah penganut kepercayaan sebelumnya menggugat Pasal 61 ayat (1) dan (2) UU 23/2006 juncto Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU 24/2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam beleid tersebut menjelaskan, penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan peraturan UU atau penganut kepercayaan, maka tidak diisi dalam Kartu Keluarga (KK) tapi tetap dilayani dalam database kependudukan. Sementara dalam Pasal 64 mengatur tentang ketentuan yang sama namun dalam pengosongan kolom agama di e-KTP.

Pemohon menilai ketentuan itu diskriminatif dan tidak memberikan jaminan pengakuan sebagai warga negara yang bebas memilih kepercayaan dan agama.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan ketentuan itu bertentangan dengan Pasal 28e dan 29 ayat 2 UUD 1945 yang menjamin kebebasan bagi tiap penduduknya untuk memeluk agama masing-masing.

"Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," putus Ketua MK Arief Hidayat, di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Selasa (7/11/2017).

“Pengosongan kolom yang diatur dalam UU itu justru tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil bagi para penganut kepercayaan,” kata hakim Maria Farida.

Akibatnya, lanjut hakim, ketentuan itu menimbulkan ketidakpastian penafsiran yang menimbulkan penganut kepercayaan kesulitan memperoleh KK dan e-KTP.

“Hal itu menimbulkan kerugian konstitusional yang mestinya tidak boleh terjadi,” ucap hakim Maria.

Untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, lanjut hakim, para penganut kepercayaan kini dapat mencantumkan kolom agama di e-KTP dengan tulisan ‘penghayat kepercayaan’.

“Tanpa merinci kepercayaan yang dianut dalam KK maupun e-KTP. Begitu juga dengan penganut agama lain,” sambung hakim Maria.

"Menyatakan kata 'agama' dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24/2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk 'kepercayaan'," ucap Arief.

Menurut Arief gugatan para pemohon yang terdiri dari para penganut penghayat kepercayaan memiliki landasan hukum.

"Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka kata 'agama' sebagaimana dimuat dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk 'kepercayaan'," ucapnya.

Gugatan ini diajukan oleh Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba dkk. Gugatan ini dilakukan agar para penghayat kepercayaan bisa menulis kepercayaannya di kolom KTP.
(rvk/asp)

Catatan: Keputusan MK selengkapnya dapat diunduh dalam file PDF terlampir pada artikel ini
___________________

Sumber: https://news.detik.com/berita/d-3716424/tok-mk-putuskan-penghayat-keperc...

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171107124240-12-254023/penganut-...
 

Attachment: 

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
6 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.