Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Perjalanan Terjal Wagiyem Berburu Dokumen Kependudukan

Kasatpel Capil Kel. Pegangsaan didampingi Staf IKI mendampingi Bunari & Wagiyem dalam pengurusan dokumen kependudukannya.

Bayangkan Anda sebagai Wagiyem. Dalam catatan buku nikah, ibu ini lahir di Boyolali 1 September 1969. Tapi di dokumen surat keterangan pindah WNI tertulis, lahir 14 Maret 1960. Entah data mana yang valid.

Bukan soal data kelahiran yang beda tahun yang perlu diperbincangkan. Tapi nasib Wagiyem yang telah bertahun-tahun memperjuangkan hak konstitusionalnya yang patut diberi perhatian. Ia termasuk dari 30 ribu-an orang yang pada tahun 1989 harus meninggalkan rumah tinggalnya karena kampung halamannya terkena penggusuran pembangunan waduk Kedungombo di Boyolali. Waduk ini menenggelamkan 5.340 ha areal lahan milik penduduk di tiga kabupaten.

Wagiyem bukan perempuan besi yang punya daya tahan untuk melawan kesewenang-wenangan. Ia termasuk warga yang nerimo saja ketika harus digusur dengan uang ganti rugi yang sangat kecil.

Terngiang di telinganya yang masih normal ketika itu ucapan Presiden Soeharto, saat meresmikan Waduk Kedungombo. Warga yang menolak pindah itu, kata Pak Harto, “Sama dengan mbalelo mengguguk makuto waton (membangkang, keras kepala, dan kaku).”

Menurut Pak Harto, jika ini sampai terjadi, maka predikat tersebut akan disandang oleh yang bersangkutan hingga ke anak cucu mereka. Rupanya Wagiyem tak mau menyandang predikat tersebut. Yang lebih mengerikan lagi, jika tidak mau pindah, Wagiyem tidak ingin dicap sebagai PKI. Sepeti kita tahu di era itu sering kali stigma PKI digunakan untuk melabeli orang-orang yang tidak seiring sejalan dengan kehendak penguasa.

Singkat kata, Wagiyem mengambil pilihan sulit, menjadi urban. Ia mengadu nasib ke Jakarta. Dengan uang ganti rugi yang tidak banyak, di Jakarta ia tinggal berpindah-pindah tempat. Terakhir ia tinggal di bantaran kolong jembatan Kali Ciliwung di daerah Pegangsaan, Jakarta Pusat.

Tinggal di tempat tak bertuan, kumuh, tanpa dokumen kependudukan. Ia kerja serabutan dan sebagian besar waktunya dihabiskan dengan memulung barang-barang bekas. Bertahun-tahun ia hidup tanpa dokumen yang menyatakan kalau ia dan keluarganya adalah penduduk Indonesia. Dapat dikatakan statusnya stateless.

Program kesejahteraan sosial, seperti bantuan bagi penduduk miskin, yang digulirkan oleh Pemda DKI hanya berseliweran saja di depan mata, tanpa ia sanggup memaksa agar bantuan itu menghampirinya. Bukannya ia tidak mau mengurus dokumen kependudukan sebagai penduduk DKI. Berkali-kali mencoba mengurus ke Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, selalu menemui jalan buntu.

Petugas kelurahan, entah hanya mau meledek atau memang tidak paham betul, menyuruh Wagiyem untuk mengurus surat pindah dari desa asalnya, di Boyolali.

“Mau mengurus surat pindah bagaimana Pak, lha wong kampung saya sudah tenggelam. Aneh-aneh saja tiyang kelurahan itu,” tutur Wagiyem kepada IKI. Wagiyem dengan penuh harap dan penuh iba, menyerahkan nasib pengurusan dokumen kependudukannya kepada IKI.

“Tolonglah Pak, siapa lagi yang mau membantu orang seperti saya ini,” ujarnya memelas, sambil memegang kuat-kuat dan mencium tangan pengurus IKI, akhir Agustus lalu.

Entah apa yang ada di benak petugas Kelurahan setiap kali menghadapi orang seperti Wagiyem yang datang mengiba untuk dibuatkan secarik dokumen kependudukan.

Pernah Wagiyem meminta agar namanya dimasukkan dalam daftar Kartu Keluarga suami keduanya. Tapi petugas kelurahan menolak tanpa alasan yang jelas. Patut diduga penolakan ini terkait dengan status dan tempat tinggalnya yang di kolong jembatan.

Melalui pendampingan IKI dan atas pelayanan yang sangat simpatik dari Ibu Masnita, Kasi Data dan Informasi Sudin Capil Jakarta Pusat, setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan dan verifikasi data, akhirnya nama Wagiyem bisa diberikan NIK untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam KK dengan kepala keluarga Agus Bunari, sang suami.

Proses pengadministrasian Wagiyem sebagai penduduk Jakarta berlanjut, pada 20 September 2019 Martha Sianturi, Kasatpel Dukcapil Kelurahan Pengangsaan, menerbitkan Surat Keterangan Pindah WNI bagi Wagiyem, dari Kelurahan Pegangsaan, Menteng (Jakarta Pusat), ke Kelurahan Kebon Manggis, Matraman (Jakarta Timur). Alamat baru yang dituju adalah berupa bangunan kontrakan dua tingkat, yang memang sudah menjadi tempat bernaung Wagiyem selama bertahun-tahun. Hanya tidak jelas siapa pemilik kontrakan itu. Meski berbeda wilayah kota, kedua kelurahan ini sebenarnya berdampingan, hanya dipisahkan oleh sungai. Kenapa perlu surat pindah?

Pada zaman Gubernur Basuki Tjahaya Purnama, tempat tinggal Suami Wagiyem yang di bantaran Sungai Ciliwung di bawah kolong jembatan di Pegangsaan dan masuk wilayah Jakarta Pusat itu telah digusur, dengan dibangunnya beton yang menutup kolong jembatan.

Dengan keluarnya surat keterangan pindah dari Kelurahan Pegangsaan ke Kelurahan Kebon Manggis, maka Wagiyem tidak lagi tercatat sebagai warga Pegangsaan yang beralamatkan di (kolong jembatan Matraman) wilayah yang de facto memang sudah tidak ada itu. Sejak kolong jembatan ditutup, Wagiyem bergeser beberapa meter saja ke arah Timur. Masih di bantaran Sungai Ciliwung. Tapi lokasi yang ditinggali sudah masuk wilayah Kelurahan Kebun Manggis (Jakarta Timur).

Hati Wagiyem yang mulai sedikit berbunga-bunga dengan terbitnya surat keterangan pindah dari Kelurahan Pegangsaan ke Kelurahan Kebon Manggis itu kembali redup. Ia menjadi panik dan bersedih hati. Pasalnya, pihak Kelurahan Kebon Manggis, hingga jajaran ke bawahnya, RW dan RT kompak menolak adanya warga baru (pendatang) di lingkungan mereka. Mereka menolak Wagiyem dan seluruh anggota keluarganya yang tercantum dalam KK Agus Bunari itu dicatatkan sebagai warga RT 003/RW 003 Kelurahan Kebon Manggis, dengan alasan tidak mau menerima warga pendatang yang tidak jelas asal usulnya. Padahal secara dejure sejak dimilikinya NIK dan diizinkannya Wagiyem masuk ke dalam KK Suaminya oleh Disdukcapil maka tak bisa dibilang asal-usulnya tidak jelas. Dan ketika nanti diterbitkan KK yang mencantumkan nama Wagiyem dan seluruh anggota keluarganya itu akan memenuhi syarat paling dasar bagi terbitnya dokumen yang lain, termasuk e-KTP.

Alih-alih menerbitkan KK baru di alamat baru Wagiyem, pada tanggal 4 November dengan alasan terpaksa dan tak bisa menolak kemauan pihak yang berwenang di Kelurahan Kebon Manggis, RW dan RT setempat, Pihak Satpel Dukcapil Kelurahan Kebon Manggis pun menerbitkan Surat Keterangan Pindah dari Kelurahan Kebon Manggis yang intinya memindahkan kembali Wagiyem ke Kelurahan Pegangsaan, ke alamat RT di Kelurahan Pegangsaan yang defacto sudah tidak ada lagi. Itu nyata sebuah ironi, secara dejure kehadiran Wagiyem ditolak, di saat yang sama secara defacto Wagiyem sudah tinggal di sana bertahun-tahun, dan tidak ditolak.

Sudah bertahun-tahun Wagiyem “berburu” secarik dokumen kependudukan dari aparatur negara yang memimpin wilayah di mana sudah ia tinggali selama lebih dari dua puluh tahun.

“Saya ini sudah tua dan sakit-sakitan. Saya hanya ingin dapat kartu BPJS,” tuturnya, terisak. Bayangkan kita menjadi Wagiyem.

Tim IKI tidak sanggup membayangkan diri menjadi Wagiyem. Juga tak sanggup untuk tidak peduli dengan kondisi Wagiyem. Yang mendesak dilakukan adalah mencari solusi agar kasus Wagiyem bisa segera teratasi. Kamis (9/11) pagi kemarin, beberapa peneliti dan pengurus IKI terlibat perdebatan yang lumayan sengit ketika merumuskan solusi yang bisa ditempuh. Solusi yang sesuai dengan aturan main (regulasi) dan pertimbangan kemanusiaan.

Di ujung diskusi, salah seorang pengurus IKI menyitir pernyataan Presiden Jokowi ketika menerima kehadiran pengurus IKI beberapa waktu silam.

“Penduduk yang tinggal di kawasan Tanah Merah yang tidak bertuan saja bisa kita kasih dokumen kependudukan. Prinsipnya tidak boleh ada warga negara Indonesia yang tidak memiliki dokumen,” kata Presiden Jokowi.

Masak urusan Wagiyem harus sampai mengadu ke Presiden?

 

______________________
Penulis: Saifullah Ma'shum
Ketua II Institut Kewarganegaraan Indonesia

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Berita

Begini Cara Kerja Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri
Saatnya Disdukcapil di Daerah Menyediakan Anjungan Dukcapil Mandiri
IKI dan DISDUKCAPIL Yanling di SOSPAM Kota Cilegon
Kasatpel Capil Kel. Pegangsaan didampingi Staf IKI mendampingi Bunari & Wagiyem dalam pengurusan dokumen kependudukannya.
Perjalanan Terjal Wagiyem Berburu Dokumen Kependudukan
Muhaimin: TKI Wajib Memiliki Akta Kelahiran

Copyright © 2016.Institut Kewarganegaraan Indonesia, Wisma 46, Lantai 14, Ruang 14-16, Kota BNI, Jl Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat (10220).