Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Pencanangan Resmi Pokja Identitas Hukum: Menuju Sistem Pencatatan Sipil yang Inklusif, Non Diskriminatif dan Akuntabel

Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh, S.H.,M.H (Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil) memberi sambutan pada pencanangan Pokja Identitas Hukum di Jakarta, Rabu (21/2/2018). Photo by Mering
Kelompok Kerja Masyarakat Sipil untuk Identitas Hukum (Pokja Identitas Hukum) memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas berbagai capaian yang telah diraih oleh Pemerintah Indonesia dalam memenuhi identitas hukum, khususnya penerbitan KTP-el dan akta kelahiran anak. Menurut Kementerian Dalam Negeri saat ini, jumlah penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman KTP-el adalah 97.4%. Sisanya, 2.6 persen ditargetkan selesai pada triwulan pertama tahun 2018. Pemerintah Indonesia juga juga telah mencapai target RPJMN 2015 – 2019, yakni 85% cakupan akta kelahiran anak pada tahun 2017.  Target tersebut dicapai dua tahun lebih cepat dari yang ditentukan. Seluruh capaian tersebut dicapai berkat kerja keras Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Dalam Negeri, di berbagai level, baik di tingkat pusat, provinsi mau pun kabupaten/kota.
 
Akan tetapi, berbagai capaian yang mengesankan itu bukan tanpa catatan. Masih banyak persoalan serius yang dialami oleh masyarakat miskin dan kelompok marjinal dalam memenuhi kebutuhan identitas hukum. SUSENAS (2016) mencatat jarak, biaya dan prosedur yang rumit masih menjadi kendala masyarakat dalam mendapatkan identitas hukum. Penerbitan identitas hukum memang gratis, namun absennya pelayanan hingga tingkat desa menyebabkan pengurusan identitas hukum tetap menguras biaya. Persoalan ini diperburuk dengan lemahnya koordinasi antarsektor yang memperkecil peluang penyedia layanan untuk menjangkau masyarakat miskin dan kelompok-kelompok marjinal. Dua kelompok yang selama ini kerap tertinggal dalam proses pembangunan.
 
 
Untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menanggulangi persoalan-persoalan tersebut, dibentuklah Kelompok Kerja Masyarakat Sipil untuk Identitas Hukum (Pokja Identitas Hukum), yang merupakan kumpulan organisasi masyarakat sipil (OMS) yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu identitas hukum. Kumpulan OMS ini bertujuan untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat sipil dengan menjadi mitra kritis pemerintah dalam mengawal pemenuhan identitas hukum.
 
Pokja Identitas Hukum mengadakan pencanangan resminya pada tanggal 21 Februari 2018. Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan pidato kunci, mewakili Kementerian Dalam Negeri. Pidato beliau bertema “Satu Dekade Undang-Undang Administrasi Kependudukan: Capaian dan Tantangan”. Kegiatan tersebut mengundang berbagai Kementerian/Lembaga (K/L), OMS, program/organisasi internasional, dan media massa.
 
“Kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Zudan, yang menunjukkan penghargaan Kementerian Dalam Negeri terhadap Pokja,” ujar Muhammad Jaedi, Koordinator Pokja Identitas Hukum.
 

Sebagai rangkaian dari kegiatan tersebut, Pokja menyelenggarakan diskusi panel dengan tema yang sama, menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) dan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). Hingga hari pencanangannya, Pokja Identitas Hukum (berdasarkan kronologi keterlibatannya) beranggotakan lembaga/organisasi sebagai berikut:
Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA);
Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI); Kemitraan - Partnership for Governance Reform; LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK); Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA); Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi (GANDI).

Selama ini, advokasi seputar identitas hukum belum sepenuhnya terkonsolidasi dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah vakumnya Konsorsium Catatan Sipil, konsorsium multi pemangku kepentingan yang menggagas Undang-Undang Catatan Sipil (yang kemudian menjadi bagian UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).  Puncaknya adalah ketika revisi pertama Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dilakukan pemerintah nyaris tanpa pengawalan dari masyarakat sipil. Publik terkesiap ketika revisi UU tersebut disahkan dengan meninggalkan begitu banyak persoalan administrasi kependudukan yang tak tertampung dalam peraturan yang ada. Hal ini berbeda dengan perdebatan sengit di pertengahan tahun 2000-an ketika UU Administrasi Kependudukan, untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, dibahas dan diperdebatkan di DPR.       

Pokja akan terus mendukung pemerintah menelurkan kebijakan-kebijakan yang inklusif, non diskriminatif dan akuntabel agar semua penduduk dari berbagai kelompok sosial-ekonomi, etnis, agama, keyakinan dan jender mendapatkan identitas hukum. Pokja mengandalkan mengandalkan bukti-bukti empiris sebagai basis argumentasi dan mendorong munculnya diskursus berbasis bukti. Dengan begitu, berbagai rekomendasi Pokja kepada Pemerintah akan selalu dapat diuji secara ilmiah.
 
Pokja Identitas Hukum membuka partisipasi yang seluas-luasnya bagi berbagai OMS untuk bergabung dan bekerja bersama-sama mewujudkan sistem identitas hukum yang inklusif, non diskriminatif, dan akuntabel. Dengan menggabungkan berbagai sumber daya yang tersedia, Pokja percaya kerja-kerja advokasi akan memberikan kontribusi yang semakin besar pada pembangunan sistem pencatatan sipil di Indonesia, agar setiap orang Indonesia memiliki identitas hukum. (IKI/Editor)
 

(Untuk informasi lebih lanjut tentang Pokja Identitas Hukum, hubungi Jaedi di 08111994686 atau identitashukum@gmail.com)

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
3 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.