Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Muhaimin: TKI Wajib Memiliki Akta Kelahiran

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah salah satu sumber devisa namun sebagian kerap kali menghadapi berbagai persoalan di luar negeri terkait hak-hak ketenagakerjaannya dan legalitas pribadi. Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia memiliki asas perlindungan maksimum, yang berarti Negara wajib memberikan perlindungan kepada setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dimanapun ia berada. Salah satu bukti kewarganegaraan bagi setiap WNI adalah Akta Kelahiran.

Tingkat kepemilikan akta kelahiran yang masih rendah terutama pada warganegara yang telah dewasa, dapat mengakibatkan lemahnya posisi seseorang, khususnya saat berada di luar negeri tat kala paspor yang merupakan dokumen terpenting saat berada di luar wilayah yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia, hilang atau disita majikan. Dalam konteks TKI, banyak kasus dimana majikan menahan paspor di Kuala Lumpur misalnya, sementara para TKI bekerja di kebun-kebun sawit yang letaknya sangat jauh dari Kuala Lumpur. Hal terebut dan berbagai kendala lain seperti jarak, ongkos, ketidaktahuan dan lain sebagainya mengakibatkan TKI tidak memperpanjang paspornya dan akhirnya kehilangan dokumen kewarganegaraan.

Persoalan menjadi semakin rumit ketika TKI tanpa dokumen apapun tersebut melakukan perkawinan dengan warganegara lain yang juga dokumen-dokumennya sudah tidak jelas, sehingga status kewarganegaraan anak-anak dari hasil perkawinan seperti itu dipertanyakan, bahkan bisa dianggap stateless (tanpa kewarganegaraan).  Hal ini tentu akan menyulitkan TKI di kemudian hari, apalagi bagi anak-anaknya dalam mengakses pendidikan, dan berbagai hak-hak kewarganegaraannya. Tanpa kewarganegaraan juga berarti tanpa perlindungan dari Negara manapun sehingga anak-anak ini akan rentan dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Institut Kewarganegaraan Indonesia, Jumat 17 Januari 2014 melakukan audiensi dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dalam rangka menyampaikan beberapa pemikiran terkait hal-hal tersebut di atas guna meningkatkan perlindungan terhadap setiap TKI yang berangkat ke luar negeri dan mencegah terjadinya kasus kehilangan kewarganegaraan.

Muhaimin menyambut baik usulan yang disampaikan Slamet Effendy Yusuf, Ketua Umum IKI yang saat audiensi didampingi Saifullah Ma’shum, Ketua III dan peneliti Eddy Setiawan dan Isyanto.  Menakertrans menerima pengurus IKI didampingi oleh jajaran Dirjen, Sesdirjen, serta Direktur Perlindungan TKI.  Muhaimin sepakat untuk menjadikan akta kelahiran sebagai salah satu syarat mutlak bagi TKI, sehingga Negara dapat memberikan perlindungan maksimal. “TKI wajib memiliki akta kelahiran” demikian ucapnya tegas.

Slamet Effendy Yusuf pada kesempatan tersebut juga mengutarakan bahwa Institut Kewarganegaraan Indonesia siap bermitra dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menangani masalah ini. Draft Memorandum of Understanding (MoU) juga telah disiapkan dan telah disampaikan kepada pihak Kemenakertrans. Muhaimin menyambut baik ajakan kerjasama IKI dan meminta jajarannya untuk menindaklanjuti draft MoU tersebut.

Dalam kesempatan ini Menaker juga mengajak IKI untuk bersama-sama meninjau kondisi TKI di perkebunan-perkebunan. Selama ini Menakertrans telah melakukan pendekatan intensif dengan pihak Malaysia antara lain agar anak-anak TKI tersebut dapat mengenyam pendidikan dasar. Sekolah yang disediakan di camp-camp tersebut hanya mengajarkan berhitung, bahasa dan kewarganegaraan. Cak Imin berharap dapat melakukan blusukan bersama IKI ke wilayah-wilayah tersebut. (Esa)

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 9 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Berita

IKI dan DISDUKCAPIL Yanling di SOSPAM Kota Cilegon
Kasatpel Capil Kel. Pegangsaan didampingi Staf IKI mendampingi Bunari & Wagiyem dalam pengurusan dokumen kependudukannya.
Perjalanan Terjal Wagiyem Berburu Dokumen Kependudukan
Muhaimin: TKI Wajib Memiliki Akta Kelahiran
Relawan IKI Ringankan Disdukcapil Cilegon dalam Pelaksanaan Yanling
IKI Fasilitasi Akta Lahir Anak Panti di Karanganyar Jateng

Copyright © 2016.Institut Kewarganegaraan Indonesia, Wisma 46, Lantai 14, Ruang 14-16, Kota BNI, Jl Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat (10220).