Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Kedaulatan Hukum Di Mata Perempuan Miskin & Kelompok Rentan

4 orang paralegal binaan LBH APIK berbagi kisah mereka

Asosiasi LBH APIK pada Selasa, 9 April 2019 mengadakan diseminasi Apik Gender Justice Index disingkat AGJI. LBH APIK merupakan singkatan dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan, suatu organisasi yang didirikan oleh 7 pengacara perempuan pada 1995 di Jakarta.

Koordinator Nasional Asosiasi LBH Apik Nursyahbani Katjasungkana menjelaskan pada saat membuka kegiatan ini bahwa organisasinya dengan dibantu Profesor Saskia Eleonora Wieringa dari Universitas Amsterdam telah berhasil membuat suatu indeks untuk mengukur tingkat kesetaraan gender yang diberi nama AGJI tersebut di atas.

Indeks ini menurut Wieringa yang merupakan ahli di bidang gender dan perempuan serta hubungan sesama jenis lintas budaya dari fakultas sosial dan ilmu perilaku, dibuatnya berdasrkan pengalaman panjang di Afrika. Wieringa mengklaim bahwa indeks yang dibuatnya ini lebih sederhana dibandingkan indeks yang selama ini digunakan, dengan hasil yang tidak berbeda.

Kegiatan diseminasi yang diadakan di Jakarta juga menghadirkan 4 orang paralegal binaan LBH APIK yang berbagi kisahnya dalam sesi Pembelajaran dari Akar Rumput yang dipandu langsung oleh Nursyahbani Katjasungkana.

Sesi ini paralegal dari Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Jawa Tengah secara bergantian menceritakan pengalamannya, bahkan satu diantaranya adalah korban kekerasan dalam rumah tangga yang sekarang sudah berdaya berkat berbagai pelatihan yang diikuti.

Pengalaman lain diungkap Prili, paralegal dari Papua yang awalnya merasa terperangkap dalam stigma bahwa perempuan hanya memiliki domain di ranah domestik, dan tidak berhak bersuara karena itu adalah domain laki-laki. Namun saat ini ia bersama-sama ibu-ibu lainnya sudah aktif dalam membantu warga masyarakat memperoleh hak-haknya seperti akta kelahiran, KTP dan KIA dengan difasilitasi oleh LBH Apik.

Sesi terakhir menghadirkan Dr Diani Sadiawati, seorang staf ahli Kementerian Bappenas, yang memaparkan Arah Pencapaian SDGs 5 dan 16: Hak Perempuan dan Akses kepada Keadilan. Sadiawati mengungkapkan bahwa memang ada kenaikan dalam pencapaian SDGs 5 dan 16.

Tujuan Sustainable Development Goals 5 adalah menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan. Maka kesetaraan gender tidak lagi sekedar Hak Asasi Manusia tapi pendorong utama pembangunan berkelanjutan dan ekonomi. Sedangkan tujuan 16 adalah perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh.

Sadiawati juga menyinggung tentang perjuangan ketika memperjuangkan pengarusutamaan gender bersama Katjasungkana dan kawan-kawan yang berbuah manis dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender sehingga akhirnya ditunangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Komitmen yang kuat dari pemerintah untuk mencapai kesetaraan gender itu terus dilanjutkan di berbagai bidang sampai saat ini. Indonesia mulai mengadopsi SDGs sejak 2016, dan pencapaiannya saat ini diantara bangsa-bangsa di Asia dan Afrika tergolong baik, meski masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar pembangunan semakin fokus dan mengarah pada sasaran yang telah ditetapkan. SDGs merupakan agenda yang terkandung dalam dokumen Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development yang disepakati pada pertemuan puncak PBB 25-27 November 2015. (esa/IKI)

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
6 + 12 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.